Mohon tunggu...
Warta Barling Mas Cakeb
Warta Barling Mas Cakeb Mohon Tunggu... Editor - Portal Berita Up to date

Berita Aktual Seputar Banyumas,Cilacap,Banjarnegara,Purbalingga dan Kebumen.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Datangi Gugus Tugas, Tim Pengawas Covid-19 DPR RI Kritik Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga

9 Mei 2020   12:20 Diperbarui: 9 Mei 2020   12:10 44
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ketua Tim Pengawas Bersama para Anggota Saat di BNPB (Erma paling kiri)

Datangi Gugus Tugas
*Tim Pengawas Covid-19 DPR RI Kritik Koordinasi antar Kementerian/Lembaga*

JAKARTA-- Tim Pengawas Covid-19 DPR RI mendatangi Gugus Tugas Covid-19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jum'at (8/5). Tim memberikan banyal masukan kepada Gugus Tugas agar memaksimalkan  koordinasi antar Kementerian dan Lembaga dalam penanganan wabah Covid-19.

"Gugus Tugas harus terus   menjembatani agar tdk ada tabrakan antar institusi dalam kementerian dan lembaga terkait penanganan Covid-19," kata Anggota Tim Pengawas Covid-19 DPR RI, Siti Mukaromah.

Sinergitas antara pusat dan daerah, lanjut Erma juga sangat minim dan perlu terus dimakaimalkan. Ini Terbukti dalam beberapa kasus terlihat belum sejalan antara kebijakan pusat dengan daerah.

Dirinya menilai wabah berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan. Dampak terbesar, sektor ekonomi. Dalam hal ini, gugus tugas belum secara maksimal mengagregasi peran masyarakat sipil termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas).

"Kami berharap Gugus Tugas dapat menjadi pionir melakukan mediasi seluruh kepentingan untuk menghilangkan wabah ini dari muka bumi. Gugus Tugas sebaiknya mengintegrasikan Kementerian dan Lembaga sehingga tidak ada mispersepsi antara Kementerian dan Lembaga maupun antara pusat dengan daerah agar tidak membingungkan masyarakat," tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Tim Pengawas juga menilai, pelaksanaan program Jaminan Pengaman Sosial (JPS) yang terlambat sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Seharusnya bantuan bisa lebih cepat dan merata sehingga mereka yang berdampak tidak sampai resah sehingga terdorong untuk kembali ke desa-nya.

Erma menepis anggapan bahwa DPR tidak bekerja dalam penanganan Covid-19. Hingga saat ini, contoh do komisi VI dimana  Erma ada dalam komisi tersebut  sudah 20 kali dilakukan rapat secara virtual. Dan semua rapat tersebut adalah berkaitan dengan penanganan wabah Covid 19 baik dilihat dari sisi penanganan kesehatan ekoonomi dan juga bagaimana DPR melakukan pengawasan atas kinerja eksekutif. Secara pribadi maupun dalam payung partai dan organisasi, anggota DPR sudah bergerak termasuk di Daerah Pemilihan masing-masing untuk membagikan bahan pokok, handsanitizer, masker, nasi kotak, Alat Pelindung Diri (APD) untuk Rumah Sakit, dan sebagainya. *)

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun