Akhirnya dari PDIP sendiri  pada hari Sabtu sorenya melalui Sekjen PDIP  Hasto Kristanto mengeluarkan pernyataan resmi untuk membantah isu yang beredar soal pembekuan KPK.  Hasto menyatakan partainya tidak pernah berpikir untuk membekukan KPK.  PDIP hanya berkeinginan agar KPK diperkuat dalam Pengawasan Internal , akuntabilitas penyidikan dan proses hukum KPK yang harus sesuai  standar prosedur yang berlaku.
Secara pribadi dalam pandangan saya, bantahan yang dilakukan PDIP melalui Sekjennya tidak akan mampu menepis isu yang sudah terlanjur bergulir.  Masyarakat  luas  kemungkinan besar sudah mengambil kesimpulan yang tidak akan berubah lagi bahwa  PDIP selalu saja memusuhi KPK.
Jelas ini sangat merugikan PDIP, terutama terkait Pemilu 2019 yang akan datang. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan suara PDIP di Pemilu mendatang. Â Pemilu Presiden 2019 diatas kertas Jokowi masih akan tetap Berjaya. Tetapi untuk Pemilu Legislatif maupun Pilkada Serentak rasanya sulit bagi PDIP berharap banyak.
KEDEKATAN HUBUNGAN PDIP DENGAN ELIT POLRI SEHARUSNYA TIDAK PERTONTONKAN
Ada yang menarik dari pernyataan Henry Yosodiningrat pada hari Jumat lalu (8/9) dimana sepertinya Henry sudah menuduh KPK Berpolitik sehingga harus dibenahi, bila perlu  KPK sebaiknya dibekukan.  Menurut Henry bila KPK dibekukan maka Polri bisa melaksanakan apa-apa yang selama ini sudah dilakukan KPK.
Saya membaca pernyataan Henry yang beredar di media akhirnya tergelitik untuk bertanya juga, Â Apakah selama ini Polri tidak berpolitik?
Dalam pandangan pribadi saya selama ini melihat PDIP dengan Polri begitu dekat hubungannya. Sejak awal tahun 2015 terlihat kedekatan hubungan PDIP dengan Polri pada saat pencalonan Kapolri Komjen Budi Gunawan. Setelah itu banyak peristiwa yang memperlihatkan hal yang sama. Apalagi yang terkait Pilkada DKI 2017.
Dan salah satu berita beberapa bulan lalu yang mengganggu benak saya, kalau tidak salah dikabarkan pada saat Megawati berziarah ke makam Bung Karno, beliau didamping Kepala BIN Budi Gunawan dan Wakapolri Syariffudin.  Rasanya kok kurang etis bila ada elit-elit lembaga penegak hukum yang  sering terlihat dekat dengan Ketua Partai.
Kembali kepada masalah KPK, bila melihat apa yang terjadi pada Oktober 2015 dimana ada inisiatif pihak PDIP  untuk merevisi UU KPK berikut beredarnya  Draft Revisi UU KPK yang ingin membatasi  Wewenang KPK dalam Penyidikan, Penyadapan dan Penuntutan.  Membatasi Usia Lembaga KPK, serta menyerahkan Kasus Korupsi dibawah Rp.50 Milyar kepada Polri, ditambah lagi dengan Pernyataan mengejutkan Henry Yosodiningrat pada Jumat kemarin, akhirnya saya menarik suatu kesimpulan pribadi.
Mudah-mudahan kesimpulan ini tidak benar adanya, dimana saya melihat seolah-olah PDIP selama 2 tahun terakhir ini berupaya mati-matian untuk menempatkan institusi Polri agar dapat menggantikan posisi KPK. Â Saya melihat sepertinya PDIP sangat berharap POLRI yang menangani tugas-tugas KPK.
Bila itu benar tentu pertanyaannya adalah apa keuntungan PDIP bila semua tugas KPK digantikan Polri? Dan apa keuntungan masyarakat bila tugas-tugas KPK digantikan Polri?
