DINAMIKA HONORER K2
di Kabupaten Jayawijaya
Dalam republik yang katanya demokratis, sering kali yang paling setia justru yang paling dilupakan. Honorer K2 di Kabupaten Jayawijaya adalah potret dari kontradiksi itu: mereka bekerja tanpa status, mengabdi tanpa jaminan, dan menunggu dalam sunyi birokrasi yang tak kunjung memberi kepastian.
Para ahli kebijakan publik menyebut ini sebagai "politik ketidakpastian"---sebuah kondisi di mana negara hadir secara administratif, tapi absen secara etis. Dalam perspektif sosiologi kekuasaan, ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan bentuk dari penundaan struktural yang disengaja: ketika janji menjadi alat kontrol, dan harapan dijadikan komoditas.
Timeline yang tersusun dalam laporan ini bukan hanya urutan peristiwa. Ia adalah arsitektur dari kekecewaan yang terstruktur, sekaligus bukti bahwa publik tak lagi pasif. Dari pendataan hingga seruan moral, dari penjabat bupati hingga transisi pemerintahan baru, setiap bab adalah cermin dari relasi kuasa antara rakyat dan negara.
Dan seperti kata Rg: "Yang tidak diumumkan, bukan berarti tidak ada. Yang tidak diangkat, bukan berarti tidak layak." Maka, laporan ini bukan sekadar dokumentasi, tapi manifesto akal sehat dari mereka yang menolak dilupakan.
Timeline Dinamika Honorer K2 Jayawijaya (2024--2025)
No. 1
 Maret -- Mei 2024
Pendataan dan Usulan Formasi
- Penjabat Bupati Thony M. Mayor memulai pendataan ulang honorer K2 di 40 distrik.
- Aspirasi Asosiasi Honorer K2 Jayawijaya mendorong usulan 1.328 formasi CPNS ke KemenPAN-RB.
- DPRD mendukung percepatan usulan sebagai bentuk pengakuan atas pengabdian lama para honorer.
_(sumber: Group WA "Info Kabupaten Jayawijaya"; Dokumen internal Pemkab Jayawijaya)_
No. 2
 Juni -- Juli 2024
Verifikasi dan Validasi Bersama BKN
- BKD Jayawijaya bersama utusan honorer mendatangi BKN Regional IX Jayapura untuk memastikan status berkas.
- BKN menyatakan pengumuman paling cepat Agustus, paling lambat September 2024, menunggu kelengkapan dokumen dan hasil validasi.
Nokenlive, 7 Agustus 2024_
No. 3
 20 Agustus 2024
Aksi Unjuk Rasa di Kantor Bupati
