Begitulah seterusnya menjadi sebuah lingkaran yang terus berputar dan menjadi sistem yang harus dikelola dengan baik dan hati-hati penuh antisipasi dan perhitungan oleh pemerintah. Wajar saja kalau angka  sebesar Rp 55,7 triliun itu telah direncanakan dengan baik oleh pemerintahan Jokowi-Jk.
Dampak Politik Pemnberian THR dan Gaji ke-13
Adakah dampak lainnya ? Pasti ada, terutama dampak politik. Sangat bisa difahami bila ada elit politik yang berasal dari parpol yang berseberangan dengan pemerintah menuding bahwa ini dalam rangka meningkatkan elektabilitas Jokowi sebagai salah satu yang digadang-gadang menjadi calon kuat orang nomor satu di republic ini pada tahun 2019 saat pemilihan presiden dilakukan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah tuduhan yang mengatakan kenaikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan, bermuatan politis. Karena
kenaikan THR tersebut sudah dianggarkan sejak tahun lalu dan anggaran tersebut pun sudah disetujui oleh DPR. Sehingga, seharusnya para elit politik dari berbagai parpol mengetahui anggaran tersebut. Bahkan pihak Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, mengatakan kenaikan tersebut dilandasi adanya perbaikan kinerja dari para ASN.
Pertimbangan kenaikan THR dan pemberian THR bagi pensiunan dilakukan berdasarkan kenaikan kinerja ASN yang ditunjukkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).
Memang agak sulit dihindari pemahaman public dari sisi kacamata politik, bahwa ini bagian dari agenda politik pihak pemetintahan yang bekuasa. Karena, memang tahun ini dan tahun depan desebut tahun politik. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah pasti "dicurigai" memiliki agenda politik, yaitu memenangkan pertarungan Pileg tahun 2019.
Masyarakat nampaknya sudah lebih bijak dan pandai untuk menilai mengambil keputusan yang terbaik dalam Pileg tahun depan. Bahwa pada akhirnya kalau masyarakat merasakan manfaat kebijakan pemerintahannya, itu sah-sah saja adanya untuk memilih dan juga sebaliknya bila merasakan ketidakbecusan pemerintah akan beralig ke pilihan lainnya.
Kebijakan pemerintah untuk memberikan THR yang lebih besar maupun pertama kalinya bagi purna PNS menjadi sebuah strategi pemerintah untuk mendongkrak daya beli masyarakat di tahun politik, sesuatu yang bisa dilihats sebagai kebijakan yang popular pada tahun politik.
Kalau hal ini benar adanya maka sesungguhnya pemerintahan Jokowi sedang menawaarkan "kontrak politik" kepada masyarakat  untuk memenangkan pertarungan tahun depan. Bila masyarakat melihat ini sebagai pemacu kinerja pemerintah misalnya bisa mencapai pertumbuhan melebihi 5,4 % tahun 2018, nampaknya masyarakat harus mempertimbangkannya, karena dampaknya bagi kehidupan masyarakat akan sangat berarti.
Tetapi, kalau target itu tidak tercapai, dan malah jatuh dibawah target 5,4% nampaknya ini bisa bisa berbahaya bagi ekonomi Indonesia tahun-tahun berikutnya. Bukan saja kesejahteraan masyarakat akan tergerus habis, tetapi kepercayaan dunia, kepercayaan investor akan berkutang dan bisa jadi akan meninggalkan Indonesia. Ini tentu tidak boleh terjadi karena efek dominonya akan sangat jauh dalam kesejahteraan rakyat Indonesia.
