No. 8
20 Juni 2025
Pengumuman 600 Nama Honorer K2 Lulus ASN
- Wakil Bupati Ronny Elopere bersama Plt. BKDPSDM Pius Wetipo menyatakan 600 nama honorer K2 yang sah akan diumumkan dalam waktu dekat setelah verval akhir BKN.
Tribun Papua, 20 Juni 2025_
 No.9
 Agustus 2025
Seruan Moral Asosiasi Honorer K2
- Ketua Yermias Kosay menyebarkan pesan terbuka via WA Group "Info Kabupaten Jayawijaya"---tiga tuntutan percepatan pengumuman, revisi data, dan usulan formasi PPPK penuh waktu.
- Harapan diumumkan pada 17 Agustus sebagai simbol "kemerdekaan status kerja."
_(sumber: Group WA "Info Kabupaten Jayawijaya")_
Detail Seruan Moral dan Publikasi Digital oleh Asosiasi Honorer K2
Di tengah lambannya pengumuman hasil seleksi dan revisi data honorer K2, muncul sebuah pesan terbuka yang menyebar luas melalui Group WhatsApp Publik "Info Kabupaten Jayawijaya". Pesan ini ditulis oleh Yermias Kosay, Ketua Asosiasi Honorer K2 Jayawijaya, dan menjadi simbol dari seruan moral yang lahir dari kelelahan kolektif.
Dalam pesan tersebut, Yermias menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Percepatan pengumuman CPNS TA. 2024 sesuai kuota 1.328.
2. Percepatan publikasi hasil revisi data honorer dari 40 distrik.
3. Permohonan kepada Bupati definitif, Atenius Murip, agar mengajukan formasi PPPK penuh waktu ke Kementerian PAN-RB.
Namun lebih dari sekadar daftar tuntutan, pesan ini adalah *manifesto harapan*. Yermias menulis bahwa para honorer telah bosan keluar masuk kantor bupati, telah menyampaikan aspirasi berulang kali, namun hanya menerima janji. Ia berharap pengumuman dilakukan pada momen *17 Agustus*, sebagai simbol kemerdekaan dari ketidakpastian status kerja.
"Kami sudah bosan masuk keluar kantor Bupati... Harapan kami ada 3 hal penting yang telah kami sampaikan di atas, Bapak Bupati bisa selesaikan dalam waktu 100 hari kerja tetapi ternyata tidak ada jawaban." --- _Yermias Kosay_
Dalam perspektif kebijakan publik, ini adalah fase ketika publik mengambil alih narasi, bukan lagi menunggu negara bicara. Seruan ini bukan hanya kritik, tapi juga undangan: agar pemerintah melihat honorer bukan sebagai angka, tapi sebagai manusia yang telah lama mengabdi.
