Survey seismc 2D Zaratex NV dalam mencari kondensat dan gas di Blok Sawang- Matang Lada menjadi masalah baru bagi masyarakat. Hal tersebut terjadi akibat pihak Zaratex tidak menghargai masyarakat setempat dalam hal ini pemilik tanah yang diberi kompensasi sangat tdak layak disamping itu juga pengaruh perusahaan Belanda itu masuk ke Aceh bakal berdampak pada budaya dan perubahan sosial masyarakat. Syahdan, bermula penanda tanganan kontrak pemenang tender survey migas antara Zaratex dengan Presiden Indonesia Suslo Bambang Yudhoyono tahun 2005, dia mendapatkan uang terimakasih sebesar 9 juta USD. Karena konflik Aceh telah usai tahun 2009 Zaratex baru bisa melaksanakan survey pertama di laut Kota Lhokseumawe. Seperti laporan Nico, 23 April 2012 pihaknya bekerjasama dengan Zaratex NV mulai melakukan pengeboran perdana ditengah laut berdekatan dengan sumur PT Arun. Saat ini Zaratex NV yang bekerja sama dengan PT Quest Geophisycal Asia terus melakukan tahapan survey seismic 2D didarat blok Sawang-Matang Lada. Disana terjadi berbagai persoalan, dari kompensasi lahan warga hingga tanaman yang rusak harganya tidak layak, hingga sosialisasi menjelaskan pada warga agar memberi tanahnya untuk dilakukan survey karena nantinya, bila gas ditemukan maka warga yang akan senang, bisa bekerja diperusahaan, apalagi pemerintah lokal sangat diuntungkan setelah perjanjian bagi hasil migas. Meskipun PP bagi hasil belum turun, bagi hasil migas belum jelas seperti yang disebutkan dalam MoU dan UUPA yang diperjuangkan oleh GAM kini telah bertransformasi menjadi KPA yang mendirikan partai lokal, dan mereka sendiri yang membawa masuk perusahaan migas tanpa disadari saat ini sudah menjadi penjajah baru di Aceh yang sangat terorganisir. Untuk menguasai area survey dan memuluskan kinerjanya, mereka menggunakan preman setempat, dalam hal ini Zaratex merekrut puluhan eks kombatan GAM sebagai tim keamanan yang diposisikan dibidang kehumasan. Saat terjadi permasalahan mereka lebih menonjol untuk membungkam tuntutan warga yang meminta kompensasi yang layak. Seperti Si Wan Marinir, Si Panyang, Tgk Itam dengan puluhan anak buahnya dibawah naungan komite peralihan aceh [KPA], mereka sewa mencapai 8 juta perbulanya. Dalam melakukan aktivitas survey, mereka mengkoloni seluruh sektor, seperti upah buruh dipotong pajak melalui perusahaan outsorsing, nilai kompensasi tanah dan seluruh jenis tanaman yang rusak dipotong setengah harga, untuk disetor ke wilayah Begitulah kira-kira kiprah mereka dalam memerdekakan Aceh tidak singkron dengan perbuatan dilapangan, saat ini malah mereka jadi musuh [masalah] baru bagi masyarakat Aceh. Kenapa mereka tidak melawan karena bagi hasil belum jelas dan melanggar MoU UUPA? selain mereka telah berkolaborasi dengan penjajah, siapa lagi yang harus kita percaya ketika GAM telah bersetubuh dengan imprealis dan melancarkan misi neokolonialis yang sangat sistematis di Aceh?