Mohon tunggu...
Wiwik Winarsih
Wiwik Winarsih Mohon Tunggu... Konsultan - Hati yang gembira adalah obat

Pekerja Lepas

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Belajar dari Kisruh Taman Ismail Marzuki, Siapa yang harus Didengarkan Pemerintah?

3 Desember 2019   19:14 Diperbarui: 5 Desember 2019   08:32 701
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
ilustrasi: students4bestevidence.net

Apabila guru yang ditanyai tentu saja kalau bisa ingin melepaskan diri dari segala ujian. Apakah rencana penghapusan UN patut diduga  seperti ini? Tetapi penghapusan UN ini masih rencana, kita tunggu bagaimana rencana Kementerian Pendidikan yang sebenarnya dan semoga rencananya apapun itu telah mendengarkan pendapat stakeholders yang lebih luas.

Selesai mendengarkan, setelah itu apa?
Masalah yang kemudian harus diperhatikan adalah selesai mendengarkan, setelah itu apa? Tentu saja apakah pendapat dan saran itu menjadi kebijakan dan program pembangunan. Dan seringkali ini menjadi per masalah karena yang diharapkan berbeda dengan kenyataan. 

Seperti kisruh di TIM, Sang Budayawan mempertanyakan mengapa harus dibangun penginapan di TIM? Kalau harus menginap di sekitar TIM sudah ada dan banyak sekali hotel dari yang murah sampai dengan yang mahal. 

Sementara Pemda DKI mengatakan penginapan ini diperlukan agar pada saat ada kegiatan budaya peserta dapat menginap berkumpul di situ. Sang Budayawan mengatakan kalau hanya seperti itu melecehkan arti pembangunan kebudayaan. Belum kemudian ada dugaan komersialisasi TIM.

Masalah seperti kisruh di TIM akan terus menerus muncul apabila pembangunan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, bagian masyarakat yang mana pun itu. Masalah akan terus timbul apabila para penyelenggara pemerintahan masih berpikir menyusun rencana pembangunan adalah kegiatan rutin. 

Menyusun program pembangunan memerlukan keterampilan menerjemahkan apa yang dikehendaki rakyat menjadi program nyata. Akan sangat naif apabila masyarakat mengatakan ingin perpustakaan dan kemudian dibuatkan gedung perpustakaan tetapi kemudian isi perpustakaannya tidak bermutu, padahal masalah utamanya adalah masyarakat ingin sumber bacaan yang lebih beragam. 

Coba bayangkan apabila dana yang digunakan untuk membangun gedung itu digunakan untuk menerjemahkan literasi berbahasa asing yang bermutu dan kemudian menyediakan secara digital yang mudah diakses. Menyediakan buku-buku bermutu tentu saja lebih berkualitas dari pada menyediakan gedung perpustakaan megah yang isinya kosong.

Epiloq
Tahapan mendengarkan yang terakhir yang harus dilakukan oleh para penyelenggara pemerintahan adalah memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rancangan final rencana pembangunan untuk mengetahui pendapat para pemangku kepentingan. 

Hal ini perlu dilakukan karena nama program pembangunan seringkali tidak sama dengan bunyi saran dari masyarakat. Seperti contoh perpustakaan yang di atas. 

Saat konsultasi publik inilah pihak pemerintah dapat menyampaikan penjelasan rancangannya sehingga para pemangku kepentingan dapat mengerti dan se-iya sekata dengan pemerintah. 

Jadi sangat disayangkan apabila ada pimpinan daerah yang mengatakan baru akan membuka informasi rencana pembangunan ke publik apabila rencana itu sudah jadi dan sudah mendapat persetujuan dari legislatif. Itu sudah terlambat. 

Apabila seperti itu aspirasi masyarakat diletakkan di mana?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun