Mohon tunggu...
Nana Marcecilia
Nana Marcecilia Mohon Tunggu... Asisten Pribadi - Menikmati berjalannya waktu

Mengekspresikan hati dan pikiran melalui tulisan

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Pembatasan Akses Media Sosial, Salahkah Pemerintah?

14 Juni 2019   00:27 Diperbarui: 14 Juni 2019   00:37 200
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi aplikasi media sosial (Sumber : Hipwee.com)

Anda bisa bayangkan bagaimana kalau media sosial tidak segera dibatasi, dan diizinkan nyelos begitu saja? 

Bagi Anda yang berteriak kesulitan mengakses media sosial, mungkin Anda belum pernah merasakan kerusuhan Mei 1998 atau mungkin tidak mendapatkan berita hoaks secara langsung.

Saya pribadi mendapatkan berita hoaks, dan sempat was-was, karena saya mendapatkan video bahwa para aksi demonstran mengatakan bahwa ada temannya yang ditembak mati oleh polisi Cina, mereka mengajak orang-orang yang ada disekitarnya untuk segera menghabisi orang Cina, yang kemudian diakhiri dengan kata "Allahuakbar".

Kemudian, ada hoaks Brimob membunuh anak usia 18 tahun, bisa Anda bayangkan bila hoaks ini semakin tersebar pada seluruh pendukung nomor 2, sudah seperti menambah minyak pada api, yang mungkin  pendukung nomor 2 tadinya tenang, bisa langsung emosi dan ikut berdemonstrasi, karena Brimob dianggap sudah melanggar HAM. Padahal faktanya, Brimob menangkap perusuh yang bernama Andi Bibir berusia 30 tahun.

Ada lagi hoaks yang menyebut bahwa people power terjadi di Medan. Apabila ini juga tersebar, sangat memungkinkan orang yang membaca dan mendengarnya bisa ikut emosi dan ikut melakukan people power di sejumlah daerah. Padahal ini hanyalah hoaks saja, bukan berita benar. Nyatanya di Medan, aman sentosa.

Dampak massa yang hadir secara psikologis, menurut Gustave Le Bon, massa dapat bertindak secara primitif dan tidak rasional karena individu menjadi bagian dari massa dan dipengaruhi sikap serta tindakan karena adanya massa yang hadir. Massa, ketika berkumpul dalam suatu kondisi, memiliki kesadaran diri yang rendah, dan tidak dapat bergerak secara terorganisir, biasanya ada "dalang" dibelakang mereka yang bertugas memanipulasi massa. 

Bila hoaks-hoaks ini tersebar melalui media sosial, karena saking khawatirnya kita, dan tidak memeriksa kembali kebenaran berita, kemudian ikut menyebarnya, maka kita yang tadinya masih dalam tahap kondisi harap harap cemas, menjadi masuk dalam tahap perang saudara. Dan peristiwa Mei 1998 bisa jadi akan terjadi kembali, sekedar mengingatkan saja, akan terjadi penjarahan massal. PHK besar-besaran, perekonomian lumpuh, banyak pengangguran, banyak korban jiwa yang melayang, bahkan banyak perempuan yang berkulit putih, entah itu keturunan Tionghoa ataupun asli, yang diperkosa. Jangan sampai hal ini terjadi kembali.

Marilah kita berpartisipasi sedikit dalam tindakan pemerintah yang melindungi masyarakat dan negara. Pahami dan pikirkan lebih jauh untuk kondisi negara kita ke depannya, bila Pemerintah mengambil tindakan. Jangan semua tindakan yang diambil pemerintah, dianggap selalu merugikan. Toh, bukan pemerintah yang menyuruh para penunggang aksi damai untuk berdemo dan menyebarkan hoaks yang meresahkan masyarakat. 

Apabila tidak bisa terhubung dalam media sosial, kita masih bisa saling menginformasikan melalui telepon biasa, yang memakai pulsa.  Sebelum ada internet dan media sosial, kita memakai telepon biasa dan sms kan untuk berkomunikasi. 

Transaksi memang tertunda, saya sendiri juga melihat sudah berapa kerugian yang dialami perusahaan saya karena tidak bisa beraktivitas hampir seminggu, kerugian tersebut sebenarnya sangat berdampak pada pendapatan para karyawan. Tidak mungkin juga, kami paksa atasan kami untuk tetap beraktivitas disaat situasi sedang genting seperti kemarin. Istilahnya kami mendapatkan uang, tapi nyawa dan pekerjaan bisa melayang, karena bisa jadi kan produk-produk dan alat perusahaan digotong oleh orang-orang yang memanfaatkan situasi. Kalau seperti itu, ujungnya bukannya kami semua di PHK?

Mari kita pikirkan matang-matang dan lebih jauh lagi kondisi yang terjadi bila media sosial tidak segera dibatasi aksesnya saat itu. Dan pikirkanlah juga dari semua sudut yang ada, sebelum menyalahkan kebijakan pemerintah. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun