Data dan Fakta Terkini Air Minum & Sanitasi Indonesia 2019

Sehingga jika dilihat dari target Universal Access 2019 di perkotaan yang mencapai 20% pengurangan dan 80% penanganan di tingkat kabupaten/kota, maka meski ini menggambarkan di tingkat rumah tangga yang juga termasuk pedesaan, tentunya masih banyak upaya yang perlu dilakukan. Terlebih target SDGs 2030 adalah 30% pengurangan dan 70% penanganan.

Akses Jamban dan Diare  

Akses sanitasi (Dokpri)

Menurut pantauan e-monev STBM 13 November 2018, selama tahun 2018 sudah ada kenaikan 5% menjadi 77,07% akses sanitasi (jamban) masyarakat. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatatkan diri di peringkat pertama dengan seluruh kabupaten/kota dinyatakan telah terverifikasi Open Defecation Free (ODF) atau sudah tidak ada lagi perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Jika dibandingkan dengan target Universal Access 2019 yang harus mencapai 85% akses layak maka masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan terutama 77,07% yang memiliki jamban itu masih terdiri dalam katagori layak dan belum layak/dasar. 

Prevalensi diare (Dokpri)

Meski ada kenaikan 5% akses jamban untuk tahun 2018 saja, namun secara nasional rata-rata prevalensi diare tetap meningkat dari tahun 2013 hingga 2018 dari 4% menjadi 7%. Hanya beberapa provinsi yang mengalami penurunan diantaranya Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, NTB dan Jambi.

Yang mencengangkan, jika disandingkan antara status ODF dengan prevalensi diare yang disebabkan karena sanitasi, mengambil contoh peringkat 1 sampai 5 pencapaian ODF tertinggi menurut e-monev STBM, justru kelima provinsi tersebut memiliki peringkat prevalensi diare diatas rata-rata nasional yaitu DIY peringkat 13, Sulawesi Barat peringkat 15, Banten peringkat 6, Jawa Tengah peringkat 14 dan Sumatera Utara peringkat 9.

Kelayakan jamban dan tangki septik nampaknya masih menjadi masalah besar di Indonesia. Bicara tentang pemenuhan akses pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota yang menyeluruh dan berkelanjutan, memang tidak hanya tentang akses jamban dan tangki septik saja, namun juga rantai layanan lainnya, yaitu pengangkutan dan pengelolaan lumpur tinja di Instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT). 

Data Bappenas 2015 menunjukkan bahwa lebih dari 85% penduduk Indonesia memliki layanan setempat (on site) namun kurang dari 7% yang sudah layak. 

Sementara dari 150 Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) di Indonesia (2015), kurang dari 10%-nya atau sekitar 15 unit yang berfungsi dengan optimal. 

Padahal target Universal Access hingga tahun 2019, Indonesia setidaknya memiliki akses layak untuk 85% pendudukduknya dan 15% akses dasar. Dan itu berarti harus ada kenaikan sebesar 78%. Diperlukan terobosan kebijakan dan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam mewujudkan.

Dampak Akibat Sanitasi Buruk

Berdasarkan laporan "Progress Drinking Water & Sanitation 2015 Update" yang dikeluarkan oleh WHO & Unicef, Indonesia menduduki peringkat kedua dengan sanitasi terburuk setelah India. Padahal beberapa negara di Asian Tenggara seperti Malaysia dan Singapura telah memiliki cakupan layanan mencapai 90%.