Gas Elpiji 3 Kg Langka, Siapa yang Bermain?

Sistim pemasaran terhadap Bahan Bakar Minya (BBM) dan gas  ditubuh Badan Usaha Milik Negara  (BUMN) yang bernama PT. Perusahaan Tambang Minyak Nasional (Pertamina) dinilai tidak mengacu kepada kepentingan masyarakat, khusunya masyarakat miskin yang ada di Indonesia.

Ketika masyarakat menggunakan minyak krosin ( minyak tanah) dengan harga bersubsidi, masyarakat juga kesulitan untuk mendapatkan minyak krosin tersebut. Pada hal masyarakat menggunakan minyak krosin adalah sebagai minyak kompor untuk dipergunakan sebagai wadah memasak keperluan rumah tangga.

Minyak krosin itupun belakangan menjadi langka, saling tuduh antara pihak PT Pertamina dengan para agenpun terjadi. PT Pertamina mengatakan pasokan minyak krosin untuk keperluan masyarakat sudah dihitung, tidak bakal terjadi kelangkaan. Jikapun terjadi kelangkaan, berarti ada agen penyalur yang bermain.

Sedangkan agen penyalur minyak krosin mengatakan, bahwa pasokan untuk kuota pada setiap agen penyalur telah dikurangi oleh pihak PT Pertamina, makanya terjadi kelangkaan. Saling tuduh itupun akhirnya berhenti, setelah pemerintah mencabut subsidi minyak krosin. Harga minyak krosinpun melebihi dari harga BBM sejenis bensin dan solar.

Kebijakan pemerintah mencabut subsidi terhadap minyak krosin secara total, adalah dalam upaya mengalihkan penggunaan minyak krosin yang kemudian diganti dengan gas elpiji 3 Kg dengan harga Rp 16.000,-/tabungnya, membuat masyarakat menjadi lega. Dapur mereka kembali dapat mengepulkan asap dengan harga gas yang tercangkau.

Sosialisasi terhadap penggunaan kompor gas pun dilakukan oleh pemerintah. Setiap masyarakat yang dikategorikan sebagai keluarga miskin berdasarkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa, pemerintah memberikan satu paket kompor lengkap dengan tabung gasnya secara gratis.

Jika dikalkulasikan harga satu kompor lengkap dengan tabung gasnya berkisar antara Rp 75.000,- sampai Rp 100.000,-/rumah tangga. Pemberian kompor dan gas ini dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bertahap, sampai pada tahun 2000, diperkirakan seluruh rumah tangga miskin telah memiliki kompor gas lengkap dengan tabungnya yang diberikan oleh pemerintah secara geratis dan bertahap itu.

Persoalan gas 3 Kg itupun lancar lancar saja, masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan pasokan 3 Kg dipasaran, baik melalui agen penyalur, maupun diwarung warung yang menjual kebutuhan Sembilan bahan pokok (sembako) mulai dari kota sampai kepelosok desa, gas elpiji 3 Kg itu dengan mudah untuk didapatkan.

Kelancaran pasokan gas elpiji 3 Kg itu hanya bertahan tiga tahun. Kemudian persoalan lainpun muncul kepermukaan, walau pasokan lancar, tapi harga mulai naik. Setiap tahun harga gas elpiji 3 Kg itu terus menaik, tidak pernah menurun apa lagi turun naik, sampai pada tahun 2017 harga gas elpiji 3 Kg  mencapai antara Rp 23.000,- sampai Rp 25.000.,- pertabungnya. Sementara Harge Ejeran Terendah (HET) disetiap Provinsi tidak pernah terbuka kepada masyarakat.

Bagi masyarakat yang tergolong miskin, tidak pula mempersoalkan kenaikan dari harga gas elpiji itu, asalkan mereka dengan mudah untuk mendapatkannya. Masyarakat tidak pernah mempertanyakan siapa yang bermain dalam kenaikan harga gas elpiji pada pertahunnya. Pada hal gas elpiji 3 Kg itu dibantu oleh pemerintah melalui pemberian subsidi.

Pemangkasan

Sulitnya  masyarakat miskin untuk mendapatkan gas elpiji, kini terulang kembali. Sepanjang dua bulan terhitung  Nopember sampai bulan Desember 2017, terjadi kelangkaan terhadap gas elpiji 3 Kg, terjadinya kelangkaan itu sama persis dengan kelangkaan minyak krosin seperti tujuh belas tahun yang lalu.

Dalam menanggapi terjadinya kelangkaan terhadap gas elpiji 3 Kg ini, lagi lagi pihak PT Pertamina memberikan alasan yang tidak rasional. Menurut PT Pertamina, terjadinya kelangkaan gas elpiji 3 Kg diberbagai daerah, karena dipicu oleh permintaan yang naik menjelang Natal dan Tahun Baru.

Sementara Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan,  penyebab terjadinya kelangkaan terhadap gas elpiji 3 Kg, karena disebabkan inkonsitensi pada pola pendistribusiannya yang terbuka atau bebas. Karena pendistribusiannya terbuka dan bebas, maka siapa saja bisa untuk membelinya, meski bukan kategori warga miskin. (Detik News, Sabtu (9/12/2017).

Apa yang dikatakan oleh Ketua YLKI itu ada benarnya. Gas elpiji 3 Kg yang diperuntukkan bagi warga miskin, akan tetapi juga dinikmati oleh orang orang yang prekonomiannya mampu. Mereka tidak segan untuk membeli gas 3 Kg milik warga miskin. Sementara Pihak PT Pertamina minghitung pasokan berdasarkan jumlah keluarga miskin diseluruh Indonesia.

Persoalan kelangkaan gas elpiji 3 Kg itupun semakin rumit, dengan adanya penyimpangan atau pengoplosan yang dilakukan oleh distributor atau agen yang nakal. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, karena harga gas elpiji 3 Kg harganya berbanding jauh dengan gas elpiji lima Kg.

Kondisi ini semakin diperparah dengan  adanya tanda tanda dari sisi kebijakan subsidi, bahwa pemerintah akan mencabut subsidi elpiji 3 Kg dengan cara memangkas slot kuota gas elpiji 3 Kg yang semula sebanyak  6,5 metrik ton dipangkas menjadi 6,1 metrik ton/tahun.

Pencabutan subsidi ini dikabarkan akan dialihkan kepada gas elpiji 5 Kg. artinya pemerintah akan mengganti gas elpiji dari 3 Kg kepada gas elpiji 5 Kg. namun yang menjadi pertanyaan, apakah gas elpiji 5 Kg, juga diperuntukkan bagi warga miskin.  Jika memang gas elpiji 5 Kg itu adalah untuk warga miskin, tentu harganya akan lebih tinggi dari harga gas elpiji 3 Kg.

Jika gejala ini menjadi kenyataan, berarti pemerintah tidak berpihak kepada masyarakatnya yang miskin. Pengalihan gas elpiji 3 Kg kepada gas elpiji 5 Kg akan menjadi beban bagi masyarakat miskin ditengah prekonomian mereka yang serba sulit.

Perlu Pengawasan

Seharusnya pemerinh mempertimbangkan pencabutan subsidi terhadap gas elpiji 3 Kg dan mengalihkannya kepada gas elpiji 5 Kg. tapi yang perlu dilakukan  oleh pemerintah adalah pengawasan terhadap distributor dan agen penyalur gas elpiji itu.

Kemudian menciptakan sistim penyaluran yang benar benar dengan mudah untuk dapat diawasi. Dengan melakukan pembedaan antara keluarga miskin dengan keluarga yang mampu. 

Di samping itu pemerintah juga harus pro aktif melakukan penindakan terhadap para distributor maupun agen penyalur yang melakukan penyalah gunaan peruntukan gas elpiji 3 KG. karena disinyalir banyaknya distributor yang melakukan pengoplosan gas elpiji 3 KG menjadi gas elpiji 15 Kg.

Untuk melakukan pengawasan dan penindakan bagi yang melakukan penyimpangan terhadap penyalah gunaan gas elpiji 3 Kg,  Kepolisian diharapkan harus lebih bergigi lagi untuk melakukan law enforcement.

Pihak PT Pertamina juga harus tegas untuk memutus hubungan kerja sama dengan pihak distributor dan agen penyalur, jika ditemui melakukan penyalah gunaan gas elpiji 3 Kg. Tanpa tindakan tegas yang diberikan kepada pihak distributor yang nakal, maka penyimpangan distribusi terhadap gas elpiji 3 Kg akan semakin besar.

Dengan cara yang demikian, maka penyalah gunaan  pendistribusian yang dilakukan oleh distributor dan agen penyalur akan dapat ditekan. Kepada pihak agen penyalur juga perlu untuk diingatkan agar dalam penyalurannya haruslah tepat sasaran.

Jika semua ini terkoordinasi dengan baik, maka pemerintah tidak perlu untuk mencabut subsidi elpiji 3 Kg dan menggantinya dengan gas elpiji 5 Kg. karena hal itu akan memberatkan para warga miskin yang membutuhkan gas elpiji untuk keperluan rumah tangga mereka. Semoga !

Tanjungbalai, 12 Desember 2017