[caption id="attachment_185711" align="aligncenter" width="511" caption="karikatur : tanbihun.com"][/caption]
Pekan lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pertemuan dengan para Bupati dan Walikota Se-Provinsi Papua dan Papua Barat di Menado, Sulawesi Utara. Pertemuan tersebut untuk membahas bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.BPK meminta semua Bupati dan Walikota di Papua dan Papua Barat berpartisipasi dalam usaha pencegahan tindak pidana korupsi di daerah masing-masing.
Kepala Inspektorat Kabupaten Mimika Marten Paiding menuturkan, BPK menjelaskan Bupati dan Walikota memiliki peranan penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Untuk itu, Bupati dan Walikota wajib memberikan contoh dalam menjalankan pemerintahan yang bebas dari KKN.
http://www.kbr68h.com/berita/papua/26557-pejabat-daerah-di-papua-diminta-cegah-kasus-korupsi
Permintaan BPK itu mengingatkan kita pada temuan BPK dan KPK tahun silam terkait adanya aliran Dana ke Papua senilai Rp11,4 Triliun yang dinilai bermasalah, sebagaimana diungkap Ketua Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD RI Prof. DR. Farouk Muhammad saat pertemuan antara PAP DPD RI dengan JajaranPolda Papua di Jayapura tanggal 8 Maret 2012 lalu.
Untuk tahun ini (2012) Provinsi Papua dan Papua Barat mendapat kucuran Dana Otsus dari APBN sebesar Rp 8 Triliun. Dana sebesar itudiharapkan dapat dikelola secara baik agar sampai pada sasaran, yaitu dapat mensejahterakan masyarakat Papua. Semua bentuk penyelewengan sudah semestinya mendapat ganjaran yang setimpal. Jika tidak, maka masyarakat Papua akan merasa dicederai.
Perlunya UP4B
Untuk menekan berbagai penyelewengan atas uang rakyat Papua, Pemerintah telah membentuk unit kerja yang kita kenal dengan nama UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat). Unit kerja ini dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 memiliki tugas antara lain melakukan pendampingan terhadap para kepala daerah dan pejabat daerah lainnya di seluruh Papua dan Papua Barat untuk meminimalisir salah urus dan salah atur. Termasuk di antaranya salah urus dan salah atur terhadap triliunan dana Otsus yang digelontorkan ke Papua.
Terkait hal ini, barangkali baik juga jika usul Ketua Majelis Rakat Papua (MRP) Matius Murib agar MRP perlu dilibatkan dalam pengawasan penggunaan Dana Otsus, patut diakomodir. Karena bagimanapun juga, MRP adalah lembaga negara yang para anggotanya digaji oleh Negara dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Jika kesejahteraan yang diidamkan tidak tercapai lantaran banyaknya terjadi penyelewengan oleh para pejabat daerah, maka wajar MRP dilibatkan untuk ikut mengawasi, sehingga dana Otsus yang jumlahnya triliunan itu bisa berdampak terhadap kemakmuran warga Papua hingga ke desa-desa.