Hukum

KPK dan OTT di Tulungagung

11 Juni 2018   13:09 Diperbarui: 11 Juni 2018   13:23 201 0 0

Pemberantasan korupsi yang mengakar di Indonesia nampaknya masih akan berlangsung panjang, satu satunya lembaga yang diharapkan mampu memberantasnya yakni KPK, terus saja mendapatkan perlawanan sengit, berbagai upaya dan opini terus digiring untuk melemahkanya.

Munculnya opini bahwasanya KPK akan menjadi alat politik yang bisa digunakan untuk mengkriminalisasi lawan politik, adalah indikasi pelemahan tersebut.

Banyaknya kader dari PDIP yang tersangkut OTT oleh KPK, mestinya bisa mematahkan anggapan, bahwa KPK sementara waktu masih berjuang untuk membuat citra yang baik dimasyarakat. Karena mestinya, partai yang berkuasalah yang mampu mengintervensi lembaga super power itu.

Pilkada Tulungagung

Penangkapan mantan bupati Tulungagung SM sebagai petahana yang diusung PDIP juga tidak lepas dari kecurigaan dan akal akalan. Bahkan secara khusus SM membuat vidio dari tempat persembunyiannya, yang menyatakan bahwa dia adalah korban.

Gayung bersambut, berbagai opini di buat oleh relawannya untuk mendukung argumen itu, bahwa OTT di Tulungagung berdasarkan pesanan. Bahkan, Secara terang terangan, anggota DPR RI dari PDIP, Arteria Dahlan di depan umum meragukan OTT KPK terhadap SM.

Margiono terlibat?

Beredarnya tulisan di ini, yang menyatakan salah satu relawan Margiono telah mengetahui rencana kedatangan KPK, adalah dangkalnya analisa dan bentuk pelemahan terhadap KPK dan upaya untuk mengaburkan OTT yang juga menjerat walikota Blitar. Tujuannya mengkambinghitamkan Margiono sebagai dalang dibalik penangkapan calon incumbent di pilkada Tulungagung.

Politik Kelas Tinggi

Kalaupun mungkin KPK bergerak di Tulungagung berdasarkan pesanan, ada banyak kemungkinan terjadi, mengingat persaingan ditubuh PDIP Tulungagung yang begitu serius.

Secara politik, ada banyak yang diuntungkan dari tertangkapnya SM.

Saya berharap masyarakat tidak dibodohi dan mengorbankan KPK dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia.