Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan:
Desain Media Komunikasi yang Inklusif:
Dokumen publik harus tersedia dalam berbagai format --- braille, audio, video dengan subtitle dan juru bahasa isyarat, serta e-book yang kompatibel dengan pembaca layar.-
Pelatihan dan Pendampingan Kolaboratif:
Libatkan organisasi penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi. Mereka tahu kebutuhan komunitasnya lebih dari siapa pun. Pemanfaatan Teknologi Ramah Difabel:
Gunakan teknologi asisten suara, aplikasi pembaca layar, dan platform komunikasi yang dirancang dengan prinsip universal design.Penyuluh Lapangan Inklusif:
Rekrut dan latih penyuluh yang berasal dari atau memiliki pengalaman dengan kelompok rentan, termasuk difabel. Pendekatan dari dalam komunitas jauh lebih efektif dan berdaya.Kampanye Edukasi Publik yang Menyentuh Hati:
Alih-alih hanya memberikan informasi, ciptakan kampanye yang menggugah --- dengan narasi, testimoni, dan kisah-kisah nyata yang menyuarakan perjuangan dan harapan kelompok difabel.
Sudah saatnya pendekatan top-down dalam penyebaran informasi digeser oleh pendekatan partisipatif yang merangkul semua. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bukan hanya milik mereka yang fasih membaca dan berdiskusi di forum-forum daring. UU ini adalah jembatan antara negara dan seluruh rakyatnya --- termasuk mereka yang menyimak lewat jari, gerak bibir, dan hati yang peka.
Sosialisasi keterbukaan informasi publik yang efektif bagi kelompok rentan, khususnya difabel, bukan perkara tambahan. Ini adalah ujian moral dan kematangan demokrasi kita. Kita tidak bisa bicara transparansi jika sebagian dari kita tidak tahu apa yang sedang dibuka.
Mari pastikan tidak ada yang ditinggalkan dalam gelap informasi. Karena saat semua bisa mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi, di situlah demokrasi menemukan makna sejatinya.
