Maka, supaya situasi "Menunggu Godot" ini tak menghasilkan krisis lanjutan, pemerintah dan semua pihak terkait harus bisa memastikan, kesejahteraan masyarakat, terutama rakyat kecil, tak dikorbankan dalam situasi "Menunggu Godot" ini. Kita semua jelas tak ingin situasi seperti tahun 1998 kembali terjadi.
Jika perlu, pemerintah harus memberikan contoh, dengan ikut melakukan penyesuaian gaji kepada para pejabat, wakil rakyat, pegawai BUMN dan pegawai negeri, dari tingkat tertinggi sampai terendah tanpa kecuali. Jika masih kurang, uang sitaan KPK dari perkara kasus korupsi bisa turut digunakan. Dengan harapan, neraca APBN tidak defisit di tengah situasi seperti sekarang, dan dana yang berasal dari penyesuaian gaji ini bisa lebih berguna untuk rakyat banyak. Jadi, selain aspek kesehatan, aspek sosial juga dapat tetap tertangani dengan baik.
Lagipula, jika pemerintah masih peduli dengan citra baik, langkah "penyesuaian gaji" ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki image kurang baik negara kita, sebagai salah satu negara terkorup di dunia, sambil mulai membangun kesadaran hati para wakil rakyat. Bagaimanapun, tak elok jika para wakil rakyat ini minta gaji tetap, bahkan naik, di saat gaji rakyat, yang notabene menjadi sumber penghasilan mereka, sedang mengalami penyesuaian, kalau tak mau dibilang pemotongan, akibat imbas pandemi COVID-19.
Situasi "Menunggu Godot" seperti sekarang memang membosankan, karena semua masih serba tak pasti, kecuali penyesuaian gaji. Maka, selain tetap bekerja dan mengisolasi diri di rumah, mari berharap, pemerintah dan semua pihak terkait tidak lantas mengabaikan aspek sosial (dan semua aspek kehidupan masyarakat), hanya karena terlalu memperhatikan aspek kesehatan. Bagaimanapun, kesehatan lahir batin masyarakat hanya akan terjamin, jika semua aspek kehidupan mereka selalu diperhatikan dan ditangani maksimal setiap saat.
