Ibu Kota Baru sebagai Tonggak Revolusi Mental

Apa itu Revolusi Mental.

Istilah Revolusi Mental pertama kali dicetuskan olek bapak bangsa, sang proklamator Ir. Soekarno pada pidato 17 Agustus 1956. Ir. Soekarno waktu itu mengajak rakyat Indonesia untuk ber-Revolusi Mental, yaitu berubah dari Mental bangsa yang Terjajah menuju Mental bangsa yang Merdeka. Dan pada tahun 2014 Presiden ke-7 Indonesia Ir. Joko Widodo menggaungkan kembali seruan itu. 

Namun Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Jokowi tahun 2014 hingga saat ini belum mempunyai pengaruh dan dampak terhadap perbaikan peri kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya begitulah kira-kira yang sering digunjingkan orang. 

Merujuk pada ucapan Jokowi, Revolusi Mental yang merupakan perubahan yang drastis terhadap pola pikir, pola sikap dan pola tindak selama ini baru sebatas slogan dan jargon saja. Sebagai slogan kita bisa lihat di kantor-kantor pemerintah poster-poster mengenai butir-butir revolusi mental. Dengan bunyi yang indah-indah dan mulia. Sebagai jargon hanya sebatas di mulut, di tulisan atau di laporan saja. Atau baru sebatas di ikrar saja.

Revolusi mental belum menjadi sebuah tekad untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara sehari-hari. Belum ter-internalisasi pada masing-masing sanubari insan Indonesia. Apalagi jika untuk dijadikan sebuah kebutuhan, masih sangat jauh. 

Kita lihat masih banyaknya perilaku tidak pantas yang dilakukan terutama oleh berbagai kalangan baik masyarakat biasa, politikus, abdi negara seperti prilaku: tidak produktif, asal bapak senang, makan gaji buta, tidak ikhlas, berharap pemberian, asal datang ke kantor, perilaku manipulatif, perilaku hipokrit, birokrasi kaku, saling memberi pengaruh negatif, apatis terhadap penyimpangan, lempar tanggung jawab, curi waktu kerja dan lain-lain. Perilaku itu kadang berdiri sendiri kadang berkaitan.

Padahal ide dan konsep awal yang diusung bapak Jokowi itu sangatlah bagus. Beliau paham betul permasalahan bangsa ini ada pada mental masyarakatnya. Suburnya korupsi juga tidak lepas dari lemahnya mental masyarakat Indonesia. Masih sangat sedikit masyarakat kita yang mempunyai pola pikir atau wawasan Kebangsaan dan Kenegarawanan. Mereka masih berkutat pada kepentingan pemenuhan kebutuhan pribadi masing-masing.

Jokowi menengarai ada perubahan karakter bangsa yang tak sanggup dibendung. Dan perubahan itulah yang menyebabkan munculnya prilaku korupsi, kolusi, nepotisme, rendahnya etos kerja, bobroknya birokrasi hingga ketidak disiplinan (Jokowi 17 Oktober 2014). Kondisi tersebut selama ini dibiarkan bertahun-tahun hingga nyaris menjadi karakter baru bangsa ini. Pejabat korupsi dianggap fenomena yang wajar. 

Jokowi berharap kita mampu berubah, kembali ke karakter asli bangsa Indonesia yang santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong. Namun harapan tersebut nampaknya tinggal harapan. Ajakan untuk kembali ke karakter bangsa kalah cepat dan kalah kuat dengan derasnya pengaruh kemerosotan mental.

Memang harus diakui Revolusi Mental sangat sangat sulit untuk diresapi oleh masing-masing kita. Hal itu disebabkan : 1. Masing-masing orang memiliki motif dan agenda yang ingin dicapai, 2. Belum adanya buku putih yang bisa dijadikan pegangan bagi masing-masing warga negara. 3. Belum adanya Benchmark (patokan) prilaku yang bisa dijadikan acuan. Dan faktor-faktor lain. 

Berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini malah justru menjadi stimulus bagi oknum lain untuk berbuat hal yang sama.