Di sisi lain, aktivitas pejabat dan keluarganya di media sosial juga bisa jadi alat kontrol yang bagus, karena bisa jadi medium penilaian paling sederhana buat masyarakat. Baik yang suka pamer atau pencitraan, semua bisa dilihat langsung.
Dengan demikian, akan sangat efektif jika pemerintah mewajibkan setiap pejabatnya (terutama di departemen yang rawan kasus korupsi atau sejenisnya) untuk punya media sosial pribadi.
Tujuannya bukan untuk eksis saja, tapi membudayakan transparansi, satu sikap yang memang harus dimiliki pejabat, dalam porsinya sebagai pelayan masyarakat. Ini penting untuk membangun rasa percaya di masyarakat.
Di luar aspek kepercayaan, transparansi juga jadi kunci untuk menghapus kecemburuan, karena oknum pejabat Ditjen Pajak yang korup bisa bermewah-mewah dari uang pajak yang dibayarkan masyarakat dengan susah payah.
Dengan semakin bergulirnya penyelidikan soal skandal besar di Kemenkeu, seharusnya pemerintah juga tak perlu ragu untuk bergerak cepat. Ini adalah satu kesempatan memperbaiki penilaian negatif soal pemberantasan korupsi, dan kesempatan ini belum tentu datang lagi dalam waktu dekat.
Tapi, semua akan bergantung juga pada seberapa kuat komitmen pemerintah dan seberapa baik keadilan yang ada. Tanpanya, masalah yang saat ini sedang jadi pokok bahasan di semua kanal berita akan terlupakan begitu saja.
Bisa?
