Sudah menjadi rahasia umum kalau penanganan pandemi COVID-19 khususnya di wilayah DKI Jakarta seringkali terjadi pertentangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.Â
Kebijakan penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa kali justru dimentalkan oleh pemerintah pusat berikut jajarannya.Â
Anies sempat ngotot agar DKI Jakarta melakukan lockdown, tapi dengan tegas pemerintah pusat menyatakan bahwa itu adalah kewenangan mereka.Â
Terkait pembatasan transportasi publik pun sikap diantara kedua belah pihak juga bertentangan. Anies ingin KRL dihentikan operasinya, tapi pemerintah pusat menyatakan sebaliknya.Â
Bahkan pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta harus melalui jalan panjang sebelum akhirnya disetujui pemerintah pusat.
Sebenarnya bukan hanya menyangkut penanganan pandemi COVID-19 saja pemerntah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta memiliki sikap yang bertentangan.Â
Soal normalisasi sungai, soal rute LRT, revitalisasi monas, hingga formula E semuanya menunjukkan kurang harmonisnya hubungan kedua belah pihak.Â
Seakan tidak ada sinergi yang harmonis antara presiden dan jajarannya dengan gubernur DKI Jakarta. Sesuatu yang barangkali tidak akan terjadi jikalau Prabowo Presidennya. Apalagi mengingat Anies Baswedan tampil sebagai Gubernur DKI Jakarta terpilih juga berkat jasa Prabowo.Â
Prabowo adalah seorang yang mengusulkan Anies untuk tampil sebagai penantang incumbent kala itu, Basuki Tjahaja Purnama, yang berpasangan dengan salah satu kader terbaik partai besutan Prabowo, Sandiaga Uno. Bisa dikatakan Anies merupakan hasil kejelian Prabowo dalam memilih sosok calon pemimpin masa depan.
Anies dan Prabowo mungkin akan memiliki banyak kesamaan pandangan dalam penanganan pandemi COVID-19 apabila keduanya saling bekerja sama.Â
Penganuliran kebijakan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat barangkali tidak akan terlihat mencolok seperti sekarang. Seakan ada beda kepentingan yang menjadi sekat pemisah diantara keduanya.
