Berwacana Akan Bekukan KPK, Apa yang Dicari PDIP Sebenarnya?

Pada tulisan 2 tahun yang lalu saya menyebut bahwa kejadian-kejadian itu sebagai  Blunder yang luar biasa yang  telah dilakukan PDIP.   PDIP  tidak bisa membaca aspirasi masyarakat yang selama ini sangat menghargai KPK dan menganggap lembaga ini yang paling efektif  dalam memberantas korupsi.

Waktu itu saya juga sempat menyimpulkan bahwa Blunder besar  PDIP ini akan menggerus  tingkat kepercayaan public dan berdampak di Pilkada Serentak 2017.  Faktanya kemudian memang terjadi juga.  PDIP mengalami kekalahan  menyakitkan di beberapa Pilkada terutama Pilkada Banten dan Pilkada DKI pada tahun 2017 ini.

BAK  BANTENG TERPEROSOK DI LUBANG YANG SAMA,  PDIP KEMBALI MENGGANGGU KPK  

Dan akhirnya terjadi lagi dimana Elit PDIP tiba-tiba bersuara lagi ingin membubarkan / membekukan KPK.  Hari Jumat tanggal 8 September kemarin, anggota Komisi III DPR dari PDIP yang juga merupakan anggota Pansus Angket  KPK Henry Yosodiningrat membuat pernyataan mengejutkan ke public.

Henry mengatakan ada beberapa temuan yang didapatkan Pansus Hak Angket KPK  terhadap kinerja KPK yang buruk sehingga Pansus akan memberikan beberapa rekomendasi ke Pemerintah.

Mengutip dari Detiknews tanggal  9 september, Henry mengatakan : "Gimana kita bisa meyakinkan pemerintah, publik, bahwa temuan pansus ini adalah suatu keadaan yang harus diperbaiki. Siapapun yang dengar, mengetahui itu harus menerima. Rekomendasi dari kita apa misalnya, merevisi (UU KPK)."

"Kalau perlu sementara setop dulu (bekukan) deh misalnya. KPK setop. Ini tidak mustahil."

"Kembalikan dulu yang ada. Polri masih punya wewenang, jaksa masih punya wewenang. Dan mereka hanya melaksanakan sebagian dari kewenangan yang dimiliki, polisi dan penuntut umum," tegas Henry.

Pernyataan Henry Yosodiningrat ini dalam beberapa jam saja langsung memicu netizen  bersuara lantang  menolak wacana tersebut.   Di media-media social pun pernyataan ini jadi pembicaraan panas. 

Sabtu kemarin (9 September) Tokoh-tokoh masyarakat mengeluarkan  penolakan, begitu juga dengan Partai-partai non pemerintah yang  langsung bersuara bahwa mereka tidak akan setuju bila KPK akan dibekukan.

Pernyatan-pernyataan banyak pihak yang menolak wacana tersebut akhirnya diikuti  juga dengan suara Nasdem, PKB, Hanura dan lainnya. Mereka menyatakan tidak punya wacana seperti itu dan tidak akan menyetujuinya.  Nasdem mengatakan itu berlawanan dengan rakyat, Hanura menyatakan mereka tidak 1 pandangan dengan PDIP.