Peluit Pertarungan Sengit 2024 Sudah Berbunyi

Hiruk-pikuk dan perjalanan terseok-seok oleh perilaku politik kebijakan yang blunder hingga terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang semakin memiskinkan. 

Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (5/1/2022) siang.

Dari kasus hukum bernuansa politik yang menimpa Sayid Bahar bin Ali bin Smith atau lebih sering disebut Habib Bahar bin Smith (HBS), operasi tangkap tangan  di Bekasi (OTT) KPK tangkap Wali Kota Rahmat Effendi dalam  Rabu (5/1), dan cuitan Ferdinand Hutahaean di akun Twitternya menjadi viral di media sosial. 

Cuitan Ferdinand pun kemudian memicu kemarahan warganet. Hashtag #TangkapFerdinand pun menjadi trending topic di Twitter pada Rabu, 5 Januari 2022.

Terkait kasus HBS, pengembangan yang terjadi pada saat dimintai keterangan, HBS bukan ditargetkan dari kasusnya mengkritik Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachmang, melainkan munculnya pertanyaan-pertanyaan lain dan kasus lain. 

Menurut Kuasa Hukum HBS, Ichwan Tuan Kota mengatakan bahwa berita bohong yang diperkarakan dalam kasus HBS ini terkait peristiwa KM 50.  

Disinggung, apakah berita bohong ini terkait KM 50, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo mengatakan bahwa hal ini bersifat pro Justicia sehingga tak dipublikasikan. 

"Mengenai materi penyidikan, ini kan pro justicia, nah jadi memang kita tidak publikasi karena sifatnya projusticia, dan hanya bisa digunakan di proses pengadilan."

 "Apa yang disampaikan Bahar Smith terhadap Presiden Jokowi dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman adalah dilakukan dengan cara-cara kasar, tidak obyektif, tidak sopan, tidak konstruktif dan tidak zakelijk sifatnya sehingga dimaknai sebagai "penghinaan formil" (Formeele Belediging) yang kemudian disebut sebagai kebencian ("hatred"), ejekan/cemoohan ("ridicule") ataupun merendahkan ("contempt"), maka pernyataan itu menjadi bentuk Penghinaan Formil yang strafbaar sifatnya," ujar Guru Besar Ilmu Hukum UI, Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH. MA dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/12).

Diketahui, Komnasham telah menyimpulkan tewasnya empat anggota laskar sebagai unlawfull killing atau pembunuhan di luar hukum oleh polisi tanpa alasan sah dan melanggar hukum pidana. Pengusutan pembunuh tersebut merupakan satu dari empat rekomendasi Komnasham. 

Penyidik ini terjadi juga setelah Komnasham menyerahkan seluruh barang bukti kepada polisi mencakup proyektil peluru, video, foto jenazah ketika diterima keluarga dan serpihan mobil dari lokasi kejadian. Seluruh barang bukti menjadi salah satu alasan bagi Polri untuk memproses hukum anggota sendiri.

Bahkan, dugaan Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) KM 50. Amien Rais dipatahkan oleh Komnasham, karena syarat ke pengadilan HAM internasional di Belanda tidak terpenuhi. 

Pembunuhan terhadap empat anggota FPI dinilai bukan pelanggaran HAM berat yang ditandai pola serangan berulang dan banyak jatuh korban. 

Komnasham juga pernah bertemu TP3, tetapi mereka tidak membawa bukti dan tidak bersama keluarga korban, hanya menyodorkan analisis yang akhirnya dipatahkan dengan mudah.

Sementara, soal kasus mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penyebaran berita bohong yang berpotensi menimbulkan keonaran. 

Laporan terhadap Ferdinand ini dibuat Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) KNPI Haris Pertama dan telah diterima Bareskrim Polri pada 5 Januari 2022 dengan nomor LP/B/007/I/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Terkait dengan viralnya cuitan ini Ferdinand pun mengklarifikasi. Ia juga meminta maaf kepada pihak yang merasa tidak nyaman akan cuitannya. 

"Klarifikasi atas cuitan saya yg kemudian viral, semoga semua bisa paham. Bahwa sesungguhnya itu dialog antara pikiran dan hati saya yg sedang down. Bukan untuk menyasar kelompok tertentu, orang tertentu dan agama tertentu. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terimakasih," tulis Ferdinand di akun Twittrnya (5/1/2022).

Menjadi catatan di sini, perkembangan media sosial dan kolom komentar pada media mainstream memberikan ruang bermain yang lebih luas.

Pada saat ini pemain propaganda berita bohong relatif leluasa menyebarkan berita bohong tanpa dapat disentuh oleh karena kecerdikan penggunaan ribuan akun-akun palsu. Hal ini bukan fenomena khas Indonesia, melainkan terjadi di berbagai negara di dunia. 

Pada awalnya pengembangan media sosial adalah bagian dari kerjasama intelijen dengan pengembang media sosial dan berbagai aplikasinya untuk mengetahui pandangan dan reaksi masyarakat. 

Efektifitas tapping telepon oleh intelijen menjadi terbatas karena informasi yang diperoleh hanya pembicaraan dua orang, sementara untuk mengetahui dinamika publik diperlukan ruang obrolan (chat) yang sifatnya lebih besar dan massal.

Sehinga, dinamika pandangan dan reaksi publik dapat dengan mudah direkam dicatat dan dijadikan bahan analisa yang bahkan secara statistik dapat dicari korelasi hubungan antara suatu isu dengan isu lain. 

Sebelum berkembangnya facebook dan twitter, intelijen telah mempersiapkan jebakan media sosial yang lebih terbatas berupa grup-grup email dan forum-forum komunikasi online yang diakses dengan keanggotaan.

Ironisnya, yang mendapatkan manfaat dari perkembangan media sosial bukan hanya intelijen, melainkan juga para pemain propaganda yang dapat dengan mudah menawarkan sebuah "kampanye" untuk kepentingan tertentu yang sebenarnya sarat dengan berita bohong. 

Sementara itu, publik baik tokoh maupun orang biasa secara umum adalah bagian dari permainan dimana disadari atau tidak akan ikut-ikutan meramaikan dinamika propaganda yang dihembuskan.

Pandangan tentang tahun Indonesia di tahun politik ini , diharapkan pemerintah harus menjaga alat-alat negara dengan bersikap netral dan profesional. Terutama polisi, tentara, dan birokrasi. 

Meski melalui Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman diungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak berminat memperpanjang jabatan menjadi tiga periode. 

"Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2021, 'saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode'," ujar Fadjroel menirukan pernyataan Jokowi. 

Namun, upaya mewujudkan Jokowi 3 Periode masih terus bergerak dengan berbagai pro dan kontra serta kontroversi perdebatan. 

Bagi pendukung, keberlanjutan kekuasaan dan akses kepada proyek-proyek nasional, salah satunya ibukota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur. 

Sebaliknya, bagi yang kontra, tentu menjadi mimpi buruk karena semakin lamanya rezim berkuasa akan semakin sulit untuk merubah keadaan khususnya peta politik nasional. 

Baca: Dihitung Dari Sekarang, Inikah Situasi Politik 2022?

Sosok Prabowo Subianto,  hampir seluruh hasil survei politik yang dirilis selama enam bulan belakangan menunjukkan keperkasaan Prabowo sebagai capres terkuat. Sang Menteri Pertahanan selalu menempati posisi teratas. Elektabilitas 10 Tokoh Tertinggi sebagai capres dalam simulasi 30 Nama (Per 5 Desember 2021) dalam survey Capres 2024 versi berbagai lembaga survey nasional. 

Ia akan menghadapi tantangan dua arah yang kemungkinan besar sudah diketahuinya.  Rekam jejak dua kali kalah dan Partai Gerindra tidak memenuhi ambang batas pencalonan presiden untuk mencalonkan Prabowo sehingga perlu berkoalisi dengan partai lain. 

Prabowo dan Gerindra mesti dapat meyakinkan partai-partai lain bahwa Prabowo akan menang pada 2024 setelah dua kali kalah. Membuka komunikasi politik dengan partai politik.  

Meski upaya membangun komunikasi politik itu juga tidak mudah karena partai-partai politik di lingkaran dekat Prabowo sudah memiliki jagonya masing-masing.

dok.katadata

Fenomena Ganjar Pranowo menarik untuk diikuti, mirip dengan Jokowi dari pemimpin daerah yang sukses menuju persaingan kepemimpinan pada level nasional. 

Tantangan Ganjar Pranowo berikut Relawan Ganjar Pranowo jelas datang dari dinamika internal PDI-P yang belum tentu merestuinya menjadi Capres di tahun 2024. Situasi dan kondisi yang mengarah kepada pola pengulangan sukses Jokowi tersebut terbuka luas. 

Bahkan indikasi bergeraknya relawan yang mendukung Ganjar sebagaimana terjadi ketika Jokowi maju menjadi Capres sudah mulai terbentuk, bahkan Relawan pendukung Jokowi bernama Jokowi Mania juga sudah memastikan mendukung Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.. 

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Sumber: KOMPAS.COM/KRISTIANTO)

Dalam berbagai survey Capres, Ganjar juga selalu masuk dalam urutan atas bersama-sama Prabowo dan Anies Baswedan. Hasil survey merupakan modal yang besar karena hal itu merupakan refleksi dari besarnya dukungan masyarakat Indonesia yang akan menjadi pemilih. 

Potensinya cukup besar untuk dapat maju dan memenangkan Pilpres 2024. Dengan atau tanpa PDI-P kemungkinan Ganjar Pranowo untuk dapat maju tentunya dengan berkontribusi menyampaikan pemikiran dan gagasan dalam masalah-masalah nasional secara terukur dan tidak berlebihan.

Tokoh nasional Anies Baswedan potensial dan namanya selalu muncul dalam urutan atas survey Capres 2024. 

Mirip dengan situasi yang dihadapi Prabowo Subianto, betapapun tingginya popularitas Anies Baswedan, pembunuhan karakter dan mengurangi popularitas Anies Baswedan terus berlangsung hingga saat ini dan berlanjut hingga dipastikan popularitas Anies Baswedan tidak lagi signifikan untuk dapat maju dan menang menjadi Presiden RI di tahun 2024.

Langkah-langkah Anies Baswedan yang dikenal sebagai sosok yang unik, kelompok Islam moderat bahkan mungkin agak ke arah liberal modern intelektua, sangat berat karena adanya upaya penajaman perbedaan Islam dan non-Islam yang dikembangkan oleh kalangan buzzer seolah-olah Anies Baswedan hanya representasi kelompok Islam yang kontroversial. 

Langkah strategis yang dapat ditempuh Anies adalah hindari kebodohan dan kebijakan blunder dalam memimpin Jakarta, perhatikan sungguh-sungguh setiap kebijakan yang anda ambil termasuk dampaknya.

Serta sederhanakan cara komunikasi anda dengan mengurangi retorika yang dapat dipelintir. Fokus kepada pembangunan Jakarta dan hal-hal yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Jakarta dari kelompok manapun. 

Jika situasi dan kondisi tiba-tiba terjadi perubahan masa jabatan presiden dapat dipilih kembali untuk 3 periode, maka pertarungan politik demokrasi Indonesia yang sesungguhnya akan mundur ke tahun 2029. Karena popularitas Jokowi masih diatas seluruh calon presiden yang lain.