sistem hukum indonesia

J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto dalam buku 'Pelajaran Hukum Indonesia' menyatakan bahwa hukum sebagai suatu peraturan yang sifatnya memaksa, serta menentukan tingkah laku manusia dalam suatu lingkungan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran peraturan-peraturan tadi ini kemudian akan berakibat diambilnya tindakan, pada suatu hukum tertentu.

Pengertian Sistem Hukum

Istilah sistem hukum terdiri dari dua kata, diantaranya sistem dan hukum. Sistem sendiri dapat diartikan sebagai jenis satuan yang kemudian dibangun dengan menggunakan komponen-komponen serta berhubungan secara mekanik fungsional di antara yang satu dengan yang lainnya untuk kemudian mencapai berbagai tujuan sistemnya.

Sementara hukum dimaknai sebagai suatu perangkat kaidah dalam bentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan yang bersifat memaksa serta mengikat, isinya adalah larangan serta perintah yang wajib dipatuhi dan mendapatkan sanksi saat melanggarnya.

Dengan demikian, sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum yang terdiri dari berbagai macam unsur interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya dan saling bekerja sama dengan tujuan untuk kesatuan tersebut.

Dalam hal ini, kesatuan yang dimaksud bisa dibilang sangat kompleks karena berkaitan dengan unsur-unsur yuridis, seperti pengertian hukum, asas hukum, dan peraturan hukum.

Sistem hukum juga dapat diartikan sebagai kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen pada hukum, serta masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait.

Bukan hanya saling terkait saja, tetapi setiap fungsi tersebut juga saling memengaruhi, bergerak, dan saling bergantung dalam proses kesatuan. Dalam hal ini, proses kesatuan dapat diartikan, seperti proses sistem hukum untuk mewujudkan suatu tujuan hukum.

Sistem hukum juga merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun antara sub-subsistem yang lebih kecil, diantaranya subsistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum dan lain-lain, Semua subsistem tersebut pada hakikatnya menjadi suatu sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula.