"Pencegahan korupsi yang utama berasal dari diri sendiri. Bukan dari peringatan aparat sebelum OTT"
Ketika beberapa hari lalu melihat potongan video Bupati Banyumas yang curhat tentang ketakutan pejabat pada KPK dan memohon KPK memberi tahu lebih dulu sebelum melakukan OTT, saya menunggu kesempatan wawancara sang bupati di hadapan media. Sebab barangkali apa yang tersampaikan dalam potongan video yang viral tersebut tidak sama dengan maksud sebenarnya yang lebih baik. Mungkin dari wawancara media secara langsung akan diketahui maksud yang sebenarnya. Sekaligus kesempatan bagi sang pejabat untuk meluruskan kegaduhan.
Namun, setelah menyaksikan wawancara sang bupati dengan sebuah TV swasta pada Senin (15/11/2021) sore, akhirnya saya bisa memahami mengapa video tersebut viral. Ternyata potongan video yang beredar di media sosial sudah cukup bisa dipahami tanpa perlu menunggu wawancara lengkapnya.
Wawancara sore itu memang menampikan beberapa hal yang lebih jelas dan tidak seburuk yang dibayangkan. Namun, juga cenderung memperlihatkan bahwa ada yang keliru dengan pola pikir, wawasan, dan kualitas kepemimpinan daerah di negeri ini. Tentu tidak semuanya. Namun, kita menjadi paham mengapa sangat banyak kepala daerah yang menjadi pesakitan KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan karena terjerat korupsi.
Salah satu bagian penting dari wawancara sore itu ialah pendapat sang bupati bahwa sebelum melakukan tindakan ada baiknya KPK mempelajari riwayat dan rekam jejak sang kepala daerah. Jika sang kepala daerah dikenal baik di daerahnya, maka kemungkinan ia tidak seburuk seperti yang diduga oleh KPK. Ada kemungkinan kepala daerah hanya tidak tahu ranah dan sektor yang rawan korupsi.
Argumen dan logika semacam itu bisa menyesatkan. Sebab kepala daerah seharusnya dan sewajarnya sudah paham tentang definisi dan ranah korupsi. Bagaimana mungkin kepala daerah bisa mewujudkan pemerintah yang bersih jika ia tak paham ranah korupsi?
Terkesan ada semacam logika yang hendak dibangun bahwa "pada dasarnya semua orang bisa menjadi baik dan tidak semua koruptor berangkat dari niat jahat". Logika tersebut  sangat berbahaya karena akan membentuk anggapan dan pembenaran bahwa korupsi hanya "kekhilafan biasa" yang bisa ditolerir.
Jika ada kepala daerah yang punya potensi memajukan daerahnya, itu tidak bisa dijadikan dasar untuk mengampuni kejahatan korupsinya. Lagipula, jika seseorang telah atau berniat korupsi, potensi dan kepemimpinan macam apa yang bisa diharapkan darinya?
Bahayanya ialah akan terjadi pembiaran dari masyarakat terhadap tindakan korupsi di daerah. Apalagi dengan pandainya para pejabat bersandiwara seolah santun, alim, dan ramah, mereka akan dipandang baik oleh publik dan publik akan menganggap bahwa tidak mungkin orang yang "terlihat baik" akan korupsi.
Walau demikian, usulan agar ada peringatan terlebih dahulu kepada pejabat atau kepala daerah yang hendak di-OTT oleh KPK cukup menarik untuk diperhatikan. Mungkin tidak ada salahnya jika hal tersebut dipertimbangkan untuk diakomodasi.
Mari kita bayangkan ada semacam sistem peringatan dini bagi koruptor. Semacam aplikasi yang memberikan notifikasi kepada pejabat yang korup bahwa ia sedang diincar KPK, Polisi, atau Kejaksaan.
Ibaratkan aplikasi itu bernama "Korupsi Go" yang bisa diunduh dan digunakan oleh siapapun yang berencana melakukan korupsi. Bagi calon koruptor atau koruptor pemula, aplikasi ini akan memberikan panduan dan kiat sukses melakukan korupsi dilengkapi rekomendasi sektor-sektor yang bisa diincar beserta risikonya. Sementara bagi koruptor kakap, "Korupsi Go" membantu melancarkan korupsinya secara lebih terencana, sistematis dan "transparan".
Aplikasi ini haruslah canggih. Fitur dan teknologinya gabungan dari mobile banking, dompet digital, dan tracker GPS.
Seperti aplikasi digital pada umumnya, pengguna "Korupsi Go" harus mendaftar dengan mengisi identitas. Verifikasi biometrik diperlukan agar tidak ada kesamaan identitas antar koruptor.
Aplikasi ini akan mencatat dan melaporkan saldo hasil korupsi secara berkala. Pilihannya bisa harian, mingguan, dua mingguan, atau bulanan. Pengguna bisa menetapkan batas atau target korupsi yang ingin didapatkannya.
Setiap ada pencapaian korupsi, aplikasi akan mengirimkan notifikasi secara realtime. Bunyinya: "selamat dana sebesar Rp1.000.000,00 sudah ditambahkan ke kantung korupsi anda".
Notifikasi tersebut akan diikuti dengan motivasi yang berbunyi: "tingkatkan terus jumlah korupsi anda dan nikmati beragam keistimewaan hidup tanpa batas".
Aplikasi "Korupsi Go" juga dilengkapi fitur "Pencucian Uang". Lewat fitur ini koruptor bisa menyamarkan jejak dan hasil korupsinya. Ada menu yang bisa dipilih, misalnya: "transfer ke keluarga dan teman", "beli saham klub sepakbola", "donasi terorisme", dan "buat yayasan".
"Korupsi Go"Â juga bisa memudahkan setiap koruptor untuk menemukan sesama koruptor yang bisa diajak berteman. Dengan saling mengaktifkan fitur "Temukan Teman" berdasarkan tracker GPS, seorang pengguna aplikasi "Korupsi Go" akan mengetahui ada berapa koruptor di dekatnya.
Fitur tersebut bisa dimanfaatkan untuk membangun grup arisan koruptor, kelompok belaja koruptor, kelompok darmawisata koruptor, atau paguyuban koruptor dengan minat serupa. Misalnya, koruptor spesialis bansos bencana, koruptor spesialis tempat ibadah, koruptor acara olahraga, dan lain sebagainya. Bisa pula membentuk paguyubun koruptor menurut wilayah agar koruptor-koruptor dari daerah atau kota yang sama bisa semakin solid dan saling menolong.
Fitur terpenting dari aplikasi "Korupsi Go" adalah fitur pengingat bernama "Pertobatan". Â Inilah fitur yang akan memberi tahu koruptor sebelum di-OTT.
Mekanismenya ialah saat target jumlah korupsi sudah terpenuhi, aplikasi akan mengirimkan nofitifikasi: "Jumlah korupsi anda sudah mencapai target Rp1.000.000.000,00 dan anda sudah masuk ke dalam daftar OTT".
Selanjutnya aplikasi "Korupsi Go" akan terus menerus mengeluarkan bunyi seperti alarm yang baru akan berhenti saat koruptor memilih salah satu dari 3 opsi yang ditawarkan. Opsi 1: Serahkan diri anda ke aparat atau hubungi call center aparat terdekat untuk proses penjemputan. Opsi 2: Kurangi jumlah korupsi anda. Opsi 3: Mulai korupsi yang baru.
Dihadapkan pada opsi-opsi tersebut, tak perlu kaget jika para koruptor akan lebih memilih opsi ketiga. Sebab bagi mereka "Korupsi Go" berarti "Korupsi Go Ahead".
Jadi, masih percaya kalau korupsi hanya khilaf sesaat yang tidak disengaja?
Tidak ada koruptor yang baik. Sebab kalau ia baik, tidak mungkin korupsi.
