Artinya sekarang, masyarakat NTT harus mampu mengkritisi visi dan misi setiap calon kepala daerah, termasuk di dalamnya mengkritisi sejauh mana kepedulian mereka terhadap dunia pendidikan di NTT berikut pemanfaatan anggaran pendidikan yang disediakan dari pusat tersebut.
Perlu diketahui, bahwa untuk tahun 2018, sebagaimana informasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT, sejak tanggal 7-10 Januari 2018, tercatat 43 pasangan calon gubernur dan bupati dinyatakan lolos tahapan pendaftaran. Khusus calon gubernur, ada empat pasangan calon yang memenuhi syarat. Selebihnya adalah pasangan calon bupati di beberapa Kabupaten.
Kembali kepada alokasi anggaran di atas, bila gubernur selaku kepala daerah menggunakan pendekatan pembagian merata ke seluruh kabupaten/kota, maka setiap kabupaten/kota, akan mendapatkan alokasi di atas 45 miliar per 22 kabupaten/kota yang ada.Â
Atau dengan kata lain, bila menggunakan pendekatan kecamatan, maka 320 kecamatan di NTT masing-masing akan menerima di atas 3 miliar. Apakah pendekatan ini efektif?Â
Tentu tidak demikian, karena bisa dipastikan ada kabupaten/kota yang membutuhkan lebih dari yang sudah dikatakan maju. Oleh karena itu, minimal pendekatan yang dipakai harus lebih merata, adil dan proporsional. Bila benar tujuannya untuk peningkatan kualitas pendidikan.
Kembali lagi bahwa, "tamparan keras" Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengkritisi kualitas pendidikan di NTT, sebenarnya tidak semata menurunkan derajat masyarakat setempat, tetapi justru membuka mata kita untuk berpikir dan bertindak lebih cerdas dalam mengatasi setiap persoalan pendidikan yang dihadapi.
Ingat bahwa kail yang diberikan kepada pemerintah daerah saat ini adalah sebuah "coding" untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih smart. Para calon gubernur dan bupati harus lebih waspada dan semestinya tertantang untuk menjadi yang terdepan dalam mengangkat kualitas pendidikan di NTT. Apakah mereka akan merespons dengan cepat? Semoga!!!
Canberra, 12 Januari 2018
- -Welhelmus Poek-