Sandang, Pangan, dan Tapera

Manusia memiliki 3 kebutuhan dasar yaitu Sandang (pakaian), Pangan (makanan) dan Papan (rumah / tempat tinggal), dan ini disebut dengan kebutuhan primer.

Kebutuhan Primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat hidup. Dan jika salah satu saja yang tidak terpenuhi dalam kebutuhan primer itu maka bisa dipastikan bahwa manusia akan sulit untuk dapat bertahan hidup.

Oleh karena itu semua negara yang ada di dunia sangat memperhatikan kebutuhan dasar warganya yaitu hak untuk hidup.

Begitu juga dengan Negara Indonesia yang sangat perduli akan hak dan kebutuhan dasar oleh warganya. Salah satu bentuk keperdulian negara yaitu dengan menerbitkan PP No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelanggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Pada data tahun 2015 Indonesia kekurangan rumah sebanyak 15 juta unit. Menurut kementerian PUPR dana yang dibutuhkan untuk program sejuta rumah pada 2015 mencapai 100T sedangkan anggaran yang tersedia kurang dari 10T.

Dan Tapera adalah solusi sebagai dana talangan tambahan yang diharapan juga dapat solusi mengatasi backlog perumahan dengan penyediaan dana murah jangka panjang dan berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan yang terjangkau dan layak huni.

Peserta Tapera adalah setiap orang yang bekerja di Indonesia. Baik pada institusi pemerintah maupun swasta. Baik pekerja penerima upah maupun pekerja mandiri (wiraswasta). Termasuk pekerja informal.

PP No. 25 Tahun 2020 ini dibentuk untuk menggantikan dan memperluas jangkauan pembiayaan perumahan dari sebelumnya Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) yang hanya ditujukan bagi pegawai negeri sipil (PNS).

Dalam keputusan yang ditandatangani Jokowi itu, mulai tahun 2020 Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sudah bisa mulai memungut iuran untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selanjutnya, BP Tapera akan memotong gaji TNI-Polri serta pegawai swasta dan mandiri dengan target pada tahun 2024 sebanyak 13 juta peserta sudah menjadi peserta Tapera.

Dikeluarkannya peraturan ini, seluruh pekerja wajib menjadi peserta dan penghasilannya dipotong 3% per bulan sebagai iuran simpanan Tapera. Besaran iuran ditanggung sebanyak 2,5% oleh pekerja dan 0,5% oleh pemberi kerja.

Setelah PP Nomor 25 Tahun 2020 diresmikan, BP Tapera diharapkan bisa segera beroperasi dan direalisasikan. 

Namun, langkah ini pun masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat sebagai pekerja, pemberi usaha, maupun pengembang perumahan.

Pemerintah beralasan iuran tersebut untuk memenuhi hak atas tempat tinggal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bagi para pekerja, pengambilan iuran dari penghasilan tersebut menimbulkan beban karena pekerja sudah mengalami banyak potongan.

Sedangkan bagi para pengusaha, potongan 0.5% yang ditanggung para pengusaha akan menjadi iuran yang memberatkan bagi pengusaha di tengah resesi dan pertumbahan ekonomi yang melambat akibat pandemi.

Selain polemik tesebut masih ada hal yang pro dan kontra lagi, seperti:

1. Tidak jelasnya tertulis kriteria Manajer Investasi yang akan melakukan pengembangan dan pemupukan dana Tapera yang terkumpul. Akibatnya, sanksi yang diberikan kepada Manajer Investasi jika lalai dalam mengembangkan dana tapera. 

Jika terjadi kerugian dalam investasi akan menjadi beban negara atau beban dari Manajer Investasi atau beban dari BP Tapera selaku pengumpul dana atau bahkan masyarakat sebagai peserta Tapera akan ikut merasakan beban gagalnya investasi.

2. Peserta Tapera tidak diikutsertakan dalam menentukan pilihan jenis reksadana apa yang akan dilakukan untuk diinvestasikan oleh Manajer investasi.

3. Masih rancunya manfaat akan diterima oleh peserta Tapera, misalnya: tidak ada jaminan dari pemerintah apakah peserta Tapera bisa langsung mendapatkan rumah.

Lalu uang iuran yang dikumpulkan itu pemanfaatannya apakah jadi DP rumah atau menjadi keringanan pembayaran cicilan kredit.

Terakhir, jikalau peserta Tapera sudah mendapatkan rumah di tengah jalan keikutsertaannya sebagai peserta apakah masih bisa mendapatkan manfaat dari hasil pemupukan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Di luar dari polemik serta pro dan kontranya, Tapera sebenarnya program pemerintah yang memiliki niat yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya yaitu kebutuhan papan. Sehingga tiap-tiap warga negara memilki rumah yang layak huni dan nyaman.

Namun program ini harus terlebih dahulu direvisi supaya menimbulkan kepercayaan dari masyarakat.

Selain itu pelaksanaan program ini wajib diawasi secara ketat dan juga tata kelola yang baik dan transparan supaya tidak menjadi badan usaha yang menghimpun dana masyarakat yang gagal bayar dikemudian hari seperti kasus Jiwasraya.

(#BegitulahKuraKura) #OpiniPribadi
18/06/2020; 22:14