Seandainya Wacana Pemangkasan Subsidi Rp 1,1 Triliun (MRT, LRT, TransJakarta) Jadi Dilakukan

Serasa masih segar dalam ingatan saya bahwa Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta mendapat penghargaan ajang Sustainable Transport Award (STA) 2019 digelar di Foreteleza, Brazil , Juni yang lalu.

Penghargaaan ini disampaikan karena Jakarta dinilai sebagai kota yang punya visi, konsep, eksekusi yang baik dalam penerapan sistem transportasi.

Tentu,  kita ikut bangga dan apresiasi atas penghargaan ini karena memang Jakarta butuh moda transportasi umum yang terintegrasi antara MRT  dan KAI. Kebutuhan moda transportasi MRT dan KAI ini sungguh merupakah hal yang sangat urgen bagi warga Jakarta karena kemacetan yang luar biasa, mengakibatkan polusi udara Jakarta makin tercemar, dan juga kerugian kemacetan hilangnya bahan bakar yang menguap hampir Rp.65 Triliun.

Akibat pencemaran udara, Pemerintah DKI langsung memberlakukan perluasan ganjil genap.  Hal ini berdampak luas sekali kepada warga untuk beralih moda transportasi yang tadinya menggunakan mobil pribadi, tidak mau pusing dengan peraturan ganjil genap yang sulit untuk mencapai tujuan, beralih kepada transportasi umum, yaitu dengan bus Trans-Jakarta.

Terbukti bahwa penumpang Trans-Jakarta sejak diberlakukan aturan tersebut, total penumpangnya berjumlah hampir 892 orang per hari, ditambah dengan penumpang MRT , bisa tembus mencapai satu juta penumpang.

Namun, ketika penumpang atau warga sedang enak-enaknya atau senang-senangnya menyukai naik transportasi umum, tiba-tiba datang wacana bahwa Pemerintah DKI akan memangkas subsidi MRT, Trans-Jakarta dan LRT.

Dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI 26 Nopember 2019, budget untuk transportasi (termasuk subsidinya) sebesar  : Rp.6,741 triliun.

Namun, dalam  tim anggaran Pemprov DKI mengusulkan subsidi dipangkas dalam KUA-PPAS tahun 2020 pada rapat 27 November  menjadi Rp.5,579 Triliun.

Alasan penurunan atau pemangkasan subsidi karena kemampuan keuangan DKI hanya Rp.87,1 triliun sementara hasil pembahasan dengan komisi masih menyentuh angka Rp.97 triliun, jadi defisit sebesar RP.10 triliun. Oleh karena itu, diusulkan  untuk pemangkasan subsidike 3 transport yaitu MRT, LRT dan transjakarta.

Berikut ini adalah rinciannya:

Transjakarta dari Rp.4,197T menjadi RP.3,291T

MRT  dari Rp.938,5M menjadi Rp.825M

LRT: dari RP.527,5M  menjadi RP.439,6M

Perlu diketahui bahwa subsisi yang diberikan utk MRT adalah hanya tikentya kepada penumpang, sehingga penumpang hanya bayar tiket sebesar RP.10.000 per penumpang , lebih rendah dari harga keekonomian.  Harga keekonomian penumpang sebesar  RP.31,000 untuk MRT, jadi rata rata subsidi mencapai RP.21,000

Berikut ini gambaran keekonomian dari transportasi massal apabila tidak diberikan subsidi dan setelah ada subsidi:

Harga keekonomiaan tanpa subsidi:

Transjakarta:  Rp.13,522

MRT             :  RP.31,659

LRT               : Rp.41,655

Harga setelah adanya subsidi:

Transjakarta: Rp.3,500

MRT            :  Rp.14,000

LRT Jakarta : Rp.5,000

Pertanyaannya yang berikutnya adalah apabila pemangkasan dilakukan, lalu bagaimana beban subsidi,  apakah TransJakarta , MRT dan LRT harus menanggung subsidi?

Menurut ketentuan transportasi publik, Pemda harus menanggung subsidi.  Namun, jika wacana ini tetap dilakukan artinya pemangkasan tetap dilakukan dan akhirnya para stakeholder seprti TransJakarta, MRT dan LRT tak kuat menanggung beban subsidi, harga keekonomiaan pun akan diberlakukan.

Ketika harga keekonomiaan akan diberlakukakan, apa yang terjadi dengan warga yang jadi penumpang?   Kaget karena tiba-tiba biaya transportasi jadi membengkak.    Contohnya dulunya naik MRT hanya Rp.14,000 tiba-tiba berubah jadi Rp.31,659, ada kenaikan hampir 126%. Contoh lainnya naik trans-Jakarta dulunya hanya Rp.3,500 sekarang naik jadi Rp.13,522, hampir 286 %.

Sebaliknya jika harga tiket dinaikkan sebesar hilangnya subsidi, maka biaya Trans-Jakarta berubah jadi Rp.4,252 (naik 21.50%),  MRT berubah jadi Rp.15,680 (naik 12%), dan LRT  berubah jadi Rp.5,850 (naik 17%).

Menurut Syafrin Lipto, Kepala Dinas Perhubungan, tidak ada skenario untuk perubahan tarif.  Nanti dapat  dicek kepada pihak Transjakarta.

Sebelum sebagian atau semua penumpang atau warga DKI Jakarta kecewa atas kenaikan harga transportasi dan ingin beralih kembali kepada kendaraan pribadi lagi maka sebaiknya Pemprov DKI lebih baik bijak untuk mengevaluasi kebijakan yang akan ditetapkan ini.

Satu kebijakan harus konsisten dibandingkan hanya kepentingan sesaat saja.  Besarnya Anggaran dapat  dirubah  sesuai dengan kepentingannya apabila Pejabat Pemprov mau dan bersedia untuk merubah kepentingannya.