Omjay menatap lama amplop putih yang diberikan panitia lokakarya calon guru penggerak angkatan 7. Kami mendapatkan ilmu dan kawan baru. Juga uang saku dari kemdikbudristek. Masing-masing dari kami mendapatkan uang saku Rp. 430.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu). Uang itu halal dan Omjay terima dengan senang hati.
Namun, ada seorang guru honorer yang bercerita kepada Omjay. Beliau guru honorer di sekolah negeri. Gajinya hanya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Rasanya tidak percaya, tapi ini nyata dan terjadi di Indonesia. Sedih mendengar kisahnya. Inilah balada guru honorer Indonesia yang harus terus kita perjuangkan nasibnya.
Wahai bapak ibu pejabat di kemdikbudristek dan pejabat di daerah. Tolonglah kawan-kawan kami yang masih mendapatkan gaji yang sangat kecil ini. Angkat segera mereka menjadi guru ASN PPPK. Jangan sampai ada yang dibatalkan seperti kasus yang melanda 3043 orang guru ASN PPPK yang penempatannya dibatalkan kemdikbudristek.
Info beritanya ada di bawah ini:
Pembatalan Penempatan Pelamar P1 ASN P3K oleh Pemerintah: Pukulan Hebat Bagi Para Guru |
https://www.pgrijawatengah.com/2023/03/pembatalan-penempatan-pelamar-p1-asn.html
Penempatan 3043 guru pelamar Prioritas 1 (P1) dalam ASN P3K Tahun 2022 telah dibatalkan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan guru dan lembaga pendidikan. Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr Muhdi, menyatakan bahwa suasana di Jawa Tengah masih "panas dingin" karena pembatalan tersebut. Dr Muhdi mengomentari bahwa masalah kekosongan guru yang telah lama terjadi seharusnya telah terselesaikan, namun malah semakin rumit dan berbelit-belit.
Dalam Webinar Satu Frekuensi yang digelar PB PGRI pada 12 Maret 2022 dengan tema 'Adilkah Guru Passing Grade PPPK Dibatalkan?', Dr Muhdi meminta para pelamar P1 ASN PPPK untuk tetap tenang dan mengikuti alur penyelesaian yang dirancang pengurus PGRI. Dr Muhdi juga menegaskan bahwa PGRI sangat serius dalam memperjuangkan kepentingan guru, dan pengurus besar PGRI telah berulang kali mengatakan perihal ancaman krisis guru yang terjadi selama ini.
"Sekurang-kurangnya PGRI sangat serius untuk memperjuangkan kepentingan guru. Pengurus Besar sudah sangat keras mengatakan perihal ancaman krisis guru ini sejak lama. Tapi baru 4-5 tahun ini dapat angin segar, pemerintah baru sadar, meski kesadarannya tak sesegar apa yang kita inginkan," tandas Dr Muhdi.
Miris mendapatkan kabar buruk ini. Kawan-kawan guru yang sudah lolos P1 dibatalkan penempatannya. Boro-boro mikirin kualitas guru, untuk urusan perut saja mereka masih pusing. Setiap hari mereka harus berangkat ke sekolah dan perlu ongkos dan makan untuk bisa mengajar di sekolah. Itulah derita guru honorer yang Omjay dapatkan kisahnya.
Ketimpangan kesejahteraan guru di Indonesia bagai bumi dengan langit. Masing-masing kementrian saling menyalahkan derita guru. Kemdikbudristek berharap dari kementrian keuangan. Namun pejabat kementerian keuangannya sendiri terlibat kasus korupsi yang kini sedang terjadi. Rafael adalah salah satu contoh pejabatnya yang korupsi itu. Mungkin masih ada pejabat lainnya seperti Gayus yang belum terendus.
Memang sedih melihat nasib guru di negeri ini. Guru honorer di sekolah negeri adalah "the real"Â guru penggerak. Mereka mungkin tak mendapatkan materi online di LMS, dan tak dapat ilmu di lokakarya PGP. Namun, mereka belajar dari universitas kehidupan yang lebih nyata di hadapan mata. Omjay sangat setuju dengan adanya acara satu frekwensi PGRI. Banyak guru yang menceritakan nasibnya ke pengurus PB PGRI. Kebanyakan dari sekolah negeri. Belum terlihat yang dari sekolah swasta. Bapak Dr. Sumardiansyah dari pengurus PB PGRI mendengarkan keluh kesah guru PPPK.
Semoga tulisan sederhana ini dibaca bapak menteri Nadiem Makarim. Omjay hanya berharap tak ada lagi guru yang miskin di negeri ini. Guru Indonesia harus sejahtera. Dengan sejahtera itu,maka guru Indonesia akan terus belajar sepanjang hayat.Â
Guru honorer harus terus disejahterakan seperti guru penggerak. Bukan menerima gaji yang hanya cukup dipakai beberapa hari saja. Semoga program pendidikan guru Penggerak juga membuka jalur untuk guru honorer di sekolah negeri.Â
Mereka juga guru penggerak yang harus diperhatikan. Keadilan harus terjadi di negeri ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus berwujud nyata dalam dunia pendidikan kita.
Bersama PGRI kita berjuang untuk menyelamatkan ribuan guru P1 yang dibatalkan pengangkatannya. Luka mereka adalah luka kita semua. Hari minggu pun kita kerja untuk teman-teman anggota PGRI yang menderita. Makasih Ibu Ketum dan PB PGRI untuk aksi nyata ini. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas yessss....!
Perbedaan mencolok antara perlakuan program guru penggerak dan guru honorer sangat jelas terjadi. Bagaikan bumi dengan langit. Jurang perbedaannya sangat mencolok sekali. Omjay doakan semoga guru honorer di sekolah negeri segera diangkat menjadi ASN.
Salam Blogger Persahabatan
Omjay
