Beberapa saat lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan new normal yang berarti fase normal baru. Normal era baru yang juga disertai dengan enam protokol mendasar yang bersumber dari World Health Organization (WHO). Namun fase ini tidak serta merta dapat dilakukan pada semua daerah di Indonesia.
New Normal dan Zona Hijau
Daerah yang dapat menerapkan normal baru ini adalah daerah yang ter-kategori zona "hijau". Dimana hijau disini berarti sampai per tanggal 31 Mei 2020 lalu, daerah tersebut tercatat belum memiliki pasien yang positif terpapar Corona. Sehingga 102 daerah di seluruh Indonesia yang diumumkan pemerintah beberapa saat lalu merupakan daerah yang boleh melakukan aktivitas sebagaimana biasa, namun disertai dengan beberapa protokol kesehatan yang mengikat.
Dari 102 daerah berkategori hijau, Samosir merupakan salah satu daerah yang juga termasuk zona hijau di provinsi Sumatera Utara. Sama halnya dengan 14 kabupaten/kota lainnya. Dimana sejak awal hanya terdeteksi ada beberapa Orang Dalam Pemantauan (ODP) maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Samosir.
Dalam konteks daerah zona hijau, maka Samosir sudah diperbolehkan melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Termasuk di antaranya transportasi umum, penginapan, rumah ibadah, pasar, perkantoran, dan berbagai aktivitas lainnya yang dianggap penting. Maka kesimpulannya adalah, sebagai daerah yang dikategorikan zona hijau sudah sepantasnya Samosir membuka diri pada daerah lain seperti sedia kala, terlebih mengingat "pariwisata" adalah salah satu sektor yang sangat penting dalam pendapatan daerah Samosir.
Kontradiksi Zona Hijau dan Kebijakan Menutup Diri
Sebagai salah satu daerah destinasi wisata prioritas, ternyata sampai hari ini pemerintah Samosir belum juga mencabut status "menutup diri" tanpa kepastian pada dunia luar. Sementara Sabang di Aceh juga sebagai contoh daerah wisata, sudah membuka kembali akses wisata sejak diumumkan sebagai daerah zona hijau. Sebab selain sudah mendapat status zona hijau, Samosir juga tidak memiliki indikator apapun sehingga belum juga secara resmi menerapkan status normal era baru tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan yang cukup kuat sebagai dasar untuk tetap menutup diri.
Situasi ini tentu akan melahirkan berbagai asumsi negatif di masyarakat. Kebijakan zona "aman" yang disematkan pada Samosir akhirnya kontradiktif dengan kebijakan yang digunakan pemerintah Samosir sejauh ini. Sementara di sisi lain, tidak sedikit pelaku ekonomi khususnya pariwisata yang lumpuh akibat Pandemi.
Kebijakan normal era baru yang juga didahului dengan PERPPU untuk menunda pengadaan pilkada serentak di Indonesia sejatinya membuat asumsi negatif tersebut kian kuat. Penundaan pemilu oleh pemerintah, kian menjadi extra time bagi para calon peserta pemilukada untuk mempersiapkan diri. Pada sisi lain bantuan sosial yang disalurkan ke masyarakat senantiasa menjadi media untuk membangun citra para kandidat di tengah masyarakat.
Sarat Kepentingan Politis
Eksistensi bantuan sosial dan zona hijau yang tak kunjung diterapkan pada daerah seperti Samosir kian menjadi sebuah keadaan yang sarat akan kepentingan politis. Bantuan sosial yang diberikan oleh para kandidat menjelang pemilukada, seolah menjadi sebuah alasan untuk belum membuka diri secara resmi. Padahal faktanya masyarakat bukan sekedar membutuhkan bantuan sosial dalam bentuk materi maupun non-materi, termasuk juga akses untuk menjalankan usaha yang salah satu sumbernya adalah wisatawan luar Samosir.
Bantuan sosial yang diterima masyarakat dari para calon peserta pemilukada seolah mendapat legitimasi dari situasi Pandemi. Atas nama kemanusiaan bantuan tersebut seolah lepas dari panggung dan brand politik, serta konflik kepentingan, didukung pula belum adanya pendaftaran resmi calon kepala daerah oleh KPU. Begitu juga bagi masyarakat yang menerima seolah terlepas dari keterikatan deal politik, meskipun pemberian bantuan tersebut dilakukan oleh beberapa orang calon kandidat.
Mempertahankan kebijakan yang dilakukan pemerintah Samosir saat ini dan bantuan yang tetap berjalan membuat kondisi ini kental akan nuansa politik. Baik dilakukan calon petahana sebagai representatif bantuan pemerintah, juga oleh peserta baru yang masih akan mencalonkan diri. Meski faktanya tidak semua elemen masyarakat membutuhkan jenis bantuan yang sama.
Citra vs Roda Ekonomi
Daerah seperti Samosir yang menjadikan pariwisata sebagai sektor utama pendapatan daerah tentu membutuhkan pemulihan yang cepat. Pemulihan tersebut tentu membutuhkan arus masuk pengunjung yang stabil. Pun juga semakin cepat pariwisata pulih, semakin cepat pula sektor sosial dan ekonomi lainnya yang ikut pulih. Â
Eksistensi ekonomi yang sempat lumpuh akibat Pandemi akan semakin sulit bangkit kembali dengan belum diterapkannya normal era baru secara resmi. Sementara bantuan sosial yang terus berjalan senantiasa menjadi media membangun citra calon, tentu berbanding terbalik dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Para pelaku usaha pariwisata yang menjadi andalan pendapatan daerah, tentu lebih membutuhkan kehadiran pengunjung daripada bantuan sosial yang diberikan pemerintah.
Dalam situasi ini tentu saja tidak menampik asumsi bahwa citra calon pemimpin menjadi hal yang lebih penting daripada eksistensi ekonomi masyarakat. Bantuan sosial yang tingkat urgensinya bersifat temporer seolah menjadi komoditas panggung politik antar calon pemimpin. Mungkin juga muncul asumsi bahwa status terkunci tersebut sengaja dipertahankan agar bantuan sosial tetap berjalan demi membangun citra diri.
Jebakan Politik Pandemi
Ditengah berbagai asumsi yang bergulir mengenai kebijakan pemerintah daerah seperti Samosir ini, tentu membuat kita semakin was-was menjelang pemilu setelah Pandemi. Harus diakui pada akhirnya kebijakan yang senantitasa terlihat seolah "mengunci diri" secara lokal pada daerah yang sudah dikategorikan zona hijau bisa menjadi sebuah jebakan politik. Jebakan yang dapat membuat masyarakat terperangkap dalam euforia bantuan sosial, atas nama kemanusiaan.
Sesungguhnya ketidakpastian status pada Samosir sudah harus ditiadakan dengan hadirnya kebijakan normal era baru. Sebab kebijakan tersebut sejatinya sudah dibarengi dengan protokol wajib yang harus dipatuhi. Kalau memang pencegahan penyebaran Covid-19 menjadi alasan utama untuk membuat Samosir tetap terkunci, arus masuk harus tetap dibuka namun disertai dengan aturan yang jelas.
Seandainya masih ada keraguan pada pemerintah Samosir untuk membuka diri, sejatinya harus ada aturan tambahan. Aturan yang memang mengatur secara rinci mengenai apa, siapa, dan situasi seperti apa yang diizinkan untuk memasuki wilayah Samosir. Sehingga kedepannya tidak ada lagi asumsi bahwa kebijakan mengunci diri menjadi ranah abu-abu yang bermakna serba tidak bisa atau serba bisa. Juga untuk menepis asumsi bahwa belum dilaksanakannya new normal secara resmi sarat akan kepentingan politik.
Seandainya situasi seperti ini juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia, tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa normal era baru tidak akan memiliki faedah yang berarti. Normal baru tidak akan menjadi nafas baru bagi masyarakat. Sebab pada akhirnya masyarakat senantiasa akan bergantung pada berbagai jenis bantuan tanpa perlu menyembuhkan diri secara mandiri.
