Menyoal tentang Jual Beli Jabatan

Berbeda dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang punya kesempatan untuk melakukan korupsi, tapi tidak memiliki iman, moral dan keteladanan, dia akan tergiur dengan kesempatan yang ada, karena dia tidak mampu untuk mengekang syahwat setannya, untuk memiliki hak-hak yang bukan miliknya.

Bagaimana di daerah?

Jika bercermin terhadap kasus yang menimpa Romy dalam praktek jual beli jabatan, tentu menimbulkan pertanyaan, apakah praktek jual beli jabatan ini hanya terjadi di pusat? lalu bagaimana dengan di daerah, di provinsi, kabupaten, dan kota, apakah praktek-praktek haram ini juga berkelinda.

Sulit kita untuk membantah jika praktek-praktek jual beli jabatan itu hanya terjadi di pusat dan tidak menjalar ke daerah. Obrolan warung kopi memang tidak bisa untuk dijadikan fakta bahwa jual beli jabatan ini juga terjadi di daerah.

Warung kopi adalah tempat berhimpunnya masyarakat dalam melepas lelah, ketika seharian mereka melakukan aktifitasnya. Pengunjung warung kopi bermacam ragam, mulai dari buruh bangunan, kuli, penarik becak, kontraktor, Aparatur Sipil Negara (ASN) rampok dan pecopet pun ada disana. Pendek kata warung kopi merupakan sumber berita, kendati pun sulit untuk mempertanggungjawabkan fakta dari berita warung kopi.

 Akan tetapi jika menarik benang merah dari obrolan warung kopi, kita dapat menangkap kesan bahwa jual beli jabatan ini seperti bak kata pepatah "bali tak Lombok" podo mawon (sama saja) dipusat dengan didaerah.

Untuk menjaring Kepala Dinas (Kadis) ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kepala Daerahnya melakukan lelang jabatan. Dari lelang jabatan inilah akan ditemukan calon Kadis yang memiliki potensi dan kopetensi didalam bidang yang akan digelutinya.

Namun pada kenyataannya, lelang jabatan yang dilakukan itu hanya sekadar untuk memenuhi peraturan yang ada. Para calon Kadis sebelum masuk dalam daftar peserta lelang jabatan, telah terlebih dahulu melakukan loby kepada orang orang dekat kepala daerah. 

Dan hasilnya tentu sudah dapat ditebak, para calon Kadis yang telah menyetor kepada orang dekat kepala daerahlah yang nantinya akan lulus ujian kopentensi dalam lelang jabatan itu. Maka jadilah lelang jabatan itu hanya sekedar ecek ecek. (bukan sungguhan).

Memang tidak sebuah jabatan Kadis mempunyai nilai uang tebusan yang sama, melainkan harga jabatan itu berbeda beda. Dinas yang banyak uang masuknya akan dibandrol dengan harga yang lebih tinggi, dengan dinas yang minus uang masuknya. Belum lagi setoran setiap bulannya yang diberikan kepada keluarga, kerabat dan orang dekat kepala daerah.  

Dari mata rantai inilah yang kemudian menumbuhkan tunas-tunas cikal bakal terjadi nya korupsi. Karena pejabat yang menginginkan jabatan harus terlebih dahulu menyetorkan uang sebagai tebusan untuk membeli jabatan yang diinginkan.