Rehabilitasi Pemaknaan Politik (RPP)

Kata 'politik' pasti sudah sangat tidak asing lagi ditelinga dalam ruang publik. Topik kali tidak seperti biasanya, yang dimana biasanya penulis terkadang menulis tentang cinta, hubungan, kejombloan seperti kalian kaum jomblo eksis. Somehow, politik juga harus menjadi perhatian yang tidak perlu terlalu signifikan. Akan tetapi tau dan paham persoalan politik di negara kita. 

Penulis mengambil judul dengan memulai dari kata 'Rehabilitas', mengapa demikian? Dikarenakan perlu adakanya pemulihan kembali, tentang teori pemaknaan serta praktik politik sesungguhnya. Oke, pertama penulis bakal jelasin sedikit persoalan politik secara teoritik, sejarah sampai pada makna sebenarnya dan makna tidak sebenarnya dari politik.

Dalam studi politik tidak hanya mencakup rekontruksi dan pengelolaan suatu aktivitas pun masalah publik, dinamika dan organisasi penguasa atau negara, soal pemilihan umum, kampanye pemilu secara periodik yang penuh semangat. Studi politik juga mencakup bagaimana menampung aspirasi, narasi, tujuan, keyakinan serta moralitas dari nilia-nilai kemanusiaan dalam hal ini tertuang dalam Pancasila.

Studi dalam keilmuan politik pasti bersinggungan langsung dengan teori dan praktik atau filosofis dan teknis. Dikarenakan politik itu dinamis dan lingkup cakupannya sangat luas, dalam praktik bahkan singgungan teori yang dihasilkan dan diciptakan oleh manusia, kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri. Jikalau demikian, pasti itu ada yang beberapa direkayasa secara sosial oleh manusia.

Lebih dari 3000 tahun yang lalu, teori pemaknaan politik telah menarik para pemikir dari segala zaman. Pemikir-pemikir dari beberapa aliran dan zaman, berupaya untuk menciptakan apa sih fenomena dari politik tersebut. Misalkan dari kalangan teolog (keagamaan), ada Santo Augustine, Santo Thomas Aquinas, Maimonides & Calvin. 

Tidak hanya itu kalangan filosof juga mencari makna pengartian fenomena politik ini, diantaranya ada Plato, Aristoteles, Imanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, hingga Jacques Maritain. Albert Einstein sang ahli fisikawan itu serta dalam menjabarkan pemaknaan politik. Sampai pada negarawan ikut terlibat dalam pemaknaan dan pendalaman politik itu, mereka itu adalah Cicero, Calhoun, Burke dan Wilson. Dari setiap zaman yang ada, selalu mempunyai dan mencari jawaban akan masalah-masalah pemaknaan politik ini, selalu muncul spekulatif hingga definisi soal bagaimana penyelesaian akar masalah dari praktik politik tersebut. 

Dari para pemikir-pemikir di atas, banyak tercipta seperangkat hipotesa-hipotesa mengenai proses atau tentang menggerakan suatu tatanan pemerintahan/kerajaan. Prinsip-prinsip etika serta moralitas juga dari kalangan pemikir setiap zaman, banyak lahir dan tercipta untuk dipakai sebagai suatu fundamental dalam mengontrol aktivitas serta perilaku perpolitikkan.

Secara sejarah awal, memang titik temu dari buah-buah pemikiran pra-politik itu ada di Kota Athena, Yunani. Mengapa demikian? Karena dari Atena banyak lahir orang-orang dengan pemikirannya yang masih berlaku sampai saat ini, sebut saja Thales, Parmenides. Untuk Plato dan Aristoteles, mereka menulis soal berbagai macam keilmuan termasuk politik, setelah runtuhnya dan ditaklukkannyaa Athena oleh Sparta.

Terlepas dari itu, pemaknaan dari arti politik yang dari bahasa Yunani 'Polis' yang artinya kota atau negara/watak suatu kota/negara. Untuk pengedefinisian secara komperhensif politik itu adalah tentang bagaimana suatu kota/negara dalam mengurus sebuah kebijakan serta mengambil sebuah keputusan yang rasional untuk dijalankan. Oleh karena itu memang benang merah politik ini, tidak bisa terlepas dari manusia dan watak kota/negara. Kedua hal ini akan selalu terikat dalam sinkronisasi dari penerapan teori dan praktik perpolitikkan.

Keseimbangan validasi antara pengetahuan dan politik memang tidak bisa dipisahkan juga. Pentingnya untuk memberikan ruang sebesar-besarnya untuk orang-orang berpengetahuan atau bijak, dalam hal merekontruksi perpolitikkan dalam suata negara/kerajaan. Dalam hal ini orang yang bijak mungkin memiliki kebijakan yang diperlukan guna menjalankan kekuasaan dengan cara yang visioner dan mencerahkan, akan tetapi kecil kemungkinan bahwa orang-orang tersebut bisa melakukan rerofmasi bahkan revolusi masyarakat, sejauh kekuasaan ini berada di tangan orang-orang yang tidak punya fundamental pengetahuaan akan makna sebenarnya politik (orang yang tidak bijakk).

Politik tidak bisa amoral dan netral secara moral. Artinya politik memang memiliki hubungan erat dengan tindakan manusia. Politik, oleh karenanya, harus memiliki dimensi-dimensi dan muatan-muatan hipotesa dalam bentuk moralitas publik.  Keterkaitan politik dengan nilai, norma hingga perilaku etik para pemangku kekuasaan dalam suatu tatanan negara atau kerjaan, harus peduli dengan apa yang seharunya dilakukan demi untuk merelasisasikan kebijakan sesuai dengan kemampuan perangkat-perangkat yang dimiliki oleh negara atau kerajaan tersebut.

Rehabilitas dalam watak negara akan gambaran sebagai institusi moral yang ada untuk membantu manusia mencapai kesempurnaannya dan bahwa negara yang benar berupaya menciptakan kesejahteraan bagi semua dan bukan hanya untuk kebaikan sekelompok atau golongan tertentu saja.

Pandangan Aristoteles dalam bukunya "Politics", menyatakan bahwa manusia ialah makhluk yang rasional dan bernalar punya logika, yang memiliki kehendak sangat bebas; politik adalah ilmu praktis; ada hukum moral universal yang harus dipatuhi semua manusia; dan negara sebagai institusi alamiah. Pada dasarnya politik memang tidak bisa terlepas dari negara/kerajaan. Dua hal yang baku beriringan dan saling menggedong.

Negara yang berwibawa besar harus peduli dengan karakter warganya, ia harus mendidik dan membiasakan mereka dalam kebajikan, negara juga harus memberikan kesempatan kepada untuk meraih hal-hal seperti ekonomi, moral, intelektual yang dibutuhkan untuk kehidupan yang lebih baik. Aktivitas-aktivitas ini sangat esensial jika negara bertujuan untuk mencapai tujuan finalnya: kebajikan dalam kebijakan yang menguntungkan serta memadai di kalangan warganya. Oleh karena itu, negara bukan hanya soal fisik saja. Namun ada sesuatu hal yang diperjuangkan oleh manusia, baik itu secara khusus atau umum dengan berbagai keadaan. Dengan begitu negara hadir sebagai fakta empirik perilaku manusia bukan hanya soal postulat moralitas semata.

Kendatipun demikian, kita juga pasti mengenal akan politik uang, politik identitas (SARA), kampanye hitam dan lain sebagainya. Perilaku-perilaku tersebut ketika dilakukan dengan senggaja atau bahkan sudah terlebih dahulu direncanakan, maka bisa disimpulkan jikalau pemaknaan politik seperti itu adalah sampah, norak dan sangat irasional.

Overall, penulis cuman mau sampaikan kesadaran bahwa manajemen administrative secara teori dan praktik lebih memelurkan keahlian/kompetensi daripada minat amatir. Indikasi bahwa jabatan setiap kelembagaan harusnya dipercayakan kepada seseorang atau kelompok pakar/ahli yang terlatih dan berpengalaman. Human atau sekelompok ini dipilih karena kapasitas manajerialnya dan keahlian teknisnya. Kemudian, hubungan politik dengan sistem pemerintahan yang dalam kenegarawanan bisa dikombinasikan dalam bentuk keputusan atau kebijakan yang memberikan dampak positif secara universal dan rasional dalam terealisasi dengan bijak.

Memulai dari Rehabilitasi, Recovery sampai pada tahap rekontruksi pemaknaan politik yang sehat dan rasional, menjadi PR besar untuk para kandidat calon 2024 nantinya. Semoga ini bukan hanya imajinasi dari penulis, akan perpolitikkan sehat untuk Indonesia ke depanya. Akan tetapi dapat terealisasi dengan bijak dan penuh hikmat.