Oleh karena itu, pemerintah daerah ibu kota baru diharapkan mampu menyediakan dan membangun birokrasi yang selalu berpegang pada prinsip.
Penting untuk memahami konsep dasar tata kelola yang baik terkait pemindahan ibu kota Karena konsep-konsep tersebut menjadi dasar pertimbangan pemindahan ibu kota yang akan mempengaruhi  keberhasilan pemindahan ibu kota suatu pemerintahan Yang kedua menyangkut kejelasan konseptual tata kelola yang perlu dikembangkan dalam proses pendanaan. Oleh karena itu, berikut ini adalah cara-cara yang digunakan dalam pengembangan dan perancangan tata kelola pemerintahan yang baik yang perlu dilaksanakan agar pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pemindahan  ibu kota dapat berhasil dilaksanakan.Â
Hal ini juga berlaku pada bagaimana gagasan  governance dipraktikkan, apakah hanya  birokrasi pemerintah yang memindahkan modal atau seluruh unsur pemerintah dan aktor eksternal yang memindahkan modal secara langsung. Juga bagaimana berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tata kelola yang baik. Sehingga harapan dan tujuan  transfer modal pertama  dapat terwujud atas dasar tata kelola yang baik.  Ketiga, mengingat banyaknya prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik yang perlu diterapkan dan dilaksanakan, maka muncul pertanyaan tentang bagaimana menerapkan skala prioritas tersebut.Tentu saja, jika pemindahan ibu kota didasarkan pada upaya mencapai pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, maka pemerintah akan menjadikan kedua kebijakan tersebut sebagai prioritas pelaksanaan dan kebijakan utama rencana relokasinya.Prinsip-prinsip apa yang harus diprioritaskan  oleh pemerintah untuk mencapai tata pemerintahan yang baik.
Prinsip-prinsip tata kelola  yang baik terkait perencanaan perpindahan modal meliputi:
1. Transparansi: Penting bagi pemerintah untuk secara terbuka berbagi informasi tentang rencana perpindahan modal mereka, termasuk tujuan, proses dan dampaknya terhadap masyarakat. Hal ini  memungkinkan partisipasi aktif dalam masyarakat dan membangun kepercayaan.
2. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat: Prinsip ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, termasuk ilmuwan, masyarakat sipil, dan perwakilan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan terkait pemindahan ibu kota. Keterlibatan ini memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan masyarakat terpenuhi dengan tepat.
3. Akuntabilitas: Pemerintah harus bertanggung jawab atas keputusan dan kebijakan terkait pemindahan ibu kota. Hal ini untuk memastikan bahwa  anggaran dan sumber daya lainnya digunakan secara transparan dan efisien.
Hal ini menciptakan kesetaraan dan keadilan ekonomi. Lebih lanjut, berbagai instrumen kebijakan bertujuan untuk mencapai pemerataan ekonomi dan tata kelola. Ketika ibu kota dipindahkan, lembaga  negara dan lembaga pemerintah lainnya yang beroperasi di wilayah baru akan fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata. Tujuannya adalah agar mencapai keberhasilan pembangunan yang diharapkan dari langkah ini.
