Mohon tunggu...
Welhelmus Poek
Welhelmus Poek Mohon Tunggu... Konsultan - Foto Pribadi

Welhelmus Poek seorang aktivis NGO yang sangat intens advokasi isu-isu Hak Asasi Manusia terutama hak-hak kelompok marginal, secara spesifik memperjuangkan hak-hak anak muda, gender dan keadilan sosial lainnya. Lahir di Pulau Rote, 17 Juni 1981. Mengawali karir NGO di Plan International Indonesia tahun 2004 hingga 2015. Kemudian bergabung dengan Hivos International tahun 2016 untuk program energi terbarukan di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tahun 2018-2019 melanjutkan study Master of International Development di University of Canberra. Tahun 2020 kembali bergabung dengan Hivos International untuk program energi terbarukan di Pulau Sumba. Welhelmus juga aktif di Forum Akademia NTT dan masih mensupport aktivitas Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) Kupang, NTT hingga kini.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Artikel Utama

Mendikbud Dua Kali "Tampar" Pendidikan NTT, Apa Respons Calon Pemimpin Daerah?

12 Januari 2018   20:52 Diperbarui: 13 Januari 2018   16:03 1850
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Setelah ada publikasi dari Program for International Students Assesment (PISA), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendy mengeluarkan sebuah pernyataan kontroversial bahwa rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, mungkin disebabkan sampelnya diambil dari siswa-siswi di Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Pernyataan ini jelas memicu kemarahan dan reaksi cepat masyarakat NTT. Masyarakat NTT pada umumnya beranggapan bahwa Pak Effendy, secara tidak langsung menempatkan rakyat NTT sebagai orang terbelakang atau kurang terdidik.

Pun demikian, bagi pemerhati pendidikan di NTT, melihat ini sebagai sebuah refleksi sekaligus "tamparan telak" kepada pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan selama ini di NTT.

Memang sangat dini untuk mengklaim bahwa statement tersebut seakan merendahkan martabat dan kualitas orang-orang NTT. Pun demikian, harus kita sadari bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi. 

Baik dari sisi software dan hardware, agar kualitas pendidikan di NTT mampu bersaing secara nasional dan global. Pemerintah pusat dan daerah harus sesegera mungkin melakukan investasi besar untuk menjawab persoalan ini.

Menariknya, pada kesempatan emas kunjungan Presiden Indonesia Pak Joko Widodo dan rombongan ke NTT pada tanggal 8-9 Januari 2018, dan Pak Effendy juga termasuk dalam rombongan, kemudian melakukan kunjungan ke beberapa sekolah.

Mungkin beliau ingin melihat lebih dekat seperti apa keadaan yang sesungguhnya terjadi. Kunjungan singkat ini membawa berkah bagi dunia pendidikan di NTT.

Bagaimana tidak, dalam sekejap, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan langsung "menampar" Pemerintah Daerah NTT dengan menetapkan kenaikan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana, dari 156 miliar menjadi hampir 1 triliun atau sekitar 84.4% kenaikan. 

Fantastis, memang. Tapi mungkin inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Entah ini bagian dari strategi mengambil hati masyarakat NTT atas tamparan pertama di atas atau bukan, pada prinsipnya masyarakat NTT menyambut gembira suntikan anggaran tersebut. Tinggal sekarang, bagaimana secara efektif dan efisien anggaran tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Bicara pengelolaan anggaran, tidak bisa kita pungkiri bahwa selalu saja ada penyalahgunaan anggaran untuk setiap upaya pembangunan. Tantangan saat ini boleh dikatakan justru berada pada pemerintah daerah NTT sendiri. Mau dikemanakan anggaran tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, secara kebetulan pada tahun ini pula akan ada pemilihan kepala daerah serentak, dan NTT kebagian pemilihan gubernur dan bupati di beberapa kabupaten. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun