Kasus Ahok, di Manakah Intoleransinya?

 kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok di kepulauan seribu telah mencapai babak baru setelah hakim memvonis Ahok 2 tahun hukum penjara, lebih berat dari Jaksa yang menuntut hukuman 1 tahun dan percobaan 2 tahun. Dampak dari putusan itu pun ditanggapi bermacam2, pro dan kontra pun pasti ada. bagi pendukung ahok pasti mereka tidak menerima keputusan itu dan menyikapi dengan berbagai aksi. tapi saya sangat menyayangkan jika kasus tersebut  ditarik kepada masalah intolerensi keberagaman dan seakan-akan Ahok sebagai korban dari intolerensi karena dianggap sebagai kaum minoritas. tidak hanya sampai di situ, kasus tersebut juga diseret kepada kontestasi politik Pilkada DKI Jakarta yang menyebabkan suhu politik di Indonesia sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada Pilpres.

 yuk kita berpikir kritis, cerdas dan objektif. 

 Kasusnya bermula ketika Ahok berpidato di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, 27 September 2016.Dalam pidatonya dia mengutip Surat Al Maidah ayat 51 yang kemudian dianggap sebagai bentuk penistaan terhadap agama Islam. 

 andaikan ada dua orang berjualan makanan, pedagang A jualan sate kambing (muslim), pedagang B jualan sate babi (non muslim). Si A bilang ke golonganya (orang muslim), "ayo beli sate kambing, dijamin halal menurut Al Quran dan jangan beli babi, itu haram". kemudian si B bilang, "kamu jangan mau dibodohi orang pakek Ayat Al Qur'an yang katanya produk saya haram, ini enak lo".  dalam kasus ini, Apakah si pedagang A itu salah? dia bilang sesuai dengan kepercayaanya, yang dianutnya, kebenaran tentang halal haramnya kn sesuai dengan agamanya dia. yang jadi pertanyaan kenapa si pedagang B itu mencampuri urusan kepercayaan orang lain? ya biyarkan saja lah. siapakah yang intoleran di sini?

 Apakah non muslim tidak boleh mimpin DKI? 

 konstitusi negara ini tidak mensyaratkan seorang calon kepala daerah harus beragama islam. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, pada Pasal 7 Ayat 1 dijelaskan bahwa Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, kemudian Pasal 7 Ayat 2 Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur harus bertaqwa kepada Tuhan YME dan setia pada Pancasila dan Undang-Undang. Negara Indonesia tidak melarang seorang yang beragama selain islam untuk menjadi kepada daerah, buktinya Ahok lolos verifikasi KPU sebagai calon gubernur. selain itu negara juga tidak menyuruh orang muslim untuk memilih calon muslim. itu hak setiap warga negara dari golongan apapun untuk memilih dan dipilih .

 Kalau ada orang yang menyalahkan negara ini bersikap tidak adil kepada kaum minoritas, itu tidak benar. Kenapa Ahok kalah dalam Pilkada? apakah karena beliau non muslim? Apakah dari golongan minoritas? ini konsekuensi dari demokrasi yang dianut negara ini dalam memilih pemimpinnya secara langsung, one person one vote. buktinya Ahok dulu terpilih jadi Bupati Belitung yang mayoritas penduduknya muslim. 

 kekalahan-kelahan itu disebabkan karena sikapnya sendiri yang tidak bisa menempatkan dirinya kapan menjadi seorang birokrat, kapan menjadi pejabat publik, kapan menjadi politisi (petugas partai). dan satu hal lagi yang menurut saya  perlu diperhatikan, ini budaya timur yang menjunjung norma dan etika kesopanan yang tinggi. kulonuwun dulu Pak Ahok,,,,,

 saya berharap jangan ada kegaduhan lagi di negara ini, hormati putusan hakim. banyak sekali permasalahan negara ini yang kritis, negara gak punya duwit, hahaha