5 Kode Keras Megawati di Kongres PDIP

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menggunakan pembukaan Kongres V di Bali sebagai panggung untuk menyampaikan kode keras baik ke internal partai, koalisi dan juga lawan-lawan politiknya. Megawati juga menyelipkan kode untuk mengamankan kepentingan Puan Maharani.

Kode keras yang disampaikan Megawati dengan gaya stand up comedy, sepertinya memang sengaja dibuat di luar teks pidato. Karena "bukan sikap resmi" maka guyonan di atas panggung dianggap spontan dan (diharapkan) tidak melukai pihak-pihak yang terkena "pukulannya".

Presiden Joko Widodo dan para ketua umum partai yang hadir, termasuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, pun hanya bisa tertawa masam.

Sedikitnya ada 5 kode keras yang ditebar Megawati.

Pertama, terkait jatah kursi kabinet untuk partai koalisi. Megawati mengirim kode tegas kepada Nasdem dan tiga partai lain yang menolak kehadiran Gerindra yakni Golkar, PKB dan PPP, jika PDIP harus menjadi pemimpin koalisi. Kode tersebut dibungkus dengan permintaan jatah kursi kabinet yang harus lebih banyak dibanding partai lain.

Megawati sengaja menggunakan jatah kursi PDIP sebagai tolok-ukur. Jika PDIP menerima empat kursi kabinet maka yang lain harus mau menerima jatah di bawah itu. Dengan demikian tidak ada persoalan manakala Presiden Jokowi juga mengalokasikan kursi kabinet kepada Gerindra karena tidak mengurangi jatah partai lain.

Megawati tidak mau kursi di tempat lain, semisal DPR dan MPR, ikut dihitung sebagai bagian dari jatah kursi kabinet. Sebab PDIP sudah dapat dipastikan akan memperoleh kursi ketua DPR dan wakil ketua MPR. 

Penegasan ini dicuatkan karena Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sepertinya menginginkan agar kursi pimpinan legislatif ikut dihitung dalam menentukan besaran alokasi kursi di kabinet.

Kedua, tentang ideologi Pancasila. Megawati mengirim kode keras kepada pengusung politik agama dan siapa saja yang memiliki pemikiran untuk mengutak-atik Pancasila. 

Megawati menganggap isu tersebut sudah selesai. Megawati akan melawan pihak-pihak yang memiliki pikiran berbeda. Bahkan Megawati, yang merupakan Presiden kelima, bersedia duduk di sebuah unit kerja di bawah presiden- yang kemudian minta statusnya dinaikkan menjadi badan yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), demi mengawal Pancasila.

Megawati meminta para pihak yang ingin mendiskusikan soal Pancasila untuk mempelajarinya terlebih dahulu, yang diilustrasikan dalam percakapan antara Megawati dengan mahasiswa.

Baca juga : Banyak Agenda Tersembunyi, Amandemen Kelima UUD Wajib Ditolak  

Ketiga, menolak masuknya Partai Demokrat. Megawati terang-terangan menyebut partainya pernah ditawari kursi kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) namun menolak dan memilih menjadi oposisi. Megawati mencontohkan sikap tegasnya dengan memberi ancaman akan memecat kader yang mau menerima tawaran SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat.

Kode itu jelas ditujukan kepada SBY- yang tidak diundang dalam kongres PDIP, agar siap menjadi oposisi seperti dirinya. Seperti diketahui, Partai Demokrat sempat diisukan merapat ke kubu Jokowi, terlebih setelah kunjungan Agus Harimurti Yudhoyono ke Istana dan sempat berbicara empat mata dengan Jokowi.

Saat itu situasi politik memang masih panas dan Jokowi membutuhkan Demokrat untuk "memecah" lawan politik. Kini setelah Gerindra merapat, Jokowi tidak memiliki alasan kuat, setidaknya kepada Megawati, untuk memberikan kursi kepada Demokrat.

Keempat, Megawati memberi kode jika Puan Maharani adalah calon presiden di Pilpres 2024. Diawali dengan membeber jasa Puan ketika membendung manuver Prabowo yang memindahkan posko pemenangan ke Jawa Tengah, Megawati lantas menyentil pihak-pihak yang menolak kepemimpinan perempuan.

Megawati menyebut dirinya adalah presiden perempuan pertama di Indonesia. Karena sudah pernah ada, maka menurut Megawati sudah tidak relevan lagi mempersoalkan perempuan menjadi presiden. 

Kode terkait hal ini juga ditujukan kepada Jokowi dan kader-kader PDIP agar ikut mengamankan dan mendukung langkah Puan menuju 2024. Megawati membungkus pesannya melalui ajakan untuk menjadi partai pelopor dengan menciptakan hattrick kemenangan di Pemilu dan Pilpres.

Kelima, mengingatkan kembali cita-cita Bung Karno untuk berdikari. Secara umum sepertinya Megawati menyindir kabinet Jokowi-JK yang mudah sekali membuat kebijakan impor manakala terjadi kekurangan pasokan di dalam negeri, terutama beras.

Tetapi jika dikaitkan dengan kengototan Nasdem mematok jatah menteri, bisa jadi Megawati tengah menyindir Surya Paloh karena selama ini Menteri Perdaganagn Enggartiasto Lukita yang tidak lain adalah kader Nasdem, cenderung pro impor beras dan hasil pertanian lainnya.

Salam @yb