Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, yang sudah siap-siap mengusung capres cawapres 2024, terancam bubar. Koalisi yang terdiri dari PPP, Golkar dan PAN ini menghadapi batu sandungan. PPP sebagai salah satu inisiator, mengalami gejolak internal. Suarso Manoarfa dipecat sebagai Ketua Umum atau Ketum oleh Majelis Kehormatan Partai. Lalu diganti oleh Ketum Plt. Muhammad Mardiono, yang sebelumnya menjabat sebagai MPP PPP. Pemecatan dan penggantian Manoarfa dilakukan melalui Forum Mukernas di Serang Banten, 4 September 2022.
Jika kasus internal PPP berkepanjangan tak kunjung kelar, jelas merupakan masalah tersendiri bagi KIB. Apalagi kalau ketua baru Pak Mardiono tak sudi "melirik" KIB, alias beda sikap dibanding Manoarfa. Bisa kocar kacir itu KIB. Mengapa, sebab terpenuhinya presidential threshold sebagai syarat bisa mengajukan capres cawapres ke KPU, mutlak tergantung suara PPP. Hanya bermodalkan Golkar dan PAN, pasti ditolak oleh KPU.
PPP memang lagi apes. Sudah berjalan normal dan minim gunjingan selepas kasus mantan ketum Romahurmuzy alias Rommy yang sempat pindah tidur ke tahanan KPK, tiba-tiba partai berlambang kakbah ini terkena badai. Gara-garanya, Ketum setelah Rommy Pak Manoarfa keselio lidah. Saat bicara pada Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegrasi di gedung KPK 15 Agutus lalu, Manoarfa salah menyinggung soal amplop kyai.
Ya benar. Disarikan dari koleksi video yang saya punya dan memang sudah ramai beredar dikalangan para santri, ketika itu Manoarfa mengatakan, bahwa setiap ketemu (kyai) bahkan sampai hari ini, kalau salamannya gak ada amplop, pulangnya itu sesuatu yang hambar. Inilah yang kemudian memicu protes keras. Baik dari kalangan eksternal maupun internal PPP.
Kalangan pesantren, termasuk saya, sangat keberatan atas statement Manoarfa. Bapak ini dianggap tak paham kultur pesantren. Bisa jadi, mungkin karena beliau ini bukan seorang santri. Akibatnya, berkomentar tak pantas soal amplop. "Hadiah" yang hakikatnya merupakan pemberian tulus, akibat statement Manoarfa, jadi berbelok arah menjadi sesuatu yang bersifat kompensasi.
Anda tahu, salaman seorang tamu atau santri pakai amplop kepada kyai bukan sebuah kompensasi. Yang kalau diberikan atau tidak, mengakibatkan munculnya satu perkara tertentu. Amplop kyai sebagaimana dimaksud Manoarfa, adalah penghargaan dan penghormatan yang sama sekali tak mengandung konsekwensi apapun. Ada atau tak ada amplop, bagi kyai sama saja. Tetap ramah melayani tamu.
Akibat pemahaman keliru soal amplop kyai yang kemudian jadi viral dikalangan pesantren tersebut, membuat beberapa pengurus daerah PPP bergejolak. Ini wajar. Mengingat konstituen PPP yang mayoritas dari pesantren itu bisa kabur jika tidak ada sikap yang tegas. Kalau dibiarkan, PPP terancam tak lolos parliamentary threshold.
Kata Wakil Ketua PPP Arsul Sani, sebagaimana laporan Kompas.com 10 September 2022, pergantian pucuk pimpinan PPP di usulkan oleh 30 dari 34 Dewan Pengurus Wilayah. Kalau dikalkulasi, sebanding dengan angka 88 persen. Bagi sebuah organisasi politik, ini tentu sangat-sangat representative untuk disebut sebagai keputusan mayoritas. Jangankan hingga mencapai angka persen segitu. Limapuluh plus satu saja sudah dianggap sah. Apalagi sampai 80 lebih. Kekuatannya sangat sulit sekali dibantah.
Naahh, disinilah nasib KIB dipertaruhkan saat ingin mewadahi vox pop rakyat indonesia tentang pengganti Pak Jokowi. Yang awalnya jalan sudah pasti terang benderang, dengan adanya pergantian Ketum baru, jadi kabur lagi. Terlebih, saat ditanya wartawan soal KIB, Pak Mardiono tak memberi jawaban tegas dan pasti. Katanya, ia ingin fokus lebih dulu membangun konsolidasi di internal. "Nanti setelah saya (bekerja) di internal dulu, (karena) sedikit banyak ada yang terhambat", tegasnya kepada Kompas.com.
Secara hukum, PPP yang dikomandani Ketum Plt. Mardiono sudah sah untuk menjalankan roda orgganisasi. Sebab pengesahan dari Kemenkumham sudah turun. Dikutip dari sumber yang sama, lengsernya Manoarfa ditandai oleh keluarnya SK atau Surat Keputusan Kemenkumham  Nomor.M.HH-26.AH.11.02.Tahun 2022. Ini sekaligus sebagai legalitas formal, bahwa SK DPP PPP sebelumnya dibawah komando Manoarfa, sudah tidak berlaku lagi.
