Tri Risma Harini atau yang sering dikenal akrab dengan sebutan Risma sepertinya sudah dipertimbangkan karir politiknya baik oleh dirinya maupun dari partai yang membesarkan namanya PDI-Perjuangan.
Saat ini Risma menjabat sebagai wali kota Surabaya dua periode berturut-turut, sejak tahun 2010 Risma melalui tangan dinginnya berhasil mengubah kota Surabaya menjadi lebih tertata dan sejahtera.
Hal ini terlihat dari banyaknya penghargaan yang diterima oleh Risma dan Surabaya baik dalam skala nasional maupun internasional. Sejumlah penghargaan bergengsi tersebut seperti Online Populer City Guangzhou International Awards, Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2018, Adipura Kencana, Nirwasita Tantra, Kinerja Pengurangan Sampah hingga Sekolah Adiwiyata.
Sudah hampir selama 10 tahun Risma meniti karir politiknya sebagai wali kota Surabaya, ini berarti pada tahun 2020 mendatang karis politik Risma "naik kelas" ke jenjang yang lebih tinggi lagi.
Pada tanggal 10 Agustus 2019 yang lalu, Risma ditunjuk oleh Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri masuk ke dalam jajaran kepengurusan PDIP pusat pada Kongres ke-V PDIP di Hotel Grand Inna Beach, Sanur, Bali.
Meskipun Risma tak hadir dalam dalam kongres PDI-Perjuangan tersebut, Megawati mengumumkan menunjuk Risma menjadi Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan pada periode kepengurusan 2019-2024.
Sepertinya Megawati sedang mempersiapkan Risma untuk maju dalam gelanggang baru politiknya usai pekerjaannya sebagai walikota Surabaya berakhir pada tahun depan.
Ada tiga kemungkinan, kemana langkah politis yang akan diambil oleh Risma yakni Menteri Jokowi, Pilgub Jakarta hingga kontestasi Pilpres 2024 mendatang, melihat Jokowi tidak akan bisa mencalonkan kembali karena sudah memimpin dalam dua periode, maka salah satu kandidat terkuat adalah Tri Risma Harini.
Meskipun di bawah naungan PDI-Perjuangan, namun Risma memiliki integritas tersendiri yang tidak serta merta "manut" dengan Megawati selaku Ketua Umum PDIP.
Meskipun Mega sendiri yang mengusung Risma pada Pilkada Surabaya 2010 yang lalu, namun beberapa kali Risma menolak tawaran dari Risma, hal ini karena niat dan tanggungjawabnya sebagai walikota Surabaya.
Pada tahun 2017 lalu, Mega pernah meminta Risma maju dalam Pilkada DKI Jakarta, namun Risma menolak tawaran Megawati dan melanjutkan tugasnya ke Surabaya.
"Saya sudah berjanji ke warga Surabaya, saya akan jadi wali kota Surabaya," kata Risma sembari menolak tawaran dari Megawati maju dalam Pilkada DKI.
Tidak hanya itu, sebelumnya Megawati juga pernah menawarkan jabatan-jabatan strategis kepada Risma seperti masuk dalam kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. Dan Risma menolak dengan alasan yang sama, dia sudah berjanji kepada warga Surabaya untuk tetap memimpin Surabaya.
Dalam penyusunan Kabinet Kerja Jilid Dua di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin, Risma juga menyatakan bila seandainya dirinya ditawari posisi menteri pada kabinet tersebut, ia akan tetap menolak tawaran tersebut dengan dasar pertimbangan yang lagi-lagi sama, Risma harus menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota Surabaya hingga 2020 mendatang.
Dengan jabatan baru Risma dalam pusat kepengurusan PDI-Perjuangan, berarti "jarak" antara Risma dengan Megawati, kunci keputusan dari PDIP semakin dekat.
Bila Risma menolak menjadi menteri pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kemungkinan, tertinggal dua kemungkinan besar langkah baru politik Risma, maju sebagai Pilgub DKI 2022 atau Pilpres 2024.
Dibandingkan dengan Pilpres yang masih akan terjadi dalam lima tahun lagi, Pilgub DKI dirasa yang lebih dekat dan posible untuk diduduki oleh Risma, karena hanya akan diselenggarakan dua tahun setelah Risma selesai menjabat sebagai wali kota Surabaya.
Peluang Risma untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2022 pun disambut oleh partainya sendiri, Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun mengatakan bahwa Risma berpeluang besar maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada 2022 mendatang.
Hal ini karena Risma merupakan salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI-Perjuangan dan juga pengalaman kepemimpinannya sudah dia buktikan ketika menangangi beragam masalah sewaktu dia menjabat sebagai walikota Surabaya.
Penunjukkan Risma masuk dalam kepengurusan pusat PDIP juga bukti dari prestasi yang telah dilakukan oleh Risma.
Belum lagi tampaknya, selain Risma belum ada kandidat kuat dari PDIP yang bisa maju dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2022 mendatang.
Bila Risma maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2022, peluang kemungkinan dia akan menang dan menjadi gubernur DKI Jakarta sepertinya lebih besar, karena isu sara yang dilemparkan pada BTP pada Pilgub yang lalu, sebagian besar tidak ada pada risma, sehingga penggorengan isu untuk menjatuhkan elektabilitas Risma akan jauh lebih sulit.
Tidak akan ada penggorengan isu terkait agama yang ekstrem dan etnis yang ditujukan oleh Risma, ucapan Risma juga sejauh ini tidak pernah menuai kontroversi yang menyebabkan pengumpulan massa.Â
Selain itu, isu-isu dia tidak menyelesaikan tugas jabatannya hanya untuk nafsu menjadi penguasa juga sangat minim menyerang Risma, komitmen dan janjinya menjadi walikota Surabaya selama 10 tahun pun benar-benar dia tepati, Risma menyelesaikan kepemimpinannya dari awal hingga garis akhir dari tugas yang harus dia emban.
Hal-hal inilah yang menjadi nilai positif pada Risma ditambah elektabilitas dia ketika memimpin Surabaya cenderung mengarah pada tren yang positif.
Bila hal ini terjadi, maka sepertinya Tri Risma akan mengikuti jejak Joko Widodo yang awal karir politiknya menjadi walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta dan kemudian dua periode menjabat sebagai presiden Indonesia.
