Pajak Daerah

3.Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui penambahan wawasan / pengetahuan di bidang pajak daerah bagi para petugas. 

4.Meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak. 

5.Meningkatkan kinerja bagi pengelola aset kekayaan daerah dalam menyerap pajak daerah.

Langkah-langkah ini sudah berjalan dengan baik terlihat dari penerimaan pajak daerah dari sarang burung walet. Tetapi pada beberapa tahun penerimaan pajak dari sarang burung walet mengalami penurunan. Besarnya pajak sarang burung walet ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dimana nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet. Pada pasal 75 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan, tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen dimana tarifnya ditetapkan dengan perda. Setiap pengusaha sarang burung walet wajib menghitung, membayar, dan melaporkansendiri pajak sarang burung walet yang terhutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukan sistem pemungutan pajak sarang burung walet pada dasarnya merupakan sistem Self assessment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas dinas pendapatan daerah, yang menjadi fiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak. 

Penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh Bupati, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak terutang tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Pajak sarang burung walet terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah. Pajak yang terutang dalam Perda No.08 tahun 2002 adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.