Pemilu 2019 dan Pembelajaran Berdemokrasi

Informasi-informasi sesat yang beredar sedikit banyaknya memengaruhi tingkat kepercayaan para pemilih terhadap penyelenggaraan pemilu. Riuh di media sosial tak terhindarkan lagi. Memasuki masa kampanye, suasana lebih memanas lagi.

Penyelenggaraan pemilu 2019 ini memang sudah telanjur "mewarisi" perseteruan dua kubu yang sudah terbentuk sebelumnya. Perseteruan yang tidak kunjung padam, melainkan terus berkembang seiring semakin banyaknya berita hoaks di media sosial. Banyak masyarakat yang ikut-ikutan dan larut di dalamnya. Aroma permusuhan tercium sangat tajam.

Pada kondisi semacam itu, bisa diprediksi bahwa pengumuman hasil pemilu oleh KPU pasti akan ditolak oleh pihak yang kalah. Penolakan terjadi bahkan sempat terjadi kerusuhan massa yang untungnya tidak sempat melebar kemana-mana karena kesigapan aparat keamanan. Ratusan orang yang diduga sebagai pelaku sekaligus provokator kerusuhan sudah berhasil diamankan.

Kembali soal tudingan bahwa pemilu kali ini merupakan terburuk sepanjang sejarah, saya kira tudingan semacam ini tidak bisa diterima begitu saja, tetapi harus bisa dibuktikan. Jika ternyata tidak bisa dibuktikan, ini merupakan fitnah yang kejam sekaligus upaya nyata mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu.

Menilai sebuah proses penyelenggaraan pemilu, berhasil atau tidak, baik atau buruk tentu harus menggunakan indikator sekaligus data dan fakta yang jelas. Ini yang masih menjadi pertanyaan besar. Menyebarkan tudingan bahwa pemilu curang namun minim atau bahkan tanpa data dan fakta yang mendukung.       

Sangat disayangkan ketika upaya menyerang kredibilitas penyelenggara pemilu memang seakan tidak pernah ada habisnya. Kasus meninggalnya ratusan petugas KPPS bukannya menimbulkan rasa simpati yang mendalam, tetapi malah "dibumbui" berita bohong bahwa mereka diracun, dan sebagainya. Kasus ini malah lebih banyak digunakan untuk menyerang pemerintah yang kebetulan berstatus sebagai petahana peserta pemilu daripada sebagai ajang evaluasi bersama agar tak berulang lagi di masa mendatang.           

Pembelajaran  

Kita sepakat bahwa penyelenggaraan pemilu serentak 2019 ini tidak bisa dikatakan benar-benar berhasil atau sempurna. Faktanya, masih terdapat kekurangan yang seolah terjadi secara berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Finalisasi jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) masih selalu jadi sorotan. Pendistribusian kertas surat suara yang terlambat juga masih terjadi di beberapa tempat. Demikian halnya, praktik politik uang hingga kesalahan penginputan data juga terjadi di beberapa lokasi. Termasuk kasus "baru" yaitu banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia.       

Namun, tentu masih terlalu dini untuk menyimpulkan berbagai kekurangan itu sebagai upaya yang sudah direncanakan secara terstruktur, sistematis, dan massif untuk menguntungkan salah salah kontestan pemilu. Lagi-lagi, ini harus melalui pengujian dan pembuktian di Mahkamah Konstitusi.

Penyelenggaraan pemilu serentak 2019 kiranya bisa menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi bangsa ini dalam rangka berdemokrasi secara dewasa. Pemilu sebagai pesta demokrasi seharusnya benar-benar dimaknai sebagai ajang kegembiraan bagi rakyat selaku pemilik hak suara untuk menyalurkan aspirasi politiknya secara bebas dan bertanggung jawab.