Lhokseumawe - 24 September 2025, bangsa Indonesia memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU). Peringatan ini bukan hanya sekadar sere
Banyak orang masih membeli tanah tanpa akta resmi PPAT demi cepat dan murah. Ingat, langkah ini bisa bikin pemilik baru kehilangan hak di mata hukum
"Jika Muzakir Manaf diam hari ini, maka generasi muda Aceh esok akan bertanya: ke mana perginya panglima saat hukum yang ia perjuangkan digugat?!
penjelasan mengenai bagaimana SHMSRS untuk WNI dan WNA yang diatur dalam UUPA dan PP Nomor 18 Tahun 2021
Bagaimana terjadinya Hak Atas Tanah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960
Ketika laut berubah jadi 'milik pribadi': Benarkah HGB bisa diterapkan di pesisir?
Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Hukum Tanah Nasional
Akankah petani semakin sejahtera seiring munculnya produk peraturan pro petani ataukah sebaliknya? Siapakah yang harus bertanggung jawab pada mereka?
All Eyes on Papua melihat konflik agraria terhadap tanah adat.
Pembahasan Wadas yang kontroversial akhirnya terselesaikan dengan pertemuan bersama pihak BPN
Fenomena gentrifikasi bisa terbebas dari konflik hebat jika masalah status pertanahan sudah disosialisasikan dan ditata dengan baik tanpa adanya intim
Konflik agraria dalam tinjauan historis Undang-Undang Pokok Agraria.
Terjadinya pelanggaran kontrak sewa yang dapat merugikan petani, oleh karena itu SPI memainkan peran yang signifikan dalam memperjuangkan hak tanah.
Partai Lokal Aceh dan tantangan dalam menghadapi Pemilu 2024
Penegasan ulang terhadap marga ialah mencoba untuk meninjau kembali bagaimana posisi serta kedudukan seseorang yang memiliki hak atas tanahnya
Hukm adat sebagai dasar hukum tanah nasional yang bertujuan untuk merubah, menghapus serta mengkonversi hak-hak tanah dalam aturan yang lama.
Gubernur Aceh, Pemerintah Aceh, TNI AD
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Syiah Kuala (USK) menyebutkan kewenangan kekhususan Aceh har
Pemberlakuan hukum adat Sumatera Barat (tanah ulayat) dalam Hukum Tanah Nasional
Flower Aceh LBH Banda Aceh, KontraS Aceh dan Solidaritas Perempuan Aceh mengadakan FGD membahas urgensi revisi Qanun Jinayat
