Keberadaan organisasi anak kandung Bangsa-Negara Indonesia itu, bisa berposisi sebagai sayap politik parpol hingga kepanjangan tangan para politisi anggota/kader Parpol. Sedangkan posisi, tujuan dan fungsi Parpol dalam sistem demokrasi, dibentuk secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-citanya untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Para anggota/kader parpol yang diwakili para politisinya di parlemen (Legislatif) inilah yang melakukan kerjasama dan menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja Presiden dan para pembantunya (Eksekutif). Sedangkan untuk menjaga dan memastikan ketertiban selama penyelenggaraan pemerintahan, keberadaan institusi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, hingga Pengadilan Negeri (Yudikatif) yang bertugas mengadili apabila ada pelanggaran hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Korupsi, mentalitas korup, politik dinasti, budaya feodal, runtuhnya moral dan etik para pimpinan di setiap level, adalah biang keladi yang membuat runtuhnya demokrasi dan keadilan di Indonesia. Oleh karenanya, RUU Perampasan Aset harus didorong dan disyahkan dengan segera, sehingga efek jera bisa berdampak positif secara signifikan. Ketika bicara soal mentalitas, maka persoalan moral dan etika menjadi pekerjaan rumah bagi masing-masing warga bangsa.
Komitmen melakukan solidaritas sosial dalam mensikapi penerapan sanksi sosial bagi para koruptor beserta seluruh keluarga besarnya, harus diberikan sanksi sosial dengan cara pengasingan tanpa rasa belas kasihan. Mentalitas korup dan perbuatan korupsi bagi siapapun, dengan status sosial apapun, di tempat kerja/institusi manapun mereka lakukan, pelaku harus diberikan sanksi pidana dan keluarganya diberi sanksi sosial seberat mungkin.
Modernisasi budaya politik Indonesia yang sangat mendesak terkait soal moral dan etik, soal dinasti politik dan politik dinasti. Basis gerakannya harus dimulai dari rumah, mereformasi sistem pendidikan dasar dan menengah, dan mengkampanyekan gerakan pemberlakuan sanksi sosial yang disertai dengan pemiskinan para pelaku koruptor. Harus diakui, untuk pencapaiannya akan relatif berat, karena pengaruh budaya feodal dan masih dijunjungnya filosofi jawa "mendem jero njunjung dhuwur" sebagai cara pensikapan secara permisif.
Masa satu generasi dengan rentang waktu 30 tahun sejak meletusnya gerakan reformasi 1998, kini tinggal 3 (tlga) tahun lagi. Meski mandat gerakan reformasi telah memenuhi kebutuhan infrastruktur politik (baca: MK, KPK, Ombudsman, Komisioner, Pemilu Pilkada dan Pilpres secara langsung, Penghapusan Dwifungsi ABRI dan Fraksi ABRI di parlemen) untuk menegakkan demokrasi dan keadilan, dengan harapan praktik pemerintahan menjadi lebih baik dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Fakta yang terjadi justru lebih tragis, dan hanya satu yang terpenuhi, rakyat bisa dengan leluasa bebas berbicara, berkumpul dan berserikat.
Mahasiswa bersama rakyat melakukan gerakan reformasi dengan tujuan mengakhiri penguasa otoriter rezim Orde Baru yang ditopang dengan kebijakan politik Dwi Fungsi ABRI, juga menginginkan tercapaianya cita-cita sila ke 5 (lima) Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa-Negara yang kaya dengan SDA ini apabila mampu mengelolanya dengan baik dan benar, maka kesejahteraan rakyat bisa terwujud.
Untuk benar-benar bisa terwujudnya praktik keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, saat ini bangsa-negara Indonesia perlu melakukan gerakan perubahan fundamental dalam tubuh partai politik. Selama partai politik tidak dengan kesadarannya menjalankan fungsinya sesuai mandat yang diamanatkan Undang-Undang, dan selama Parpol masih melakukan praktik transaksasional bagi para calon Bupati/Walikota/Gubernur/anggota Caleg, serta Parpol masih melakukan politik uang kepada rakyat untuk mendukung dan memenangkan kadernya, maka sangat riskan bisa menegakkan demokrasi dan keadilan.
Gestur saling menegasikan antar politisi Parpol yang melibatkan Presiden saat ini, analogi kajiannya bisa menggunakan perspektif sosiologi kebudayaan menurut Barker dalam bukunya yang berjudul Cultural Studies yang menggambarkan prilaku opera sabun. Salah satu karakteristik paling menonjol yang dicontohkan, menjelaskan tentang ketegangan antara konvensi realisme dan melodrama.
Konvensi realisme digambarkan sebagi kondisi di mana sebuah drama dinampakkan sebagai representasi "kejadian seolah-olah nyata benar adanya". Sementara peran melodramanya dimainkan/diambil alih para tokoh yang ditugaskan secara fokus dengan berbagai gestur emosional intelektualnya. Agar suasana opera sabun bisa menyedot perhatian publik secara luas, disiapkan ilustrasi musiknya berupa mobilisasi massa untuk terlibat dan mendukung drama politik yang sedang dimainkannya.
Indonesia memerlukan revolusi dalam bidang politik. Perlu ada perubahan fundamental dalam tubuh partai politik. Partai harus memiliki idiologi dan garis perjuangan yang jelas, tidak cuma retorika alias politik opera sabun. Politik menggoda dan memungkinkan orang untuk merebut kekuasaan, mempertahankan dan memperbesarnya, tak mau lagi melepaskannya, lalu mau tinggal di dalamnya selama mungkin. Apa yang harus diperjuangkan oleh kekuasaan, yakni kepentingan rakyat dan negara, itu semuanya tiba-tiba terlupakan dan lenyap ketika proses politik sedang berada dalam pusaran perebutan kekuasaan.
Salam Demokrasi dan Keadilan Menuju Indonesia Emas 2045
Bahan bacaan:
- https://manado.tribunnews.com/2024/04/09/opini-megawati-di-harian-kompas-pemilu-2024-puncak-evolusi-kecurangan?page=2
- https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat-lt56fe01b271988/
- https://news.detik.com/kolom/d-6154564/trisula-politik-muhaimin-iskandar.
- https://nasional.kompas.com/read/2024/04/09/12480601/amicus-curiae-megawati-singgung-etika-presiden-sampai-puncak-evolusi.
- Â file:///C:/Users/ASUS/Downloads/17677-Article%20Text-45003-49386-10-20210420.pdf
