Bukan saja Kemendagri, KPU, Bawaslu yang sempat dibuat kalang kabut oleh berita berita hoax dimedia social. Bahkan belakangan ini Markas Besar (Mabes) Polri juga sempat kelimpungan bagaikan kebakaran jenggot.
Betapa tidak, Â acun Twitter bernama @oppositer6890, melalui twitannya menuding jika Polri memiliki buzzer untuk mendukung pemenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon petahana.
Buzer yang dibentuk oleh Polri sebut acun @oppositer6890 itu, mulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda diseluruh Indonesia hingga sampai ke  Mabes Polri . Pihak Polri yang dituduh tidak netral dalam Pemilu, lantas mengerahkan tiem sibernya untuk melacak keberadaan pemilik acun @oppositer6890.
Yang mirisnya acun @oppositer6890, menurut pihak Polri dalam mentwuittkan ciutannya menggunakan WF dilingkungan Mabes Polri. Dan sampai saat ini pihak Mabes Polri belum berhasil menangkap pemilik acun @oppositer 6890 tersebut. Kendatipun acun @oppositer itu sudah dihapus oleh pemiliknya di Twitter.
Ketegasan Tito :
Kapolri Jendral Tito Karnavian, tentu tidak ingin Twuitan acun @oppositer6890 melahirkan opini liar ditengah tengah masyarakat, yang menuding bahwa pihak Polri tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu, terlebih dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres-PilWapres). Karena Polri terlibat langsung dalam pengamanan konstestasi Pemilu.
Dengan bersikap tegas, Tito mengeluarkan surat telegram berkaitan dengan Pilpres 2019, keseluruh jajarannya. Dalam surat telegram itu, Kapolri menekankan kepada seluruh Anggota Polri untuk menjaga netralitas dan tidak berpihak terhadap salah satu pasangan capres -- cawapres.
Telegram Rahasia (TR) yang dikirimkan oleh Kapolri keseluruh jajarannya berisi empat belas poin.. termasuk dilarang fhoto bersama dengan capres cawapres, calon legeslatif (caleg), massa maupun simpatisannya..
 Anggota Polri dilarang fhoto/selfie dimedia social dengan gaya mengacungkan jari membentuk dukungan kepada salah satu capres dan cawapres, caleg maupun partai politik (Parpol) yang berpotensi dipergunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan/ketidak netralan Polri dalam Pemilu 2019.
Walaupun dalam pemberitaan di messmedia, tidak disebutkan sanksi hukum yang diberikan oleh Polri kepada anggota Polri yang kedapatan melanggar dari TR Kapolri tersebut. Namun setidaknya dari TR Kapolri kepada jajarannya itu , telah memperlihatkan ketegasan Kapolri kepada jajarannya, bahwa Polri harus menjaga kenetralitasan dalam pelaksanaan Pilres yang sudah diambang pintu.
Sebagai garda terdepan dalam pengamanan pelaksanaan perhelatan demokrasi yang digelar dalam lima tahun sekali itu, Polri memang dituntut untuk bersikap netral. Hal ini bertujuan agar jalannya polaksanaan Pemilu, Pilpres -- Pilwapres dan Legeslatif dapat berjalan dengan aman dan tertip, serta kondusif.
