KPK, Jokowi, dan Masyarakat Sipil, Perjuangan yang Belum Berakhir

Intinya, Denny adalah konsultan politik. Sebagai konsultan, ia bisa berikan advis. Bukan berarti ia punya nilai yang sama atau percaya dengan advisnya. Saya konsultan dan tahu cara kerja konsultan.

Memang kekhawatiran pada masuknya nilai radikalisme ke semua lini kehidupan adalah berita yang telah kita dengar. Namun, Taliban di KPK? Apakah para komisioner yang ada bisa menjelaskannya? Apakah betul mereka tak tahu sama sekali?

Saya memilih menggunakan akal sehat. Novel Baswedan seorang polisi. Firli Bahuri juga seorang polisi. Bila Novel Baswedan, seorang polisi handal lebih khawatir pada kondisi KPK yang digembosi tinimbang ancaman Taliban, maka saya lebih percaya pada Novel Baswedan dari pada Firli Bahuri.

Intinya, saya lebih percaya bahwa seluruh skenario diarahkan untuk meniadakan bukti dan mematikan kasus kasus hebat di KPK tinimbang pada demo perang perangan melawan Taliban. Taliban berbahaya, namun pada konteks KPK, ini lebih pada cerita yang ditiup.

Dan, saya melihat putri putri Gus Dur lebih rasional. Mereka menelisik isu soal Taliban ini. 

KPK, Jokowi, dan Masyarakat Sipil, Perjuangan yang Belum Berakhir
Pada saat ini, KPK sangat dipercaya dan didukung masyarakat sipil. Pada saat yang sama, Jokowi juga dipercaya dan didukung masyarakat sipil, dan sekitar 55% warga mendukung pada Pilpres 2019. 

Putri putri Gus Dur mendukung KPK dan menolak revisi UU KPK. Masyarakat Sipil juga begitu banyak memberikan dukungan kepada KPK, antar lain: 

• Per September jam 16.00, telah terdapat dukungan diberikan oleh 2.338 dosen dari 33 universitas melalui Aliansi Akademi Nasional menolak RUU KPK dan pelemahan KPK;
• Universitas Gajah Mada (UGM), UI, Unpad dan UNDIP membuat pernyataan 'Lawan Pelemahan KPK dan Selamatkan Presiden dari Persekutuan Jahat Pelemahan KPK
• Berbagai petisi terus berjalan, termasuk petisi yang saya inisiasi. Hendak dukung?
  http://chng.it/sVWQfNjk.

Bahkan, Busyro, eks salah satu pimpinan KPK mendesak Kapolri untuk mencabut pencalonan Firli. 

Intinya, masyarakat sipil masih menghendaki KPK yang kuat, mengingat penegakan hukum secara 'normal' pada isu korupsi masih amat lemah.

"Pak Jokowi, ini memang perlu menjadi pertimbangan Bapak.  Sebegitu banyak akademia, guru besar, dosen dan kelompok profesional mewakili masyarakat sipil. Saya yakin, pak Jokowi sangat menghormati kelompok pemikir dan profesional itu. Buka diskusi.  Saya percaya pak Jokowi tidak percaya pada mereka yang demo di jalan dan tidak paham isu KPK, kan? Saya percaya, pak Jokowi juga tahu bahwa mereka cuma sekedar dibayar. Pak Jokowi, masyarakat sipil berada di belakang KPK (dan juga Bapak)."

Adanya serangkaian 'gerbong' yang menuntut dan membebani Jokowi adalah realitas. Namun, sebetulnya, bila Jokowi berpihak pada KPK dan sekaligus bekerja bersama masyarakat sipil, persoalan akan lebih mudah. 

Apalagi Jokowi didukung lebih dari 55% warga negara Indonesia.