Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuding orang di lingkar Presiden Joko Widodo akan mengkudeta partainya.Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kemudian mengkonfirmasi sosok yang dimaksud AHY adalah Kepala Kanrtor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Tidak butuh waktu lama, Moeldoko pun mengakui pernah bertemu sejumlah orang dan berbicara tentang kondisi Partai Demokrat yang membuatnya prihatin.
Jenderal TNI bintang empat yang karirnya menanjak hingga menjabat Panglima TNI di era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, mengatakan tidak keberatan isu keterkaitan dirinya dengan rencana kudeta Partai Demokrat digulirkan.
Namun Moeldoko mewanti-wanti Partai Demokrat agar tidak mengaitkan dengan Presiden Joko Widodo. Sebab, meneurut Moeldoko, Jokowi tidak tahu apa-apa dalam persoalan itu.
"Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP, murni Moeldoko," tegas Moeldoko.
Pengakuan Moeldoko sangat menarik. Terlepas pernyataannya tidak terang-benderang, namun sudah dapat dipahami alurnya.
Tinggal bagaimana pengurus Demokrat membeber bukti apa saja langkah yang sudah dilakukan Moeldoko sebagai alas penguat tudingannya.Â
Benarkah saat bertemu "orang" Demokrat hanya sekedar menerima curhat, bercerita tentang pertanian, ataukah sudah ada gerakan nyata yang mengarah pada upaya pengambil-alihan Partai Demokrat.
Hal lain yang tak kalah menarik adalah kecerdasan AHY dalam membuat langkah dan mengemas isu. Surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi terkait adanya pejabat di lingkar istana yang diduga terlibat upaya pengambilalihan Partai Demokrat merupakan langkah taktis.
Manuver cerdas lainnya adalah ketika mengaitkan tujuan pengambilalihan Partai Demokrat yakni untuk kendaraan Pilpres 2024. Jika ini benar- bukan sekedar klaim AHY, tentu akan membuat gaduh internal Jokowi, terutama partai pendukung.
PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB dan PPP tentu akan merasa kecolongan dan menduga ada skenario untuk 2024 yang tidak  mereka diketahui. Sebab partai-partai tersebut tentu sudah memiliki jagoan internal, yang tentu bukan Moeldoko karena setelah keluar dari Hanura belum menjadi kader partai mana pun.
Dampaknya, ke depan akan muncul sikap saling curiga terhadap manuver atau pun program yang sudah dan akan dilakukan KSP. Untuk apa dan ke mana arahnya akan menjadi perhatian serius partai-partai pendukung pemerintah.
Upaya Moeldoko meminta Demokrat tidak mengaitkan isu ini dengan Presiden Jokowi, sudah tepat. Namun hal itu tidak cukup untuk membendung efek lain yang ditimbulkan. Moeldoko harus mengambil sikap lebih berani untuk memastikan getah isu ini tidak mengenai Istana.
Terlebih bukan baru pertama KSP mendapat sorotaan tajam. Jika isu-isu sebelumnya, termasuk buzzer, mudah ditepis, tidak demikian halnya dengan guliran AHY. Tentu AHY dan para pengurus Demokrat, terutama SBY, sudah menyiapkan strategi lain setelah kasus tersebut digulirkan.
Tidak terbayangkan andai- semoga tidak, ada bukti upaya pengambilalihan Partai Demokrat dilakukan dengan memanfaatkan jabatan atau fasilitas negara. Situasinya akan semakin rumit karena publik sulit memisahkan apakah memang sekedar "ulah" Moeldoko atau ada pihak lain di Istana yang ikut terlibat. Â Â
Oleh karenanya, mundur dari jabatan Kepala KSP menjadi pilihan paling realistis saat ini dan juga sudah sesuai dengan keinginan Moeldoko agar Presiden Jokowi tidak terbawa-bawa. Meski bukan hal lumrah di kancah politik tanah air, namun sikap tersebut tentu akan diapresiasi banyak pihak.
Dengan tidak lagi menjadi bagian dari istana, Moeldoko juga akan lebih leluasa menghadapi manuver AHY. Bahkan bila perlu, sekalian memfasilitasi barisan sakit hati di tubuh Demokrat.
Beranikah Moeldoko mundur?
Salam @yb
