Ihwal Wacana Menghidupkan Kembali Mata Pelajaran PMP

Momen langka ini semestinya terasa sangat istimewa. Sudah terlalu lama dan biasanya ruang publik kita selalu riuh oleh pertikaian adu pendapat antara para elite politik dalam menyikapi suatu isu/peristiwa. Apapun isunya, kecil-besar, penting-remeh, semua dijadikan alat untuk menyerang lawan politiknya.

Namun kali ini, satu wacana yang disampaikan pihak pemerintah ke publik, ternyata mendapat respon positif dari para elite politik. Nyaris tidak ada penolakan sama sekali.

Teringat syair lagu Iwan Fals, kita ibarat sedang mendengar paduan suara yang bernyanyi "nyanyian lagu setuju".     

Ya, wacana yang "mempersatukan" para elite itu adalah menghidupkan kembali pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila).

"PMP kita akan kembalikan lagi karena ini banyak yang harus dihidupkan kembali, bahwa Pancasila ini luar biasa buat bangsa kita, itu mungkin yang akan kita lakukan," kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Supriano seusai upacara peringatan Hari Guru di gedung Kemendikbud, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018).     

Politisi pendukung pemerintah jelas mendukung ide ini. PDIP mengatakan, saat ini generasi kita cenderung individualistik dan menghidupkan kembali pelajaran PMP dianggap sebagai salah satu solusi. Sementara Nasdem mendukung PMP dihidupkan untuk mencegah radikalisme.

Partai Golkar, Hanura dan PPP juga menyatakan dukungan meskipun tetap memberikan catatan-catatan. Hanya Fraksi PKB yang kurang merespon dan justru mempertanyakan apa bedanya dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang sudah ada saat ini.

"Sekarang ini sudah dan masih ada pelajaran PKn. Kita belum tahu apa definisi dari PMP berbeda dengan PKn. Kita juga belum tahu apa perbedaan silabus/kurikulum di antara keduanya," ujar anggota Komisi X DPR F-PKB, Arzeti Bilbina.  

Hampir senada, di pihak oposisi, PKS, juga memberikan dukungan meskipun dengan catatan harus dicari terminologi baru sebagai pengganti istilah PMP. Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR juga mendukung dan menyebut belajar Pancasila harus "radikal".

Gerindra juga mendukung sembari tak lupa memanfaatkan momen ini untuk menyerang pemerintah yang dianggap gagal menjaga keharmonisan bangsa.

Tidak mengherankan juga, Partai Berkarya yang dipimpin Tommy Soeharto tentunya sangat mendukung wacana ini sembari mengklaim itu sebagai pengakuan pada jasa-jasa Soeharto. 

Ilustrasi (mediaindonesia.com)

Dari data dan catatan ringkas sejarah, mata pelajaran PMP memang cukup identik dengan Soeharto dan rezim orde barunya. Mata pelajaran yang kini sudah berganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mulai dipelajari di sekolah sejak diberlakukannya kurikulum 1975. 

Pada perkembangannya, mata pelajaran PMP berganti nama menjadi PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) sejak kurikulum 1994 resmi ditetapkan.

Nama PPKn ini hanya bertahan selama 9 tahun hingga keluarnya UU Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 di mana pelajaran PPKn berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

Bila sekarang tiba-tiba muncul lagi wacana menghidupkan kembali mata pelajaran PMP, wajar menimbulkan pertanyaan di benak banyak orang. Apa urgensinya? Benarkah ini menjadi kebutuhan dan bisa menjadi jawaban atas banyaknya persoalan, atau jangan-jangan ini sekadar akal-akalan yang berorientasi keproyekan? 

Kita sepakat bahwa masalah-masalah bangsa ini hari ini terutama yang berkaitan dengan penerapan sila-sila Pancasila sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni bangsa, radikalisme dan segala macamnya memang harus segera dicarikan jalan penyelesaian. 

Namun lagi-lagi harus dipertanyakan, benarkah menghidupkan kembali mata pelajaran PMP sebagai solusinya? 

Saya melihat dalam konteks kekinian, yang jauh lebih dibutuhkan para anak bangsa adalah praktik-praktik keteladanan dari para pemimpin termasuk elite politik. Bukankah kegaduhan-kegaduhan di ruang publik saat ini, hampir selalu bersumber dan didominasi oleh pertikaian antar elite politik yang sedang memperebutkan kekuasaan?

Bukankah provokasi-provokasi yang sering dilakukan para elite politik melalui media sosial dan televisi menjadi alasan bagi para pendukung di tingkat bawah untuk saling bertikai bahkan sampai menelan korban jiwa seperti yang terjadi kemarin di Madura?  

Merebaknya ilusi kebangkitan PKI yang masih terjadi sampai hari ini pun bila ditelusuri lebih dalam ternyata bersumber dan banyak disuarakan oleh para politisi yang tujuannya tentu saja lagi-lagi untuk kepentingan politik. 

Dari sisi pemerintah pun agak membingungkan karena wacana ini tiba-tiba saja muncul menjelang akhir periode pemerintahan. Mengapa pemerintah ingin menghidupkan kembali mata pelajaran PMP sementara itu sudah pernah "disempurnakan" dengan menggantinya menjadi PPKn dan PKn.       

Semestinya pemerintah bisa memikirkan ide dan langkah-langkah yang lebih kreatif dalam melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam diri seluruh anak bangsa dalam konteks kekinian. Itu lebih baik daripada sekadar menghidupkan kembali mata pelajaran yang sudah pernah "dihapus".

Satu hal lagi, agak aneh juga bila dalam menanggapi wacana menghidupkan mata pelajaran PMP ini, tiba-tiba saja hampir seluruh elite politik bisa bersatu suara. Apakah ini semata-mata demi menyelamatkan muka terutama mendekati tahun Pemilu, agar mereka sama-sama dianggap peduli dan tidak dicap anti Pancasila?

***
Jambi, 28 November 2018