Noer Wahid
Noer Wahid Penulis lepas di usia senja - Wakil Ketua Persatuan Perintis Kemerdekaan Indonesia Cabang Sumut - Ketua Lembaga Pusaka Bangsa

Seorang sepuh yang menikmati usia senja dengan aksara. E-mail ; nurwahid1940@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Dari Supersemar ke Supersamar

14 Maret 2018   05:30 Diperbarui: 14 Maret 2018   06:01 1411 3 2
Dari Supersemar ke Supersamar
Sumber: Kompas Data

Setiap kali datangnya tanggal 11 Maret selalu kita diingatkan kepada peristiwa 52 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 11 Maret 1966. Peristiwa itu nampaknya belum lagi menjadi dokumensejarah karena sampai sekarang ini masih diperdebatkan. 

Hampir semua orang mengetahui bahwa pada tanggal 11 Maret 1966 itu terjadi sebuah peristiwa yaitu diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang selalu disingkat dengan Supersemar, oleh Presiden Soekarnodan diberikan kepada Letjen. Soeharto, yang pada saat itu menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat,  sebagai pengemban Supersemar tersebut.

Tentu saja peristiwa G.30.S/Gestok/Gestapu melatar belakangi Supersemartadi, tak ada argumenlain yang dapat mem-back uplahirnya surat sakti Supersemartersebut. Maka disitu terasa sekali nuansa politiknya, kemana kira-kira arah implementasi  Supersemar itu.

Jika dilakukan bedah politikterhadap isi dari Supersemar itu sendiri maka disitu tersirat suatu prediksisejarah, yang bermaknakan pengambil alihan kekuasaan secara paksa atau yang dinamakan coup d'etatatau kudeta.Satu hal yang perlu dipahamkan disini, pengambil alihan kekuasaan itu tidak mendadak tetapi berjalan secara berangsur-angsur atau bisa juga disebut evolution coup d'etat.

Oleh karenanya ada yang mengatakan Supersemaritu merupakan suatu kudetaterselubung. Tetapi, pernyataan itu dibantah oleh mereka yang berindikasimasih cinta kepada Orde Baru (Orba). Mereka mengatakan Supersemaritu bukanlah manifestasidari suatu kudetaatau pengambil alihan kekuasaan.

Tetapi, di ujungnya kita melihat kekuasaan itu berpindah dari tangan Soekarno kepada Soeharto. Kalau bukan kudeta, apa lagi namanya karena berpindahnya kekuasan itu tidak konstitusionalwalau ada yang mengatakan sudah konstitusionaltetapi konstitusional praktis, bukannya konstitusional yuridis.

sumber: www.merdeka.com
sumber: www.merdeka.com
Mari kita telusuri dalam bedah politikini.   Supersemartersebut diterbitkan atas kemauan siapa, apakah kemauan Soekarnoatau kemauannya para Jendral klikSoeharto. Selain itu tidak ada anjuran dari MPRS pada waktu itu ataupun DPR-GR (Gotong Royong) meminta agar Presiden Soekarnomenerbitkan semacam surat perintah untuk mengamankan situasi yang sudah kacau balau itu.

Mungkin saja hal itu disebabkan Presiden Soekarnobelum melihat Negara dalam bahaya, Presiden Soekarnohanya melihat situasiyang dipenuhi oleh gejolak para demonstranyang antiSoekarnosaja.  

Selain itu masih perlu ditelusuri lagi, mengapa surat perintah itu tidak diterbitkan di awal bulan Oktober 1965 saja, beberapa hari sesudah meletusnya G.30.S, mengapa baru diterbitkan lima bulan kemudian yaitu pada bulan Maret 1966, sebagai salah satu upaya mengantisipasiNegara dalam keadaan darurat.

Dalam persoalan itu bisa kita menerjemahkan apa yang tersirat didalam prosesiSupersemartersebut. Tentu saja dalam tenggang waktu lima bulan itu dikaji dan diatur siasat bagaimana menjatuhkan Presiden Soekarno dengan memanfaatkan situasiNegara dalam keadaan darurat.  

Lalu, satu pertanyaan lagi, apakah untuk memulihkan Negara dalam keadaan darurat itu diperlukan semacam surat perintah, apakah instruksisaja tidak cukup. Kalau mereka prajurit-prajurit ABRI yang benar-benar setia pada Negara dan patuh pada Panglima Tertinggi ABRI tak perlu mereka meminta-minta surat perintah.

ABRI itu adalah Abdi Negara, apa kata Negara itulah kata ABRI. Apa kata Presiden itu merupakan perintah. Tetapi, dikalangan ABRI sendiri pada waktu itu ikut pula terbelah yang disebabkan adanya situasiyang saling curiga mencurigai sesudah peristiwa G.30.S itu.

Simbioseantara situasiNegara dalam keadaan darurat dan situasiyang terdapat dikalangan ABRI itu sendiri menyebabkan datangnya prakarsa dari para jendral kliknyaSoehartoyaitu antara lain Brigjen M. Jusuf, Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen Amir Mahmud, Brigjen Maraden Panggabean untuk mengatasi keadaan tetapi dengan cara spesialismereka.  

Para Perwira Tinggi Angkatan Darat yang masih berpangkat Brigadir Jendralitu datang ke Istana Presiden di Bogor untuk meminta Presiden Soekarnomenanda tangani suatu konsepyang mereka bawa sendiri dari Jakarta yang dimasukkan  dalam map berwarna merah jambu berlogo Markas Besar Angkatan Darat.  

Konsep itulah yang dipaksakan harus ditanda tangani oleh Presiden Soekarnoyang tidak jelas apa isinya.Katanya Presiden Soekarnomau menanda tangani konsepitu karena ditodong dengan pistol oleh Brigjen Maraden Panggabeandan Mayjen Basuki Rachmat (versi lain).  

Jika konsep yang dipaksakan itu dianggap sebagai Supersemar yang asli tentu ada konseplain yang tidak asli alias palsu. Apakah konsepyang tidak asli itu adalah Supersemar yang selama ini kita ketahui dan sudah banyak dibaca orang.

Manakah yang sebenarnya yang otentik, apakah konsepSupersemaryang asli yang dipaksakan kepada Presiden Soekarno untuk menanda tanganinya ataukah konsepSupersemaryang selama ini kita ketahui dan sudah banyak dibaca orang.

Kalau tidak ada perbedaannya tentu teksdari Supersemar yang asli itu akan sama dengan teksSupersemar yang satu lagi. Tetapi, yang dikhawatirkan kalau tekskedua Supersemar itu berbeda  

Apakah Supersemaryang dianggap konsepyang tidak asli itu merupakan counterterhadap konsepSupersemaryang asli yang berada di tangannya para Jendral tersebut, kita sendiri tidak mengetahuinya. Dugaan kita kesitu memang ada sebab, dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1966 yang berjudul "Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah"("JASMERAH")memang ada disebutkan Supersemar itu. "Jasmerah"tersebut adalah pidato kenegaraan Presiden Soekarno yang terakhir.   

Hal ini secara indirectmemberikan warning kepada kita, baik judul pidato itu sendiri maupun Supersemar tersebut, akan ada rencana kudetapada Pemerintah yang sah yang dilakukan oleh oknum-oknumtertentu dari kalangan Angkatan Darat. Pada waktu itu boleh dikatakan hampir semua rakyat Indonesia tidak menyadari dengan peringatan tersebut.  

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3