PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB dan PPP tentu akan merasa kecolongan dan menduga ada skenario untuk 2024 yang tidak  mereka diketahui. Sebab partai-partai tersebut tentu sudah memiliki jagoan internal, yang tentu bukan Moeldoko karena setelah keluar dari Hanura belum menjadi kader partai mana pun.
Dampaknya, ke depan akan muncul sikap saling curiga terhadap manuver atau pun program yang sudah dan akan dilakukan KSP. Untuk apa dan ke mana arahnya akan menjadi perhatian serius partai-partai pendukung pemerintah.
Upaya Moeldoko meminta Demokrat tidak mengaitkan isu ini dengan Presiden Jokowi, sudah tepat. Namun hal itu tidak cukup untuk membendung efek lain yang ditimbulkan. Moeldoko harus mengambil sikap lebih berani untuk memastikan getah isu ini tidak mengenai Istana.
Terlebih bukan baru pertama KSP mendapat sorotaan tajam. Jika isu-isu sebelumnya, termasuk buzzer, mudah ditepis, tidak demikian halnya dengan guliran AHY. Tentu AHY dan para pengurus Demokrat, terutama SBY, sudah menyiapkan strategi lain setelah kasus tersebut digulirkan.
Tidak terbayangkan andai- semoga tidak, ada bukti upaya pengambilalihan Partai Demokrat dilakukan dengan memanfaatkan jabatan atau fasilitas negara. Situasinya akan semakin rumit karena publik sulit memisahkan apakah memang sekedar "ulah" Moeldoko atau ada pihak lain di Istana yang ikut terlibat. Â Â
Oleh karenanya, mundur dari jabatan Kepala KSP menjadi pilihan paling realistis saat ini dan juga sudah sesuai dengan keinginan Moeldoko agar Presiden Jokowi tidak terbawa-bawa. Meski bukan hal lumrah di kancah politik tanah air, namun sikap tersebut tentu akan diapresiasi banyak pihak.
Dengan tidak lagi menjadi bagian dari istana, Moeldoko juga akan lebih leluasa menghadapi manuver AHY. Bahkan bila perlu, sekalian memfasilitasi barisan sakit hati di tubuh Demokrat.
Beranikah Moeldoko mundur?
Salam @yb
