JENDRAL MIN AUNG HLAING, POROS CHINA-MYANMAR DAN INDIKASI KEPENTINGAN BISNIS
Yang terburuk dalam Demokratisasi Myanmar adalah keberadaan Militer di Parlemennya. Unsur militer memiliki Hak Veto sehingga apapun kebijakan Pemimpin Myanmar harus dengan persetujuan Penguasa Militer. Hak Istimewa (Veto) dari  barisan militer mampu membatalkan apapun keputusan pemerintah. Hal ini yang membuat posisi Jendral Min Aung Hlaing sangat dominan.
Sang Jendral ini dikenal dekat dengan Penguasa Militer sebelumnya (terindikasi adanya lingkaran Status Quo), di sisi lain sang Jendral  juga diberitakan dekat dengan Pihak tertentu di China sehingga masih mempertahankan Poros Myanmar-China yang sudah pernah ada.
Kita semua tahu bahwa sebelum Myanmar menjadi anggota ASEAN, Myanmar adalah negara Proxy RRC. Hal itulah yang membuat apapun yang terjadi di Myanmar dianalisa terkait dengan kepentingan Pihak RRC (Pihak tertentu di China). Apalagi dunia tahu bahwa selama ini China sering membantu Myanmar dalam banyak hal.
Letak Geografis Rakhina State sangat strategis yang merupakan wilayah perbatasan dengan Bangladesh dan tepat menghadap Samudra Hindia. Kawasan pantai dan lepas pantai Rakhina diketahui mengandung Minyak dan Gas, sementara  wilayah lain di Rakhina State merupakan penghasil Marmer terbesar.  Terhitung ada investasi sekitar USD 10 Trilyun yang berasal dari 3 perusahaan internasional  sudah ditanamkan di sana untuk mengelola Minyak, Gas dan Marmer.  Nilai Ekonomis inilah yang kemudian dikabarkan sebagai  alasan pihak-pihak tertentu memang menginginkan agar etnis Rohingnya dipindahkan dari Rakhina State.
KRONOLOGI PECAHNYA KONFLIK (TRAGEDI KEMANUSIAAN) AGUSTUS 2017
Seperti yang sudah dijelaskan diatas tentang kondisi kamp-kamp  Rohingnya  paska Konflik 2012 dimana kehidupan mereka bergelut kemiskinan dan mengalami diskriminatif hingga akhirnya muncullah  Gerakan Solidaritas Rohingnya (RSO) yang dipimpin dipimpin Atta Ula atau yang dikenal juga dengan nama  Abu Amar.
Kelompok ini kemudian mempersenjatai diri  dan  melakukan perlawanan terhadap pasukan pemerintah yang ada.  Dan kemudian pada awal  Oktober  tahun 2016 kelompok ini menyerang beberapa pos Polisi dan membunuh 9 orang polisi.
Aksi ini kemudian membuat militer Myanmar berbalik menyerang  Kelompok Atta Ula.  Sayangnya pasukan militer yang dikirimkan kalah jumlah dengan kelompok RSO dan akhirnya puluhan korban berjatuhan dari pihak milter dan polisi Myanmar.
Dengan kejadian tersebut akhirnya Militer Myanmar melakukan Operasi Khusus dengan mengerahkan pasukan besar untuk mengejar kelompok RSO.  Pasukan militer ini akhirnya  menyerang  beberapa perkampungan  Rohingnya yang  kemudian mengakibatkan  ratusan warga sipil menjadi korban. Terjadilah  pelanggaran HAM berat yang dilakukan militer Myanmar.  Dari beberapa sumber yang  tidak resmi  disebut telah terjadi pembantaian terhadap Etnis Rohingnya oleh Militer Myanmar.
Kejadian seperti ini terulang lagi pada tanggal 27 Agustus 2017 dimana sehari sebelumnya Pasukan Militan Rohingnya menyerang 30 Pos Polisi dan dibalas dengan pengerahan pasukan besar militer Myanmar ke perkampungan Rohingnya. Terjadi lagi tindak kekerasan dan pelanggaran HAM massal. Terjadilah Eksodus besar-besaran ke wilayah Bangladesh. Ribuan orang kembali dipaksa harus mengungsi.
