I. Rp 25 Triliun
Siapa bilang demokrasi itu murah? Harga sebuah demokrasi sangatlah mahal, tidak saja biayanya yang besar, tetapi juga sumberdaya lainnya lebih besar lagi yang harus dicurahkan demi suksesnya sebuah pesta demokrasi. Oleh karenanya tidak boleh disia-siakan, tetapi harus dikawal, diperjuangkan dan diberhasilkan.
Untuk pesta demokrasi Pemilu serentak pada Rabu 17 April 2019, pemerintah harus menyediakan anggaran sekitar Rp 25 triliun, sejak dari persiapan hingga nanti pelaksanaannya. Sebuah angka yang tidak sedikit, dan karenanya kalau hasilnya tidak baik, akan menjadi mubazir dan kerugian besar bagi negeri ini.
Presiden Jokowidodo mengingatkan dan mengajak semua masyarakat untuk datang mencoblos dan menggunakan hak pilihnya pada hari H. Jokowi mengatakan, Pemilu serentak 2019 menelan biaya triliunan rupiah. Untuk itu ia berharap partisipasi masyarakat.
"Karena pemilu ini, pileg, pilpres menghabiskan biaya yang triliunan, sangat rugi besar kita kalau tidak menggunakan hak pilih kita. Karena menentukan arah negara ini ke depan," kata Jokowi.
Dalam sebuah kesempatan, Menteri KeuangNoan Sri Mulyani menjalaskan bahwa rincian anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk Pemilu serentak ini, yaitu: tahun 2017 sebesar Rp 465,7 miliar sebagai biaya persiapan, tahun 2018 sebesar Rp. 9,33 triliun, dan pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 23,94 triliun.
Khusus untuk tahun 2019, alokasi anggaran sebesar Rp. 15,79 trilun untuk biaya penyelengggaraan pemilu, dan sebesar Rp. 4,86 triliun untuk biaya pengawasan, serta sebesar Rp. 3,29 triliun biaya pendukung penyelenggaraan.
Anggaran sekitar Rp 25 triliun ini hanya yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui APBN. Kalau diperhitungkan semua biaya yang dikeluarkan oleh para kontestasn, baik Capres 01 dan Capres 02, dan terutama para Caleg yang jumlahnya bisa ratusan ribu orang, maka bisa diperkirakan biaya yang harus menggelinding meleibih angka Rp 100 trilun.
Tidak salah bahwa harga sebuah demokrasi memang tidak murah, tetapi mahal dan sangat mahal. Dan Karenanya hasil yang dicapai harus setimpal dengan biaya yang sudah digelontorkan habis-habisan.
II. 20.529 Kursi Legislatif
Karena diyakini bahwa dengan sistem demokrasi yang baik, maka kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermsyarakat akan menjadi lebih baik ketimbang sistem otoriter seperti zaman Orde Baru, maka proses ini membutuhkan pengawalan yang ketat.
Anggaran sekitar Rp 25 trilun, dan melibatkan ratusan trilun dana yang bergulir, untuk mememilih anggota Legislatif sebanyak 30.529 orang ditmabah Presisden dan Wakil Presiden, sebagai pemimpin bangsa ini menjadi lebih baik untuk 5 tahun kedepan.
Harusnya anggaran Rp 25 trilun sepadan  dengan banyak legislative yang harus diseleksi habis oleh pemilih. Untuk anggota Legislatif pada level pusat sebanyak 711 orang, yang terdiri dari 575 orang anggota DPR RI, dan 136 orang anggota DPD, dan semuanya 711 menjadi anggota MPR.
Sementara untuk DPR-D tingkat provinsi seluruh negeri sebanyak 2.207 orang, dan untuk DPR-D Kota dan Kabupaten seluruh republik ini sebanyak 17.610 orang.
Inilah pekerjaan besar bangsa ini untuk menentukan pilihan terbaiknya, agar wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi empuk selama 5 tahun kedepan, tidak salah pilih dan salah orang. Bila pilihan keliru, maka selama 5 tahun bangsa ini bukan semakin maju tetapi bisa jadi semakin mundur.
Persaingan dinatara para Ca-Leg tentu sangat ketat untuk memperebutkan 20.529 kursi yang ada di lembaga legislatif. Jumlahnya diperkirkan bisa mencapai 100.000 Ca-Leg, yang tergabung dan terakomodir ddidalam 16 Partai Politik peserta pemilu 2019.
Sebagai contoh saja, salah satu Parpol yang ukurannya menengah memiliki jumlah Caleg sebanyak 20.391 orang. Ini baru satu Partai Politik saja. Bayangkan kalau ada 16 Parpol, dan masing-masing memiliki 10.000 Calon Legislatif yang terdaftar sah di KPU maka yang berlaga dalam Pemilu serentak nanti sebanyak 160.000 Caleg akan bersaing memperebutkan kursi legislative.
Secara kontestasi maka kesimpulannya adalah akan terjadi persaingan yang sangat ketat dan sengit. Artinya, tidak ada seorangpun Caleg mau gagal, tetapi harus berhasil. Namun karena kursinya terbatas banget, maka dipastikan akan lebih banyak yang akan menjadi korban daripada sebagai pemenang.
Situasi yang akan terjadi adalah adanya ketegangan di tengah-tengah masyarakat, karena pemilih yang sama akan didekati, dirayu, dipengaruhi dan ditekan serta dipaksa agar memilih dia dn jangan orang lain. Inilah yang terjadi di dilapangan, karena dalam satu Dapil, Daerah Pemilihan, ada banyak partai yang hendak memperebutkan suara pemilih yang sama.
Dan karenanya, selain relasi, hubungan primordialisme serat kekeluargaan akan dilakukan untuk mempengaruhi pemilih, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya money politic, atau istilah kerennya serangan fajar menyingsing.
Pemilih akan memiliki posisi tawar yang baik kalau semua kontestan akan menggunakan serangan fajar. Saling memberikan tawaran lebih tinggi sangat mungkin akan dilakukan demi meraih suara pemilih.
Yang saya fahami di sejumlah desa, masing-masing CaLeg sudah memasang tariff untuk menjaga, memelihara serta mengawal suaranya sesuia kebutuhan minimal. Bisa saja sejak awal sudah mulai dibayar dimuka semacam DP agar suaranya tidak lari.
Kalau ini yang sudah terjadi, maka tidak mudah untuk mengatakan bahwa tidak ada praktek uang dalam pemilu itu. Semua Caleg akan berhitung habis-habisan untuk bisa memenangkan persaingan menuju kursi legislative.
Secara pragmatis, tidak mudah untuk melarang pemilih untuk tidak menerima serangan fajar ini. Utamanya pemilih pemilih yang berada di grassroot, yang bagi mereka, siapapun yang jadi Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Legislatif, merasa tidak mempengaruhi hidupnya.
Terlepas dari peseta demokrasi untuk memilih pimpinaan-pimpinan negeri ini untuk periode 2019 -- 2024, harus dilihat secara proporsional bahwa anggaran pemerintah sebesar Rp 25 trilun ini, ditambah gelontoran dana para Cal-Leg hingga ratusan triliun, dipastikan memiliki dampak ekonomi yang baik bagi Indonesia.
Anggaran puluhan dan ratusan triliun ini, semuanya berada pada ranah konsumtif, sehingga indek pertumbuhan konsumsi pasti akan signifikan berubah positif.
Keadaan ini, hampir sama ketika peseta olah raga Asia Game yang dilakukan dua kali berturut-turut tahun yang lalu. Nampak bahwa pemerintah sangat menyadari hal ini sehingga diperhitungkam secara matang bagi pengelolaan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pesata Demokrasi, Pemilu serentak 17 April 2019, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif harus berhasil dan sukses. Keberhasilan ini akan menjadi, modal dan asset negeri ini yang sangat mahal. Sebab akan menjadi tiket bagi keberhasilan lima tahun bahkan 10 tahun kedepan menuju tahun 2030, saat yang diyakini mulai efektif dampak dari Bonus Demografi bagi Indonesia.
Tidak hanya itu, keberhasilan Pemilu 2019, akan menjadi tiket emas bagi Indoensia untuk memproklamirkan di dunia bahwa Negeri ini merupakan salah negara demokrasi terbesar dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
Dan lebih heboh lagi adalah akan menjadi fundasi dasar menciptakan kepercayaan dunia internasional bagi Indonesia dalam mengelola berbagai peluang yang pasti akan terbuka sangat lebar. Dalam pemahaman, Indonesia akan menjadi pemain penting dalam percaturan global dalam segala aspek.
Mimpi bahwa tahun 2045/2050 Indonesia akan menjadi 5 lima besar negara besar ekonominya akan bisa diwujudkan dengan  baik.
Bila hal ini diyakini dan diamine, maka apa yang disarankan oleh Presiden Jokowi agar tidak golput, dan rame-rame datang mencoblos pada 17 April 2019 bukan main-main, apalagi isapan jempol !
Ayo, Jangan Golput !
YupG, 8 April 2019
