ABSTRAK
Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa." Ketika perkawinan tersebut sudah sah di mata hukum maka hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sudah resmi menjadi sebuah keluarga, maka seketika itu harta yang mereka peroleh menjadi harta bersama.
Namun apabila para pihak menginginkan harta tersebut dipisahkan satu sama lain, maka dapat dibuat suatu perjanjian yang dinamakan dengan Perjanjian Pra Nikah / Perjanjian Pisah Harta / Prenuptial Agreement, sehingga pelaksanaan untuk melakukan pemisahan harta dapat dilakukan.
PENGERTIANÂ
Seiring perkembangan zaman banyak sekali pasangan muda milenial yang sukes dan ingin membangun rumah tangga yang ideal, akan tetapi banyak juga yang memiliki rasa takut akan perkawninan yang gagal ditengah jalan. Sehingga banyak pasangan muda milenial, public figure ataupun perkawaninan campuran yang memilih melakukan Perjanjian Pra Nikah sebelum menikah.
Hal tersebut dikarenakan banyaknya manfaat bagi pasangan yang memiliki asset atau harta bawaan sendiri yang harus dilindungi. Sehingga jika salah satu pasangan terjadi masalah di kemudian hari,maka asset bersama untuk kelangsungan rumah tangga tidak akan diganggu gugat.
Dalam istilah hukum, Perjanjian Pra Nikah, Perjanjian Pisah Harta, Perjanjian Perkawinan atau dalam bahasa Inggris disebut Prenuptial Agreement, memiliki pengertian yang sama, yaitu perjanjian yang dibuat dalam suatu ikatan perkawinan (dapat dilakukan sebelum dan bisa juga selama masa perkawinan).
Perjanjian Pra Nikah diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No,1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut."
Â
DASAR HUKUM
- Perjanjian Pra-Nikah diatur dalam UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) sehingga pelaksanaan untuk melakukan pemisahan harta dapat dilakukan;
- Ketentuan Perjanjian Pra Nikah diatur dalam Pasal 29 ayat (1)
- UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Selanjutnya untuk Harta benda dalam perkawinan ditegaskan kembali dalam
- Pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
MANFAAT
