Pemerintah yang Bijaksana Mencari Solusi Mencegah PHK Massal

Lapangan Kerja Rapuh Siap Jebol

BILA kita secara jujur mencermati dunia kerja dan tersedianya lapangan pekerjaan sebagaimana yang didengungkan pemerintah pada saat kampanye, kita akhirnya tidak bisa percaya bahwa hal itu bisa terjadi. Sebab itu ada orang yang mengumpamakan ketersediaan lapangan kerja itu seperti kita sedang memasuki sebuah rumah tua dengan banyak pintu.

Dari luar rumah terlihat kokoh dan rapih menarik, tetapi ketika hendak membuka pintu-pintu itu dan memasukinya, kita akan menjerit sendiri karena betapa rapuhnya bangunan itu yang siap-siap setiap saat akan jebol.

Sebenarnya ada tiga kategori dunia kerja kita yang rapuh serta rawan jebol yaitu "buruh kontrak, honorer, dan outsourcing." Ketiga kategori ini merupakan kelompok pekerja yang selalu akan jadi korban. Setiap saat mereka cemas, jangan-jangan...

Baca juga: Mencari Pemimpin Daerah yang Bersih dan Berjiwa Enterpreneur

Ketika badai ekonomi melanda, mereka akan menjadi korban yang pertama. Bila terjadi krisis, nama mereka yang muncul pertama untuk dicoret.

Bila tidak sejalan dengan penguasa karena tidak masuk tim sukses atau paket berlawanan, mereka elus-elus dada, siap untuk berhenti. Nama mereka diganti dengan yang lain.

Kalau perusahaan lagi beres-beresin tenaga, sudah pasti kontrak mereka tidak diperpanjang. Kalau pemerintah sedang ganti regulasi atau perampingan lembaga, sudah pasti mereka siap tidak diakomodir. Pokoknya dan pokoknya begitu.

Apakah mereka tidak memiliki keahlian? Belum tentu. Tapi yang membuat mereka lolos butuh adalah sistem ketenagakerjaan kita yang memberi kemungkinan demikian. 

Baca juga: Public Speaking Pejabat Makin Mengkhawatirkan karena Dua Alasan Ini

Apalagi kalau pemerintah sendiri melakukan efisiensi anggaran. Lalu untuk menggaji mereka anggarannya dari mana? Sementara untuk mereka yang pekerja tetap saja sudah mulai pegang perut, karena sesewaktu bisa dikurangi!

Tuntutan para Demonstran

Baca juga: Yang Muda yang Bicara, Yang Muda yang Bertindak Ekologis

Karena itu salah satu tuntutan dari  "17+8 Tuntutan Rakyat" menyoroti bagaimana cara pemerintah kita mencegah adanya PHK massal dan melindungi para buruh kontrak.

Bagi kita yang saat ini bekerja entah di jalur pemerintah atau swasta, angka PHK massal mungkin terlihat dingin-dingin saja terpampang  di layar berita.