Pernyataan Lenis, sejalan dengan pernyataan dari Kapolres Jayawijaya, AKBP Yan Pieter Reba. Mengutip dari laman Kompas, Yan menyebut motif yang menyulut api kemarahan Kelompok Kriminal Bersenjata adalah karena aksi salah satu pekerja, mengambil gambar saat kelompok itu melaksanakan upacara Hari Papua Merdeka.
Mengetahui kegiatannya direkam, kelompok itu lantas mengejar dan menghabisi nyawa puluhan pekerja, yang sejauh ini totalnya mencapai 31 orang, dan satu orang masih dalam pencarian setelah berhasil melarikan diri.
Memeriksa Kembali Kebutuhan Masyarakat Papua Saat Ini
Bila dilihat dari sudut pandang kesejahteraan, anggota Komisi I DPR RI, Martin Hutabarat menegaskan perlu adanya pendekatan yang berbeda, untuk mencegah kasus penyerangan dan pembunuhan ini kembali terjadi.
Dalam diskusi bersama ahli intelijen dan tenaga ahli dari Kantor Staf Presiden dalam program CNN Indonesia Prime News, Martin meminta pemerintah untuk melihat sisi lain dari kemarahan KKB.Â
Salah satu penyebabnya, kemarahan mereka lantaran merasa tidak dilibatkan dalam pembangunan yang tengah gencar dilakukan di wilayah Papua.
Seperti diketahui, sejak Presiden Joko Widodo menjabat, pembangunan Trans Papua semakin dikebut. Berdasarkan data yang dikemukakan Martin, sebagian besar pekerja yang dipekerjakan dalam proyek Trans Papua, didominasi oleh warga pendatang.
Mengingat Papua adalah wilayah pedalaman yang jarang tersentuh tangan pemerintah, pemerintah sebaiknya fokus tidak hanya kepada pembangunan infrakstruktur semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua.
Salah satu caranya, dengan melibatkan mereka dalam berbagai proyek pembangunan. Selain merasa dilibatkan dalam pembangunan wilayah tempat tinggal mereka, masyarakat Papua pun secara tidak langsung mengalami perbaikan ekonomi melalui upah kerja yang mereka terima.
Membangun Papua, tidak sama dengan membangun Jakarta. Masyarakat Papua memiliki kebutuhan yang berbeda pula dengan masyarakat Jakarta.
Setuju dengan istilah yang digunakan Martin Hutabarat, pendekatan 'hati' diperlukan untuk mencegah terjadinya 'rasa tidak dilibatkan' masyarakat Papua terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah.
