Data dan Fakta Terkini Air Minum & Sanitasi Indonesia 2019

Selama 2 tahun ini, program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), dengan didampingi oleh Urban Sanitation Development Program (USDP) telah melakukan permodelan di beberapa Kabupaten/Kota terpilih di 8 provinsi dalam rangka membantu Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan Startegi Sanitasi Kota (SSK) yang telah disusun.

Berdasarkan pembelajaran selama pendampingan tersebut, ditemukan berbagai permasalahan "populer" yang terjadi hampir di tiap kabupaten dan kota.

Untuk permasalahan persampahan, hampir seluruh kabupaten/kota yang difasilitasi masih belum dapat mencapai target di wilayah perkotaan pengurangan 20% meski untuk target penanganan sudah ada beberapa daerah yang hampir mencapai 80%. 

Di tiap kabupaten kota masih ditemui keluarga yang masih buang air besar di sembarang tempat, masih sangat banyak ditemukan akses dasar yang perlu ditingkatkan menjadi akses layak. Hal tersebut menjadi masalah utama dari ketidakberfungsian atau setidaknya keberfungsiannya dari IPLT yang telah dibangun.    

Berdasarkan fakta dan data di lapangan, pengalaman yang diperoleh selama proses fasilitasi, dikembangkan pendekatan promosi dan advokasi praktis yang mendorong pada peningkatan akses melalui rangkaian upaya diiantaranya : 

• Meningkatknya permintaan masyarakat akan layanan pengelolaan sampah dan air limbah yang layak dengan berbagai upaya memberi kemudahan bagi masyarakat.
• Meningkatnya kuantitas dan kualitas  layanan pengelolaan sampah dan air limbah oleh pemerintah daerah secara langsung, maupun dengan kerjasama yang memberi kemudahan bagi berbagai pihak untuk dapat berperan.
• Pembentukan dan operasionalisasi regulasi serta dukungan segenap pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah dan air limbah.

Langkah kegiatan advokasi Dokpri

Oleh sebab itu, peran pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Walikota sangat penting dalam rangka pemenuhan akses pengelolaan sampah dan air limbah yang layak bagi masyarakat. 

Melalui advokasi berjenjang dari pelaksana pokja, kepala OPD, Sekda dan Kepala Daerah hingga terpicu untuk memimpin langsung upaya penuntasan akses sanitasi layak terbukti dapat segera memenuhi target capaian.

Pesan advokasi yang menjadi penting untuk kepala daerah adalah mengeluarkan kebijakan agar dapat memberi kemudahan agar masyarakat mau dan mampu melakukan kewajibannya untuk tidak mencemari lingkungan baik di sektor air limbah maupun persampahan. 

Dengan demikian sinergi dan kolaborasi di daerah akan lebih memungkinkan dalam rangka mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan dan pembiyaaan serta sumber daya lain, baik yang dari pemerintah maupun non pemerintah. Berbagai pembelajaran yang telah mulai memperlihatkan keberhasilan dalam peningkatan akses pengelolaan air limbah di beberapa Kabupaten/Kota diantaranya adalah:

 Akses Jamban dan Tangki Septik Layak: Optimalisasi hibah (reimbursment) PU-PR untuk pengelolaan air limbah setempat atau Hibah Tangki Septik, dapat digunakan untuk mengungkit dukungan berbagai pihak dalam membantu pembuatan atau perbaikan tangki septik masyarakat yang belum layak.